Pemimpin Forum Pasifik bahas perubahan iklim di Kepulauan Marshall

Para pemimpin negara negara Pasifik mempertimbangkan sebuah deklarasi terkait perubahan iklim dalam pertemuan yang akan digelar pekan ini di Kepulauan Marshall.

Presiden Kepulauan Marshall, Christopher Loeak, memberi perhatian pada isu perubahan iklim pada pertemuan itu dan mengusulkan Deklarasi Majuro kepada para pemimpin negara penghasil utama emisi.

Tony de Brum, Menteri Perubahan Iklim Kepulauan Marshall merancang sebuah diskusi panel para ahli menjelang pertemuan untuk membantu sesi pembahasan oleh para pemimpin.

“Tiga dari empat negara yang rentan akan hadir pekan ini di Majuro,” ucap de Brum.

Perdana Menteri Tuvalu yang baru Enele Sopoaga menyampaikan ada rasa frustasi atas lambatnya aksi internasional merespon perubahan iklim dan kesulitan negara negara kepulauan mengakses bantuan.

“Negara saya, Kepulauan Marshall dan Kiribati sudah menderita di tingkat pencapaian emsisi saat ini,” sesalnya.

"Terlepas dari banyaknya peluang pendanaan, kami belum melihat adanya proyek besar yang beradaptasi di lapangan untuk membangun ketahanan masyarakat," sambung Sopoaga.

Sekjen Sekertariat Komunitas Pasifik, Jimmy Rogers, menjelaskan seperti halnya energi terbarukan, para pemimpin perlu untuk menargetkan efisiensi energi .

" Tidak ada gunanya berbicara tentang energi terbarukan jika kita tidak mengatasi efisiensi energi , " tegasnya .

" Tidak ada gunanya punya energi terbarukan jika kita masing menggunakan lampu pijar dan masih memiliki lemari es, pendingin dan AC.”

" Itu bunuh diri.” Kata Rogers.

Isu dalam pertemuan

Forum pertemuan Pemimpin Kepulauan Pasifik yang digelar tahun lalu di Kepulauan Cook menarik perhatian Menteri Luar Negeri Amerika, Hillary Clinton.

Tahun ini, pemerintah Kepulauan Marshall  yang merupakan bekas Kawasan Terpercaya AS berharap pengganti Clinton, John Kerry bisa memimpin delegasi AS.

Namun delegasi AS akan dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri , Sally Jewell.

Kepulauan Marshall masih bersengketa dengan Amerika Serikat atas dampak negatif tes senjata nuklir pada 1940-an dan 50-an.

Isu lainnya dari forum ini yaitu kemungkinan Fiji kembali masuk ke Forum Kepulauan Pasifik yang  juga menjadi isu prioritas .

Wakil Sekjen dari Forum, Feleti Teo mengatakan para pemimpin sepakat Fiji akan diundang kembali setelah sejumlah kemajuan baru baru ini menuju demokratisasi.

Keanggotaan Fiji sempat ditangguhkan pada tahun 2009 lalu.