Pemerintah Lokal di Brisbane Desak Larangan Donasi Politik

Pemerintah Kota Redland di pinggiran Brisbane, Australia, sepakat untuk mengusulkan pelarangan atas donasi politik dari para developer di kota itu. Tujuannya untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan.

Kesepakatan pemkot Redland ini diambil melalui voting yang diusulkan salah seorang pejabat setempat, Craig Ogilvie.

Kepada ABC, Ogilvie mengungkapkan bahwa sebagai politisi di negara bagian Queensland, dia terdorong oleh keputusan Mahkamah Agung bulan lalu, yang mendukung pelarangan semua donasi politik dari developer dan perusahaan minum keras dan tembakau kepada politisi di negara bagian New South Wales (NSW).

"MA meenyatakan bahwa aturan pelarangan di NSW itu bukan saja konstitusional melainkan juga diperlukan," kata Ogilvie.

Aturan pelarangan donasi politik di NSW itu digugat oleh mantan Walikota Newcastle yang juga seorang developer, Jeff McCloy.

Tahun lalu investigasi yang dilakukan komisi anti korupsi NSW (ICAC) menyebabkan 10 anggota parlemen di negara bagian itu terpaksa mengundurkan diri atau berpindah partai akibat tuduhan menerima donasi politik secara rahasia.

Di Queensland, Ogilvie sendiri telah lama mengampanyekan perlunya larangan ini ditetapkan guna menghindari konflik kepentingan antara pejabat Pemkot Redlands dengan para developer.

Pemerintah Queensland pimpinan Palaszczuk dari Partai Buruh berjanji untuk melakukan review atas praktek donasi politik sejak terpilih Februari lalu, namun menepis untuk memasukkan donasi dari serikat buruh kepada Partai Buruh.

Pakar hukum University of Queensland Professor Graeme Orr menyatakan karena sebagian besar pejabat Pemkot Redland berasal dari independen, maka mereka justru lebih rawan terhadap korupsi.

"Lebih mudah korupsi sebagai individu daripada sebagai anggota parpol," katanya.