Penerima Tunjangan Pensiun Difabel akan Ditinjau Ulang Kemampuan Bekerjanya

Ribuan warga Australia penerima Tunjangan Pensiun Disabilitas (DSP) akan ditinjau ulang kemampuan bekerja mereka dibawah perubahan aturan skema bantuan kesejahteraan yang akan diperkenalkan dalam anggaran nasional yang akan dirilis pemerintah koalisi pekan depan.

Kementerian Keuangan telah mengkonfirmasi akan ada ribuan orang penerima Tunjangan Pensiun Disabilitas (DSP) berusia di bawah 35 tahun yang akan ditinjau kembali kemampuan bekerjanya oleh dokter independen yang ditunjuk pemerintah.

News Corp melaporkan hampir 30.000 karyawannya akan menjalani ketentuan ini, namun  kantor Joe Hockey tidak mengatakan secara pasti berapa banyak orang yang akan menjalani proses tersebut.

Komisi Audit merekomendasikan perubahan pada mekanisme bantuan pensiun bagi penyandang disabilitas, termasuk upaya untuk menerapkan kriteria penilaian kecacatan baru dan partisipasi secara bertahap yang telah diperkenalkan pada tahun 2012.

Kelompok Pensiunan penyandang disabilitas berharap yang diwajibkan melakukan peninjauan medis kembali hanya mereka yang baru saja pensiun dan usianya masih muda. Mereka khawatir kebijakan ini akan berpengaruh pada hitung-hitungan besaran dana pensiun yang mereka terima, rata-rata pertumbuhan dana pensiun di tanah air.

Lebih dari 800 ribu penyandang disabilitas di Australia yang tercatat menerima Tunjangan Pensiun Disabiltas (DSP), dan jumlahnya bertambah 1000 setiap minggunya.

Dengan tunjangan ini, warga penyandang disabilitas yang berusia diatas 21 tahun bisa mengklaim uang santunan sebesar $766 yang diberikan setiap dua pekan sekali.

Menteri Layanan Sosial, Kevin Andrews kepada ABC pada jum’at lalu mengatakan kalau dana santunan pensiun bagi penyandang disabilitas ini memang sangat membantu warga difabel, namun anggaran subsidi yang tersedia sangat sedikit.

"Cukup banyak penyandang disabilitas yang sudah pensiun, yang belum diakui kemampuan atau kapasitas masyarakat, "katanya.

"Kebijakan ini menegaskan kalau Anda memenuhi syarat, maka kami akan menempatkan Anda pada daftar penerima tunjangan ini. Dan Ini hanya semacam mekanisme yang hanya dilakukan sekali seumur hidup atau sampai Anda memenuhi ketentuan untuk menerima tunjangan pensiun ini atau karena sudah berusia lanjut," papar Andrews.

Andrews menilai tidak adil jika banyak penerima santunan tersebut diketahui masih memiliki kemampuan untuk bekerja namun tidak berusaha untuk mencari pekerjaan.

Menuai kritik keras

Kebijakan meninjau ulang kemampuan bekerja pensiunan disabilitas ini dikritik keras pihak oposisi pemerintah.

Juru bicara kesehatan dari Partai Buruh, Catherine King, mengatakan perubahan ini akan membuat hidup banyak penyandang disabitilitas yang berusia muda semakin sulit.

Partai Buruh juga memandang kebijakan ini akan sangat menghancurkan jika skema pengucuran jaminan nasional bagi penyandang disabilitas  lainnya juga akan ikut diperlambat pengucuran anggarannya sebagaimana disarankan oleh komisi audit.

“Mengapa kita harus menghukum mereka, kenapa anda menghukum jaminan pendapatan mereka dan berusaha untuk membatasi akses atas dana pendukung, sementara pada saat yang bersamaan anda juga memotong anggaran untuk banyak skema yang sebenarnya membantu mendukung mereka untuk bekerja." kata Catherine King.

Sementara itu, anggota parlemen dari Partai Hijau, Adam Bandt mengatakan prioritas yang disusun pemerintah koalisi sebenarnya adalah memotong anggaran bukannya mendorong warga untuk  memiliki pekerjaan.

"Ini adalah cara yang salah untuk berusaha mengembalikan anggaran negara kita pada tingkat keseimbangan. JIka yang dilakukan hanya memotong anggaran sejumlah program apalagi kegiatan yang melibatkan kelompok miskin dan rentan di negeri ini, yang benar-benar perlu bantuan agar bisa mendapatkan pekerjaan dan mampu memiliki mata pencaharian yang layak," tegasnya.

Kelompok rentan akan semakin miskin

Kelompok dukungan disabilitas khawtir perubahan kebijakan bgai pensiunan difabel akan mendorong sejumlah masyarakat yang paling rentan terseret lebih jauh ke dalam kemiskinan .

Kepala eksekutif Jaringan Advokasi Disabilitas Australia, Mary Mallett mengatakan pengetatan anggaran akan menjadi tidak adil pada orang-orang yang selama ini sudah hidup dalam kondisi sulit.

"Orang-orang yang bekerja menyusun anggaran benar-benar tidak memiliki konsep sama sekali tentang bagaimana kehidupan orang-orang yang memiliki tingkat pendapatan terendah , " katanya .

Mallett mengatakan pensiunan difabel yang dikirim kembali bekerja harus mendapat pelatihan terlebih dahuli jika tidak mereka akan berakhir sebagai peminta-minta.

"Dengan menghapus orang dari daftar penerima santunan pensiunan disabilitas dan menempatkan kembali mereka sebagai pekerja dengan pendapatan rendah sebagaimana pekerja awal akan sangat tidak mungkin mereka dapat bertahan hidup,” katanya.

"Mereka jadi tidak memiliki jarring pengaman dan pada saat yang sama juga tidak disediakan kesempatan yang dapat membantu mereka masuk ke dalam pekerjaan. "

Presiden Penyandang Disabilitas Australia, Craig Wallace mengatakan harus ada fokus pada penciptaan lapangan kerja .

Dan dia mempertanyakan bagaimana pemerintah dapat mempertimbangkan perubahan sebelum merilis kajian review yang lebih luas dari sistem kesejahteraan oleh Patrick McClure .

"Kami bahkan belum melihat laporan sementara dari kajian McClure, yang dimaksudkan untuk memberikan pendekatan metodis dan berbasis bukti , " katanya