ABC

Pemilu Queensland Didominasi Isu Tambang Batubara Adani

Isu dalam pemilu yang dipercepat di negara bagian Queensland, Australia, semakin jelas. Bahkan di saat Menteri Utama (Premier) Annastacia Palaszczuk mengumumkan rencana pemilu, seorang aktivis anti tambang coba menyuarakan isu ini.

Premier Palaszczuk telah meminta Gubernur sementara Queensland yang dijabat Ketua Mahkamah Agung Catherine Holmes untuk membubarkan parlemen pada Minggu (29/10/2017) pagi.

Berselang beberapa saat kemudian, Premier Palaszczuk menggelar konferensi pers untuk mengumumkan secara resmi pelaksanaan pemilu tanggal 25 November.

"Saya memerintahkan pelaksanaan pemilu ini untuk memberikan kepastian kepada kalangan bisnis dan industri di negara bagian ini ketika kita mendekati tahun 2018," katanya.

"Kita telah bersama-sama menjaga tingkat pengangguran terendah dalam empat tahun terakhir," ujarnya.

Saat itulah seorang aktivis mendekati Palaszczuk, memintanya untuk tidak "memberikan dana $ 1 miliar kepada tambang Adani" dan lebih baik menggunakannya untuk membiayai pekerjaan dalam sektor energi terbarukan

Premier Palaszczuk menyahut, "Kami melaksanakan energi terbarukan. Lebih dari $ 3 miliar investasi di sektor energi terbarukan di negara bagian ini menciptakan ribuan lapangan kerja di pedalaman Queensland dan kami akan mendukung energi terbarukan."

"Pilihan bagi warga Queensland sederhana: Pemerintahan Partai Buruh yang stabil dengan rekam jejak yang solid dan rencana yang fokus pada masa depan Queensland. Atau pemerintahan bersama LNP-One Nation yang akan menghapuskan berbagai layanan utama, memecat staf dalam layanan utama dan menjual aset kelistrikan kita," katanya.

Dua aktivis anti tambang Adani juga hadir dalam acara pimpinan Partai LNP Tim Nicholls. Namun pengunjuk rasa yang bersuara paling keras berasal dari serikat buruh kelistrikan (ETU), yang terus menyela pidato Nicholls tentang pelepasan aset-aset negara bagian Queensland.

LNP butuh One Nation

Nicholls dalam pidatonya hari Minggu mengesampingkan kemungkinan koalisi dengan Partai One Nation. Namun dia tidak menutup peluang bagi pemerintahan minoritas dengan dukungan lintasfraksi.

"Saya telah mengesampingkannya dalam berbagai kesempatan. Izinkan saya mengulangi lagi: tidak akan ada kesepakatan dengan One Nation, tidak akan ada koalisi dan tidak ada jatah kementerian," kata Pemimpin Oposisi Queensland tersebut.

"Sederhananya, suara untuk One Nation adalah suara untuk tiga tahun lagi Pemerintahan Partai Buruh yang tidak berbuat apa-apa," kata Nicholls.

Namun Premier Queensland dari Partai LNP Campbell Newman mengatakan Nicholls tidak akan mendapatkan cukup kursi untuk membentuk pemerintahan tanpa dukungan One Nation di parlemen.

"One Nation akan mendapatkan kursi, tidak saya ragukan. Bisa saya katakan, berkisar antara 5 dan 10 kursi," kata Newman kepada Sky News.

"Jadi Partai Buruh akan kehilangan beberapa kursi, LNP akan kehilangan beberapa kursi," ujarnya.

"Bagi Nicholls, jika dia ingin menjadi premier, harus mendapat dukungan mereka. Dia bisa bilang apapun yang dia suka, tapi saya melihat itulah satu-satunya cara bagi LNP untuk bisa membentuk pemerintahan,"katanya memprediksi.

Nicholls mengatakan pemerintahan LNP tidak akan menjual aset dan tidak akan memaksakan pengurangan dana pada pelayanan publik.

"Pemerintah LNP yang akan datang, setelah mengetahui kesalahan kamidi masa lalu, akan memerintah untuk semua warga Queensland dan melanjutkan pembangunan Queensland yang lebih baik," katanya.

"Rencana kami akan menciptakan lapangan kerja baru, mendukung usaha kecil, investasi meningkatkan standar pendidikan dan kami akan memberikan layanan lebih baik untuk keluarga dan pensiunan," janji Nicholls.

Pemilu ini menjadi tak terelakkan ketika Premier Palaszczuk memerintahan Partai Buruh mencabut dukungan bagi Rick Williams, anggota parlemen asal Pumicestone, terkait laporan bahwa dia mengancam seorang warga setempat.

Pada Sabtu pekan lalu Premier Palaszczuk menyebut pencabutan dukungan partai ini sebagai "langkah luar biasa".

Pencabutan dukungan partai bagi Rick Williams mengakibatkan Partai Buruh dan LNP masing-masing memiliki 41 kursi. Artinya, Parlemen Queensland tidak mungkin bersidang pada pertengahan November.

Williams sendiri mengaku tidak mengira Premier Palaszczuk akan menggunakan pertengkarannya dengan seorang warga untuk mencabut dukungan partai baginya.

"(Partai Buruh) menggunakan suara saya selama 33 bulan terakhir dan kemudian mereka melakukan hal ini pada saya," katanya.

Hasil pemilu belum jelas

Sejauh ini jajak pendapat menunjukkan para pemilih masih perlu diyakinkan bahwa Premier Palaszczuk atau Nicholls yang harus mendapatkan mayoritas dalam kampanye 28 hari mendatang.

Partai Buruh akan berkampanye dengan menekankan masalah ekonomi - mengurangi pengangguran menjadi di bawah 6 persen - sembari mengingatkan pemilih tentang peran Nicholls sebagai bendahara negara dalam Pemerintahan LNP pimpinan Newman sebelumnya.

Sementara kampanye LNP akan memotret Pemerintahan Palaszczuk "tidak melakukan apa-apa", terikat pada serikat buruh.

Hasil pemilu akan menjadi lebih sulit diprediksi dengan kembalinya voting preferensial, batas-batas baru untuk kebanyakan dapil dan prediksi bangkitnya popularitas Partai One Nation pimpinan Pauline Hanson.

Pemilu kali ini merupakan yang terakhir yang bisa diperintahkan oleh seorang Premier Queensland. Pasalanya, sebelumnya sebuah UU telah lolos di parlemen yang mengatur jadwal Pemilu berikutnya pada 31 Oktober 2020, dan akan digelar setiap 4 tahun setelah itu.

Ini juga pemilu Queensland pertama sejak 1986 yang akan meningkatkan jumlah kursi parlemen negara bagian itu menjadi 93 kursi.

Simak beritanya dalam Bahasa Inggris di sini.