Pendanaan Program Kerohanian di Sekolah Didesak Dihapuskan

Upaya seorang pria asal Queensland mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung Australia agar pendanaan program kerohanian di sekolah-sekolah nasional di Australia dari dana negara persemakmuran dihentikan mendapat dukungan penuh dari negara-negara bagian di Australia.

Sebelumnya Mahkamah Agung Australia telah memerintahkan pengaturan ulang pendanaan dari pemerintah federal untuk program kerohanian bagi sekolah-sekolah nasional di Australia dan program tunjangan kesejahteraan pelajar dinyatakan tidak  berlaku lagi setelah pasca terbitnya putusan atas gugatan yang diajukan oleh Pendeta asal Queensland, Ron William pada tahun 2012 lalu.

Setelah putusan tersebut, pemerintah Rudd bergerak cepat untuk tetap menopang program itu dan lebih dari 400 penerima dana lainnya yang berpotensi terkena dampak dari keputusan ini, dengan menerbitkan UU baru.

Hari ini, Pendeta Ron Williams kembali muncul di Mahkamah Agung Australia dengan gugatan atas keabsahan aturan baru tersebut. Dan ia tetap berusaha agar pendanaan program kerohanian bagi sekolah-sekolah nasional di Australia tersebut benar-benar dihapuskan.  

Negara bagian mendukung gugatan yang diajukan Williams dalam kedua kasus tersebut, karena mereka khawatir negara persemakmuran menggunakan mekanisme itu untuk melampaui kewenangan mereka.

"Kami kembali karena mereka menerbitkan aturan  yang menurut Jaksa Agung, George Brandis saja itu sudah tidak tepat,” kata Williams.

“Mengutip pernyataan Hansard yang mengatakan pemerintah tengah mencari cara lain untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi.  Dan itulah karenanya kita sekarang berada disini.

"Gugatan ini semata-mata hanya untuk melihat bahwa Persemakmuran tidak harus  terus mendanai latihan tersebut. sekarang ini pendanaan itu benar-benar tidak terjangkau dan setiap tahunnya anggarannya mencapai hampir setengah miliar dolar."
 
Pertanyaan utama dalam kasus ini adalah apakah pemerintah eksekutif memiliki kekuasaan untuk mendanai program-program tersebut secara langsung melalui organisasi lokal.

Program kerohanian pertama kali diperkenalkan oleh pemerintahan Howard pada akhir tahun 2006 dan kemudian diperpanjang pada masa pemerintahan Rudd.

Dari program ini masing-masing sekolah-sekolah nasional di Australia  menerima dana lebih dari AUD$20,000.

"Pada awalnya program tersebut sangat murah hati, “ kata Williams.

“Itu adalah gagasan dari seorang pria di Mount Martha yang merupakan relawan dari instruktur akses dari Kementerian Agama yang kemudian menyampaikan ide itu ke Greg Hunt, yang kemudian  membawanya ke John Howard, dan lahirlah program tersebut yang kemudian menjadi program dengan anggaran sangat besar mencapai setengah miliar dolar. "

Serikat Penginjil Queensland, yang terlibat dalam penyusunan kesepakatan dengan negara persemakmuran sangat menentang kasus ini.

Direktur organisasi itu Peter James mengatakan dirinya berharap hukum dapat ditegakan.

"Masalah sesungguhnya disini adalah apakah pemerintah federal harus mendanai program di sekolah-sekolah demi mendukung sekolah dan kepentingan para pelajar,” katanya.

Besok perwakilan dari Persemakmuran akan menyampakan argumentasinya atas perjanjian pendanaan itu dengan menyatakan aturan yang baru itu sah dan berlaku.