ABC

Penegakkan Hukum Lisensi Minuman Keras di Queensland Buruk

Ombudsman Negara Bagian Queensland yang berpusat di Brisbane, Phil Clarke, meminta agar kepolisian dan regulator linsensi minuman keras saling berkoordinasi terkait dengan investigasi dan penegakkan hukum pengaturan lisensi.

Dalam sebuah laporan yang dirilis Selasa (17/12/2013), Phil Clarke, mengkritik Badan Regulasi Perjudian dan Liquor (OLGR) berkaitan dengan lemahnya penegakkan hukum dan penyelidikan.

Laporan itu menunjukkan adanya hubungan tidak harmonis antara OLGR dengan Kepolisian Queensland.

Seharusnya mereka berbagi tanggung jawab dalam meneggakkan peraturan lisensi minuman keras, namun berdasarkan tinjauan Ombudsman mereka tidak cukup konsisten dengan komunikasi yang buruk dan menanggani satu kasus yang sama di masing masing institusi.

Clarke menyerukan kepada kedua institusi segera membuat kesepakatan untuk mendefinisikan tanggung jawab serta memperbaiki koordinasi.

“Pendekatan berbeda yang diterapkan oleh co-regulator membuat kebingungan dan frustasi industri,” tulis Clarke dalam laporan itu.

Ombudsman menemukan banyak masalah di dalam proses internal OLGR yang berdampak pada kemampuan untuk mengatur perijinan lisensi dan menunjukkan minimnya pencapaian kerugian.

Laporan Ombudsman juga menyebutkan kalau badan regulator hanya melakukan pendekatan sementara untuk memastikan memperbaiki pelanggaran.

Ombudsman Queensland menyampaikan 18 rekomendasi seperti meningkatkan praktik investigasi, proses internal dan komunikasi publik.