Pemerintah WA Resmi Minta Maaf Pada Korban UU Tindakan Homoseksual

Pemerintah Australia Barat (WA) secara resmi meminta maaf kepada ratusan orang yang telah dihukum berdasarkan undang-undang (UU) negara bagian itu yang melarang tindakan homoseksual. UU itu digambarkan sebagai bentuk diskriminasi aktif yang menghancurkan kehidupan orang banyak.

Permintaan maaf Menteri Utama Australia Barat, Mark Gowan, itu disampaikan seiring dengan langkah pemerintah Australia Barat memperkenalkan UU yang akan membolehkan orang-orang yang pernah dihukum atas pelanggaran Homoseksual untuk mengajukan permohonan agar hukuman mereka dihapuskan.

Mark McGowan menggambarkan permintaan maaf, yang disampaikan di gedung Parlemen Negara Bagian Australia Barat (WA), tersebut sebagai sesuatu yang “sudah lama ditunggu”. Menurutnya Pemerintahannya melakukan semua upaya untuk “memperbaiki kesalahan ini”.
“Atas nama Pemerintah Australia Barat, saya mohon maaf atas kerugian, prasangka, dan atas diskriminasi aktif yang menghancurkan kehidupan banyak orang,” kata Mark McGowan.

“Saya merasakan kesedihan yang mendalam bahwa banyak korban dari  undang-undang yang tidak adil ini tidak [sempat] hidup sampai sekarang untuk mendengarkan permintaan maaf ini.”

Di depan puluhan penonton di galeri umum, termasuk orang-orang yang telah lama berkampanye untuk menghapuskan hukuman ini, Mark McGowan mengatakan bahwa undang-undang tersebut telah merendahkan masyarakat secara keseluruhan.
“Undang-undang ini adalah bentuk diskriminasi melalui sanksi negara bagian,” katanya.

“Kebenaran yang tidak mengenakkan dari aturan ini adalah bahwa ini juga merupakan fondasi di mana sebagian besar homofobia yang ada saat ini terbentuk.”
Politisi Partai Liberal, Mike Nahan, juga meminta maaf kepada mereka yang dihukum, mengatakan bahwa homoseksualitas seharusnya tidak pernah ilegal.

Ratusan orang dihukum karena homoseksualitas

Tidak diketahui secara pasti berapa banyak individu yang telah dihukum dengan undang-undang yang melarang tindakan homoseksual ini, namun Pemerintah WA memperkirakan antara 200 dan 300 orang terdampak dari aturan ini.

Homoseksualitas memang telah dicabut sebagai pelanggaran kriminal di WA pada tahun 1990, namun banyak orang yang dituduh berdasarkan undang-undang tersebut tetap hidup dengan catatan atas tindakan mereka selama beberapa dekade setelahnya.

Para advokat telah lama mendesak permintaan maaf dan agar hukuman ini dihapuskan, dengan mengatakan bahwa mereka yang diadili menghadapi pembatasan perjalanan yang tidak adil dan sulit mendapatkan pekerjaan selama beberapa dekade.
Juru kampanye berpelukan di luar Parlemen Negara Bagian setelah permintaan maaf tersebut, dengan mengatakan bahwa hal itu telah lama dinantikan.

“Undang-undang ini menghancurkan kehidupan masyarakat, mereka menciptakan awan ketakutan dan kecemasan di benak masyarakat,” kata Jon Mann, seorang juru bicara dari kelompok pelobi ‘Rainbow Rights’.

Begitu undang-undang tersebut disahkan, orang-orang yang dihukum karena pelanggaran homoseksual harus mengajukan diri agar tuduhan itu dihapuskan dan membuktikan kepada Departemen Kehakiman bahwa tindakan yang menyebabkan penuntutan terhadap mereka tak lagi sebuah kriminal menurut undang-undang yang berlaku sekarang ini.

Menghapuskan hukuman bermakna kebijakan ini tidak hanya menghapus catatan kriminal seseorang, tapi diperlakukan seolah-olah hal itu tidak pernah terjadi.
Dalam kasus orang-orang yang telah meninggal dunia, pasangan dan keluarga dekatnya akan dapat mengajukan penghapusan hukuman.

Dengan dukungan tiga partai besar, undang-undang tersebut bisa melalui Parlemen Negara Bagian dalam beberapa minggu.
Simak beritanya dalam Bahasa Inggris disini.