Pemerintah Isyaratkan Perlonggar Kepemilikan Asing di Qantas

Pemerintah Australia mengisyaratkan kemungkinan memperlonggar ketentuan kepemilikan asing bagi maskapai penerbangan Qantas. CEO Qantas Alan Jones berada di Canberra sepanjang pekan ini melobi bagi upaya penyelamatan maskapai kebanggaan Australia tersebut.

Perdana Menteri Tony Abbott mengisyaratkan pihaknya tidak menutup kemungkinan bagi dilonggarkannya ketentuan yang membatasi kepemilikan saham Qantas oleh pihak asing.

Ketentuan ini menyatakan kepemilikan asing hanya boleh maksimal 49 persen.

Pilihan lainnya yang mungkin dilakukan pemerintah adalah menjadi penjamin atas utang-utang Qantas.

Menurut PM Abbott pihaknya ingin agar batasan peraturan yang mengikat Qantas dihapuskan.

"Qantas terbelenggu ketentuan yang sudah berlaku sejak tahun 1990an," kata Abbott. "Saya kira cukup bijaksana untuk membebaskan Qantas dari belenggu tersebut".

Ia mengatakan, seharusnya Qantas bisa bersaing di pasar secara lebih leluasa.

"Jangan kita biarkan Qantas bersaing dengan Virgin dan maskapai lainnya sementara satu tangannya terikat," kata PM Abbott.

Sementara itu Bendahara Negara Joe Hockey menyatakan terdapat kondisi luar biasa yang terkait kepentingan nasional untuk menolong Qantas.

Namun Pemimpin Oposisi Bill Shorten menyatakan pihaknya ingin Qantas tetap berada di tangan Australia.

"Banyak negara di dunia mampu menjaga maskapai nasionalnya tetap milik nasional," kata Bill Shorten.