Pemindahan Ibu Kota Indonesia Ke Kaltim Bisa Bebani Keuangan PNS

Presiden Joko Widodo, pada hari Senin (26/8/2019), mengumumkan Ibu Kota baru Indonesia akan berada di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur (Kaltim). Sebagian pegawai negeri sipil (PNS) menganggap pemindahan ini adalah peluang dan harapan baru namun ada sebagian lain yang merasa langkah ini justru membebani keuangan mereka.

“Beban Jakarta saat ini sudah terlalu berat sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa. Juga bandara udara dan pelabuhan laut yang terbesar di Indonesia,” kata Jokowi saat mengumumkan lokasi Ibu Kota baru Indonesia di Istana Negara Jakarta (26/8/2019).

“Beban ini akan semakin berat bila Ibu Kota pemerintahan pindahnya tetap di Pulau Jawa,” imbuhnya seraya menjelaskan mengapa Kaltim dipilih sebagai lokasi Ibu Kota yang baru.

Jokowi mengungkapkan keputusan untuk memilih dua wilayah Kabupaten di Kaltim itu sebagai Ibu Kota baru didasari oleh hasil kajian yang dilakukan oleh Kementerian dan lembaga terkait.

Dua wilayah itu dinilai memiliki risiko bencana -baik bencana banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, gunung berapi, dan tanah longsor -yang minimal.

Rencana pemerataan ekonomi ke wilayah Indonesia timur turut menjadi dasar dipilihnya Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.

“Yang ketiga, berdekatan dengan wilayah perkotaan yang sudah berkembang, yaitu Balikpapan dan Samarinda.”

“Yang keempat, telah memiliki infrastruktur yang relatif lengkap. Yang kelima, telah tersedia lahan yang dikuasai pemerintah seluas 180 ribu hektare,” papar Jokowi melengkapi alasan pemindahan Ibu Kota.

Andhika, seorang PNS di Kementerian Komunikasi dan Informatika, mengatakan pemindahan itu bisa menjadi peluang baru bagi pegawai pemerintahan seperti dirinya.

“Saya terus terang tidak akan banyak kehilangan kalau Ibu Kota pindah.”

“Justru pindah Ibu Kota bisa jadi peluang cari bisnis buat pensiunan nanti,” ujar perempuan yang sudah 8 tahun menjadi PNS ini kepada ABC.

Ia juga berpendapat fasilitas dan infrastruktur, seperti transportasi serta jaringan komunikasi, di Ibu Kota baru secara bertahap juga akan disesuaikan atau bahkan disamakan dengan yang ada di Jakarta.

Statusnya yang masih lajang juga membuatnya tak memiliki beban keluarga, apalagi orang tuanya telah terbiasa memiliki anak yang merantau.

Berbeda halnya dengan Andi pria yang telah menjadi PNS selama hampir 16 tahun.

Walau sebagai PNS ia harus mendukung kebijakan pemerintah, pegawai di Kementerian Keuangan ini sebenarnya sangat menyesalkan keputusan tersebut.

Ia berdalih pemindahan itu akan membuatnya jauh dari keluarga, orang tua dan kampung halaman.

“Ditambah lagi biaya transportasi untuk mudik menjadi membengkak.”

Andi mengatakan ada kemungkinan keluarganya tak bisa langsung ikut pindah mengikuti dirinya, mengingat status sang istri yang juga PNS.

“Pasti butuh biaya untuk bolak-balik,” sebutnya kepada ABC.

“Lebih miris lagi, melihat perkembangan di Jakarta dengan pembangunan yang sangat pesat seperti MRT, LRT, Tol elevated, kereta cepat, bus trans yang layak, angkot gratis, eh malah dipindahkan,” sesalnya sembari berkelakar.

Beban serupa juga dirasakan oleh Sari (bukan nama sebenarnya), seorang PNS di Kementerian Dalam Negeri.

Di satu sisi, ibu beranak dua ini menganggap Jakarta memang sudah tidak layak lagi menjadi Ibu Kota pemerintahan karena sudah terlalu padat.

“Jakarta lebih cocok jadi pusat bisnis saja. Untuk pemerintahan tidak lagi efektif.”

Namun di sisi lain ia juga merasa terbebani atas rencana pemindahan ini.

“Kenapa enggak mau pindah, pertama suami dan anak-anak.”

“Atau mungkin kalau ada prospek suami di sana ya pindah semua,” tutur perempuan yang telah menjadi PNS selama 9 tahun ini kepada wartawan ABC Indonesia Nurina Savitri di Jakarta.

Bagi Rizki, pegawai di Kementerian Keuangan, kebijakan pemindahan Ibu Kota juga sangat memberatkan. Keluarga, lagi-lagi, menjadi alasan.

Meski demikian, pria yang telah menjadi PNS selama 11 tahun ini yakin Pemerintah telah menyiapkan langkah antisipasi bagi pegawai seperti dirinya yang berstatus sebagai kepala keluarga.

“Karena kita sudah committed untuk sediakan rumah dan pendidikan buat keluarga.”

“Tetapi rasanya hal tersebut akan diperhatikan oleh pemerintah jika memang sudah keputusan bersama dengan wakil rakyat.”

“Maksudnya, kepindahan PNS dan keluarga akan difasilitasi sebaik-baiknya, diberikan beberapa opsi lain, tentu dengan beberapa kriteria dan pertimbangan,” ujarnya.

Sependapat dengan Andhika, Rizki juga melihat ada peluang di balik pemindahan Ibu Kota ini, bagi mereka yang jeli.

“Tempat baru, peluang baru. Bagi yang ingin kariernya maju, pasti willing to relocate, regardless the cost.”

Namun ia sangat menyadari, tidak semua pegawai pemerintah memiliki pandangan seperti itu.

“Sekarang coba diprofil PNS itu, dari sisi umur, kematangan, golongan dan jabatan, apa iya semua mau pindah.”

“Saya yakin pemerintah pasti sudah punya hitungan, berapa yang pindah dan berapa yang tidak dipindah dan bagaimana perlakuan terhadap yang unwilling to relocate,” ungkapnya kepada ABC.

Harus siapkan langkah cegah konflik horizontal

Sosiolog Bagong Suyanto mengatakan, terkait rencana pemindahan Ibu Kota, Pemerintah juga harus memikirkan dampak sosial yang akan terjadi.

“Yang jelas, kalau ada proses infiltrasi bahkan ini termasuk invasi karena ini ada sejumlah besar pendatang datang, itu memang beresiko menimbulkan mekanisme adaptasi masyarakat lokal.”

“Bukan hanya pertemuan budaya, kalau yang namanya pendatang itu juga sekaligus membawa pranata sosialnya juga membawa kepentingan ekonominya, masalahnya adalah seberapa jauh pemerintah sudah menyiapkan exit strategy untuk mencegah kemungkinan terjadinya marginalisasi penduduk lokal,” terang Doktor sosiologi asal Universitas Airlangga Surabaya ini.

Persoalan akan terjadi antara pendatang dan penduduk lokal, yang kemungkinan besar, kata Bagong, menimbulkan pergesekan terbuka.

“Masalahnya, antara pendatang dan penduduk lokal itu, kan memiliki perbedaan kualitas SDM (sumber daya manusia) dan memiliki perbedaan status ekonomi yang relatif menyolok.”

“Orang Jakarta pasti lebih mapan, lebih expert, nah itu tentu cepat atau lambat masyarakat lokal akan makin tersisih,” papar Bagong kepada ABC (26/8/2019).

Untuk menghindari kejadian tersebut, sebut sosiolog ini, Pemerintah harus menyiapkan strategi sosial-ekonomi, terutama menerbitkan peraturan yang mencegah spekulan tanah dan hal terkait.

“Menyangkut potensi konflik horizontal, saya kira pemerintah harus mengkaji dampak sosial dari perpindahan ini.”

“Ini juga bukan hanya soal Ibu Kota dipindah lalu disparitas Jawa-luar Jawa otomatis akan terdongkrak, kan bukan sekedar itu.”

“Jangan tanpa rencana tentang pasca pemindahannya. Jadi bukan pemindahannya ya, tapi pasca pemindahannya yang justru mendesak untuk diatur lebih lanjut,” ulas Bagong.

Bagaimana pendapat anda mengenai berita ini, silahkan klik survei singkat berikut