Pemuka Muslimah di Melbourne Dibekali Kursus Ilmu Hukum

Sebanyak 20 perempuan Muslim mendapatkan kursus singkat bidang ilmu hukum terkait KDRT, hukum keluarga, sistem peradilan dan bagaimana berurusan dengan polisi. Mereka nantinya diharapkan akan membantu kalangan komunitas mereka di Melbourne untuk lebih memahami hak-haknya.

Program tiga bulan yang diawasi oleh Women’s Legal Centre Victoria ini memberi informasi kepada Muslimah dalam mengidentifikasi isu-isu hukum dan dalam mengakses bantuan layanan yang relevan. Program ini disebut-sebut sebagai yang pertama di Australia.

“Ini artinya suatu masalah hukum tidak berakhir dalam krisis dan agar kaum wanita dan anak-anak aman serta mereka aman secara finansial,” kata Eila Pourasgheri dari lembaga tersebut.

“Hal ini sangat penting bagi masyarakat yang sedikit terisolasi atau tidak terkoneksi dengan layanan umum. Menghadirkan pemuka wanita ini sebagai simpul dengan layanan umum menjadi sangat penting,” tambahnya.

Program ini menghadirkan Muslimah dari latar belakang Pakistan, Kamboja, Eritrea dan Indonesia.

“Bukan hanya pelecehan fisik”

Salah satu peserta bernama Kautsar Abdulalim (24) seorang mahasiswi Studi Islam yang juga seorang pengusaha tur.

“Yang paling mengejutkan bagi saya adalah mendefinisikan apa itu KDRT. Karena terkadang kami pikir itu hanya hanya pelecehan fisik. Yang kemudian saya sadari adalah lebih dari itu – termasuk pelecehan terkait ekonomi, keuangan,” katanya.

Menurut dia program ini telah memberinya pemahaman lebih baik mengenai komunitasnya sendiri serta mengenai hukum.

“Salah satu yang utama adalah koneksi baik dalam komunitas maupun di luarnya,” katanya.

Peserta lainnya, mantan guru Zufaidah Juri (45) mengatakan koneksi yang dia bangun itu “menakjubkan, sesuatu yang tidak pernah terjadi” bagi pemuka Muslimah.

“Ini mengajarkan saya, jika memiliki keraguan, coba sampaikan, katakan sesuatu, jangan menyimpannya sendiri,” katanya.

Zufaidah mengatakan menemukan pihak yang membantunya menjalankan kursus pemakaman. Kursus ini guna mengatasi ledakan penduduk di wilayah barat Melbourne serta meningkatnya kebutuhan pemakaman yang sesuai secara budaya.

Keseimbangan budaya dan isu hukum

Program kursus ilmu hukum ini mendapat dukungan dari Sir Zelman Cowen Centre pada Universitas Victoria.

Mantan Menteri Nicola Roxon dari Partai Buruh, yang kini bekerja di lembaga tersebut, mengatakan para pemuka agama juga diikutkan dalam program hukum untuk membantu mereka dalam menjaga keseimbangan dalam ketegangan budaya dan hukum.

“Banyak warga masyarakat menemui mereka untuk memecahkan perselisihan komersial, belum lagi perselisihan pribadi. Sehingga mereka perlu diberikan lebih banyak perangkat dalam menjalankan pekerjaan itu secara efektif dan konsisten dengan hukum Australia,” kata Roxon.

“Para imam adalah pemimpin yang dipercayai, banyak warga masyarakat menemui mereka untuk menyelesaikan perselisihan komersial, belum lagi perselisihan pribadi,” ujarnya.

“Jadi mereka harus dibekali perangkat lebih banyak untuk melakukan pekerjaan itu lebih efektif dan sejalan dengan hukum Australia,” tambahnya.

Diterbitkan Pukul 16:30 AEST 16 November 2016 oleh Farid M. Ibrahim dari artikel berbahasa Inggris di sini.