Pemuka Aborijin Desak Agenda Perubahan Konstitusi
Para pemuka Aborijin yang mendukung pelaksanaan referendum mendesak Pemerintah Australia untuk kembali menjadikan reformasi konstitusi sebagai agenda atau hal itu berisiko “dikesampingkan selamanya”.
Kini lima bulan telah berlalu sejak dikeluarkannya pernyataan Uluru Statement from the Heart pada konvensi konstitusional bersejarah di Australia Tengah.
Ratusan delegasi warga Aborijin mendukung referendum untuk membentuk suatu lembaga First Nations, dan meminta pembentukan komisi perjanjian yang diatur UU.
Noel Pearson dari Cape York, mantan anggota Dewan Referendum yang kini sudah dibubarkan, menyatakan waktunya sudah hampir habis.
“Kami sangat membutuhkan adanya kepemimpinan dari pihak Pemerintah, dari Perdana Menteri dan Pemimpin Oposisi, sehingga agenda ini tidak dikesampingkan untuk selamanya,” katanya.
“Kita tidak bisa menundanya berkali-kali. Agenda ini sudah hampir berumur satu dekade,” jelas Pearson.
Profesor Megan Davis dari Universitas New South Wales mengatakan pemerintah harus menanggapi permintaan referendum tersebut setelah survei legalitas perkawinan sesama jenis selesai.
“Begitu hasil survei diumumkan dan sudah selesai, kami harapkan perhatian politik beralih ke hal ini,” kata Profesor Davis.
Dia menjelaskan bahwa masyarakat mendukung proposal bagi pembentukan badan perwakilan karena mereka pada umumnya tidak memiliki suara atas kebijakan yang secara langsung mempengaruhi mereka.
“Di daerah-daerah yang kami kunjungi, kami menemukan masyarakat yang sangat putus asa – keadaannya sangat buruk,” katanya.
Pearson dalam acara di Sydney Institute menjelaskan bahwa referendum tersebut tidak akan berhasil “sampai agenda ini menjadi milik warga Australia kulit putih”.
"Orang kulit putih harus mengambilalih hal ini. Tiga persen (penduduk) tidak bisa mengubah konstitusi," katanya.
“Hal ini akan menjadikan negara kita lebih baik bagi kita semua,” tambahnya.
Dia mengatakan marah karena minimnya reaksi politisi atau masyarakat terhadap Pernyataan Uluru, yang dibuat setelah melakukan konsultasi selama enam bulan dengan warga Aboriiin dan Torres Strait Islander.
“Saya marah dengan keteguhan pendirian (untuk tidak mengakui hal ini). Serta kurangnya tanggung jawab,” katanya.
“Saya marah karena rakyat kami harus terus-menerus mencari perhatian Australia,” tambahnya.
Megan Davis says constitutional reform is needed to empower…
Play
Press play then disable your screen reader. Use space bar to pause or play, and up and down arrows to control volume. Use left arrow to rewind and right arrow to fast forward.
Simak beritanya dalam Bahasa Inggris di sini.