Pendidikan Agama di Australia Didesak Diperkuat

Salah seorang peninjau kurikulum nasional Australia menyatakan bahwa pendidikan agama di sekolah-sekolah di negara tersebut perlu diperkuat.

Kevin Donnelly,seorang mantan guru dan mantan staf Partai Liberal,menyatakan bahwa pendidikan Australia telah menjadi terlalu sekuler, dan kurikulum seharusnya lebih mencerminkan tradisi Judeo-Kristiani.

Peninjauan kurikulum nasional Australia diumumkan Sabtu (11/1/2014) kemarin oleh Menteri Pendidikan Australia Christopher Pyne, menyusul keprihatinan sejumlah kalangan yang menilai kurikulum pendidikan di Australia terlalu condong ke kiri. sekuler dan membuat banyak siswa gagal.

Menurut Donnelly, agama perlu diajarkan dengan cara yang “lebih efektif”.

"Saya tidak bermaksud kita harus mengkhotbahi setiap orang, tapi menurut pendapat saya agama-agama besar di dunia apakah itu Islam, Hindu, Kristen, Budha  mereka harus diajarkan selama  masa wajib belajar,” katanya.

Donnelly  juga menilai kalau kualitas pendidikan di Australia saat ini lebih condong ke kebudayaan ‘kiri’.

"Kurikulum yang kebanyakan dianut negara-negara di Eropa – seperti Inggris, Amerika, Selandia Baru, Australia selama lebih dari 20 tahun  atau lebih – mengadopsi kurikulum yang saya sebut propresif, zaman baru atau biasa disebut kebudayaan ‘kiri’,” kritiknya.

"Karenanya kita perlu menekankan fakta kalau kita ini negara barat, liberal dan demokratis,” tegasnya.

Agama harus diajarkan di rumah

Namun wacana Donnelly agar pendidikan agama di sekolah diperkuat  ini ditolak oleh kalangan Orang tua dan warga. Mereka menilai agama itu merupakan pendidikan yang harus diajarkan di rumah bukan di sekolah-sekolah publik.

Rachel Snowdon dari Federasi Orang Tua Murid dan Warga dari New South Wales mengatakan sekolah publik di Australia harus menjadi institusi yang sekuler.

" Di dalam masyarakat yang hanya kurang dari 30 persen penduduknya yang memiliki agama yang jelas, maka akan menjadi hal yang sedikit tidak jujur jika kita memaksa anak-anak mempelajari ilmu-ilmu agama di sekolah,” katanya.

"Pendidikan agama harus menjadi keputusan keluarga, bukan di sekolah,” tegasnya.

Pendapat serupa juga diungkapkan Asosiasi serupa di Queensland. Mereka menilai keputusan seberapa besar porsi agama diajarkan di sekolah itu tidak seharusnya ditentukan di tingkat nasional.

“Kami menolak gagasan pengajaran agama melalui pelajaran agama atau pendidikan agama di sekolah. Kami menilai keputusan itu harus berada di tangan sekolah lokal, masyarakat setempat dan kemudian juga meletakkannya di tangan individu untuk memutuskan apakah anak-anak mereka mengambil bagian dalam pelajaran tersebut atau tidak, " kata kepala eksekutif asosiasi, Peter Levett.

Presiden Masyarakat Rasionalis Australia, Meredith Doig mengatakan kurikulum yang memerintahkan pengajaran bentuk-bentuk tertentu dari agama itu merupakan indoktrinasi.

"Kebanyakan orang menginginkan pengajaran agama yang umum-umum saja di sekolah. Kita tidak mengingikan indoktrinasi yang terang-terangan kepada  anak-anak muda di sekolah terhadap satu agama tertentu, dan itu yang terjadi di sejumlah sekolah di Victoria dan umum terjadi dikawasan lain juga.”

Sementara kalangan pendidik dari sekolah-sekolah Kristen mengatakan sistem pendidikan yang ada saat ini sudah mengandung muatan agama  yang cukup.

Seperti diungkapkan Mark Rix dari Kantor Pendidikan Katolik, lembaga  yang mewakili sekolah-sekolah Katolik di NSW.

"Kita tidak keberatan untuk meninjau ulang bagaimana berbagai agama dan perspektif agama diajarkan secara lebih khusus diluar ilmu pelajaran Agama itu sendiri, tapi itu bukan prioritas kami, "katanya.

Revisi kurikulum

Pemerintah Koalisi pimpinan Tony Abbott telah berjanji akan mengevaluasi kurikulum pendidikan selama masa kampanyenya. Koalisi menilai kurikulum pendidikan nasional saat ini telah dipolitisasi oleh Partai Buruh sedemikian rupa.

Pyne mengatakan dia mengingikan kurikulum ditinjau ulang, dan akan juga dilakukan oleh pakar pendidikan dari Universitas Queensland, Profesor Ken Wiltshire agar seimbang dan adil.

Namun pengumuman ini menuai kritik luas dan sejumlah kalangan mengingatkan ancaman kembalinya ‘perang antar budaya’ dalam dunia pendidikan Australia.

Menteri Pendidikan Tasmania, Nick McKim mengabaikan hasil evaluasi tersebut dengan mengatakan baik Donnelly dan Professor Wiltshire memiliki catatan mendukung pendidikan agama sebagai kurikulum wajib di sekolah-sekolah.

McKim mengatakan pendidikan adalah ranah tanggung jawab pemerintah negara bagian dan dia akan menolak langkah apapun dari rencana Pyne yang akan meninjau ulang kurikulum nasional Australia.

Sementara Pyne mentargetkan revisi kurikulum nasional ini akan rampung pada 2015 mendatang.