Pemerintahan Abbott Setujui Bantuan Dana Sekolah Rp153 Triliun

Pemerintahan Koalisi pimpinan Perdana Menteri Tony Abbott setuju untuk menerapkan reformasi pendidikan yang akan memberikan bantuan dana bagi sekolah-sekolah di Australia sebesar 15,2 milliar dollar atau sekitar Rp 153 triliun dalam empat tahun. Reformasi bidang pendidikan ini dikenal sebagai Model Gonski, dan diprakarsai oleh Pemerintahan Partai Buruh sebelumnya.

Program Model Gonski ini tadinya direncanakan oleh Pemerintahan Partai Buruh akan berlangsung enam tahun. Namun, setelah kalah dalam Pemilu 7 September lalu, nasib program Partai Buruh ini menjadi tidak jelas.

Partai Koalisi yang kini memerintah, sebelumnya mengatakan tak akan menerapkan reformasi pendidikan tersebut.

Model Gonski dinamakan demikian karena rancangannya berdasarkan sejumlah rekomendasi dari tim yang diketuai pengusaha bernama David Gonski.

Nama model tersebut sebenarnya adalah Better Schools Plan, yang bernilai Rp 153 triliun.

Sebanyak 65 persen dari dana tambahan untuk reformasi ini direncanakan berasal dari simpanan dana pemerintah federal, dan sisanya dari sumbangan negara-negara bagian.

Hari Senin (2/12/2013), PM Abbott dan Menteri Pendidikan Christopher Pyne mengumumkan mereka akan menghormati persetujuan-persetujuan yang telah dibuat pemerintah sebelumnya, dengan lima negara bagian.

Selain itu, pemerintah juga mengumukan adanya persetujuan prinsip dengan negara bagian Queensland, Australia Barat, dan Wilayah Utara. Persetujuan ini termasuk mengenai diberikannya dana tambahan sebesar total 1,2 miliar dollar bagi sektor pendidikan ketiga negara bagian itu.

Menurut Pyne, keputusan untuk meneruskan reformasi Gonski ini butuh waktu lama untuk dibuat karena Partai Buruh meninggalkan banyak hal yang tidak terselesaikan.

“Dalam 11 minggu terakhir saya berusaha membereskan bengkalai yang ditinggalkan oleh Bill Shorten bagi saya selaku Menteri Pendidikan,” ucapnya kepada ABC.

Bill Shorten adalah mantan Menteri Pendidikan yang berasal dari Partai Buruh, dan kini menjadi pemimpin oposisi.

“Tiga yuridiksi telah menandatangani persetujuan. Dua mengaku sudah mendandatangani, padahal belum. Pihak sekolah Katolik belum menandatangani dan, dua negara bagian dan satu wilayah bahkan tidak ada di dalam model nasional,” jelasnya.

Menurut Pyne, pihak pemerintah saat ini berhasil mendaftarkan seluruh negara bagian dan wilayah.

“Saya berhasil memasukkan tiap negara bagian dan wilayah ke dalam model nasional. Ini tak pernah dicapai Bill Shorten. Dan saya mengembalikan kelebihan 1,2 miliar dollar dalam bantuan untuk siswa, yang dihilangkan oleh Bill Shorten dalam rencana Partai Buruh keuangan sebelum pemilu,” jelasnya.

1,2 miliar dollar yang dimaksud adalah dana tambahan yang ditawarkan oleh Partai Buruh dalam model pendanaan sekolah, tapi tidak dialokasikan, karena sejumlah negara bagian, yang dikuasai pemerintahan konservatif, belum mendaftar menjadi bagian Model Gonski.

Menurut Pyne, Pihak Koalisi akan menghabiskan lebih banyak dana untuk pendidikan dibandingkan Partai Buruh, andaikan Partai Buruh memenangkan pemilu yang diadakan bulan September lalu.

Federasi Asosiasi Orang Tua dan Masyarakat mengatakan keputusan Koalisi untuk mendukung Model Gonski merupakan langkah yang tepat.

Namun, Serikat Pendidikan Australia mengkritik keputusan pemerintah untuk tidak berkomitmen menjalankan pendanaan selama enam tahun, sebagaimana direncakanan semula.

Menurut wakil presiden Serikat ini, Correna Haythrope, pemerintah saat ini hanya menjanjikan sepertiga dana yang dijanjikan pada negara-negara bagian yang mendaftar untuk mengikuti Model Gonski.

Sementara itu, Menteri Pendidikan Negara Bagian Victoria, Martin Dixon, mengatakan ia optimis bahwa pemerintah pusat akan bisa dibujuk untuk menambahkan dua tahun ke dalam periode rencana pendanaannya.