Penegakan HAM di Australia Alami Kemunduran

Presiden Komisi HAM Australia Gillian Triggs memperingatkan warga Australia harus “waspada dan khawatir” mengenai erosi dari hak-hak mereka.

Professor Triggs mengkritik para politisi dan peradilan telah gagal melindungi kebebasan dasar ketika memberikan kuliah dalam forum Derek Fielding Memorial Lecture di Pengadilan Tinggi Brisbane Rabu malam (31/8).
Dia mengatakan keprihatinan HAM di Australia telah mencapai tingkat ‘yang belum pernah terjadi sebelumnya” selama beberapa tahun terakhir.
Professor Triggs mengatakan Australia sekarang tertinggal dengan negara-negara lain terkait isu-isu seperti penahanan lepas pantai, hukum kontra-terorisme dan kesetaraan pernikahan, dan menunjuk parlemen serta peradilan sebagai pihak yang harus disalahkan.
“Dalam pandangan saya, Australia telah mengisolasi dan mengecualikan pendekatannya terhadap perlindungan hak asasi manusia,” katanya.
“Perwakilan parlemen tidak siap untuk menjalankan peran mendasar dan penting mereka sebagai benteng terhadap kekuasan eksekutif pemerintah yang luar biasa dan juga sebagai pelindung kebebasan fundamental.

Dia mengatakan Australia harus “waspada dan khawatir” tentang pengurangan atau erosi hak-hak mereka.
Profesor Triggs mempertanyakan mengapa Pengadilan Tinggi Australia tetap mempertahankan UU mengenai penahanan lepas pantai, ketika pengadilan Papua New Guinea telah memerintah kalau itu tidak konstitusional.
Dia juga mengkritik rencana untuk mengadakan pemungutan suara public yang tidak mengikat mengenai pernikahan sesama jenis, di mana hak ini sudah dilindungi oleh konstitusi Amerika Serikat.
Profesor Triggs juga menuduh Parlemen Federal lewat undang-undang anti-terorisme yang “tidak proporsional untuk setiap tujuan yang sah dalam melindungi keamanan nasional”.
“Memang Australia telah dituding memiliki hukum kontra-terorisme yang terlalu berlebihan, dan memberlakukan hukum jauh lebih ketat dibandingkan negara seperti Amerika Serikat dan Inggris,” katanya.
Profesor Triggs mengatakan itu adalah kondisi yang sangat menyedihkan yang diberikan Australia yang secara historis merupakan juara hak asasi manusia ditingkat global, dan tahun 2001 merupakan titik balik kondisi ini.
“Kemudian sesuatu berjalan dengan sangat keliru,” katanya.
“Dengan dimulainya milenium baru, Australia kian tersendat – kita mengalami kemunduran.
” Dan memang mantan benteng pendukung kebebasan dasar malah secara eksplisit menerbitkan undang-undang yang melanggar hak-hak hukum umum kita demikian juga hukum internasional. “
Dia baru memperbaharui desakan agar UU federal atau piagam HAM untuk mengabadikan perlindungan hukum.

Diterjemahkan pada pukul 18:30 Wib, 1/9/2016, oleh Iffah Nur Arifah. Simak beritanya dalam Bahasa Inggris disini.