ABC

Pemerintah Diminta Sikapi Kampanye Boikot Produk Halal

Otoritas penerbit sertifikat halal di Australia menegaskan konsumen Australia apapun agamanya tidak perlu takut dengan produk halal. Sejumlah pemimpin agama mendesak pemerintah Australia menyikapi kampanye boikot produk halal.

 

Salah satu Dewan Sertifikasi Produk Halal di Australia, Dewan Koordinator Islam mengatakan peran mereka adalah memastikan produk makanan yang dijual dipersiapkan dengan cara yang benar dan bersih sesuai dengan hukum islam (syariah).
 
Seruan itu diunggah dilaman Facebook yang mendorong orang untuk memboikot produk halal di Australia.
 
Bega cheese, Steggles, Parmalat dan daging sapi Bindaree merupakan sejumlah produk yang menjadi sasaran kampanye anti-halal.
 
Dewan Koordinator Islam mengatakan akreditasi halal merupakan peran yang sudah mereka lakukan selama beberapa dekade.
 
"Australia merupakan salah satu dari pemasok terbesar di negara-negara muslim yang mewajibkan sertifikasi halal. dan hal ini sudah kami lakukan sejak tahun 60-an," kata Kepala Auditor rumah jagal, Gaafar Muhammad dari Dewan Koordinator Islam.
 
Australia tercatat mengeksport jutaan ton daging sapi dan daging sapi muda, 300,000 ton daging domba dan daging kambing ke 110 negara di dunia. (sumber Australian meat)
 
Mayoritas pengekspor daging di Australia tidak memasalahkan sertifikasi halal.
 
Sistem di Australia sendiri mengakui pemotongan hewan yang halal merupakan hal yang unik karena itu merupakan aturan yang diterbitkan oleh pemerintah federal Australia.
 
Menurut Konsultan dari Almanar, "Australia sangat mempersiapkan diri menjadi pemasok produk halal yang diperkirakan mencakup 1,6 miliar muslim di seluruh dunia,"
 
"Australia dikenal baik dengan metode alaminya dalam membiakan ternak dan memiliki standar kelas dunia dalam pengelolaa pertanian dan peternakan serta produksi daging yang higienis," kata Dr Fiona Hill dari Kantor Konsultan Almanar.
 
"Seluruh proses operasional daging halal harus dilakukan oleh lembaga berizin dan diawasi secara rutin oleh Inspektur Karantina Pemerintah Australia 9AQIS) dan Otoritas Program Halal Pemerintah Australia (AGAHP), untuk memastikan produk berkualitas tinggi dan benar-benar halal,"
 
Perusahaan Susu dan yoghurt Fleurieu menjadi sasaran dari orang yang menuding biaya untuk mendapatkan sertifikat halal senilai $1,000 yang dibayarkan perusahaan itu disalurkan untuk mendanai kegiatan terorisme di Timur Tengah.
 
Perusahaan itu menanggapi publikasi itu dengan memutuskan membatalkan perjanjian kerjasama memasok yoghurt senilai $50,000 per tahun untuk maskapai Emirates.
 
Desakan pemboikotan produk halal, Halal Choice, dimulai oleh Kirrily Smith 10 bulan lalu setelah di mencurigai badan sertifikasi produk halal melakukan 'pemerasan'.
 
Meskipun tidak mampu menyediakan bukti atas tudingannya tersebut kepada ABC Rural, Smith mengatakan mewajibkan produk memiliki sertifikat halal itu merupakan bentuk yang sama saja dengan pemerasan.
 
"Banyak produk halal yang untuk menerbitkan sertifikat halalnya harus membayar padahal mereka merupakan produk yang sudah jelas-jelas halal, misalnya susu, madu, kacang, tapi tetap saja perusahaan harus membayar ribuan dolar."
 
Smith tidak mengaku tidak berpikir perusahaan-perusahaan yang berupaya mendapatkan sertifikat halal berusaha untuk mencari pasar ekspor yang mewajibkan produk susu harus memiliki sertifikat halal.
 
"Saya pikir itu berbau pemerasan karena umat Islam di seluruh dunia tahu bahwa mereka dapat mengkonsumsi susu …. jadi meminta perusahaan untuk membayar biaya yang tidak adil."
 
Dia menyangkal dia diskriminasi atas dasar agama.
 
Pendeta Kristen mendesak toleransi beragama
 
Pastor Brad Chilcott mengatakan kampanye melawan perusahaan makanan halal merupakan bentuk  bullying.
 
Sebagai Direktur Nasional Organisasi Selamat Datang di Australia dan Pastor dari komunitas di Adelaide, Pastor Chilcott mengatakan kasus yang menimpa perusahaan susu dan yoghurt Fleurieu yang menyebabkan perusahaan itu kehilangan kontrak senilai '$50.000 hanya kata-kata dan sikap dari pemimpin kita telah menciptakan ruang berkembangnya ketakutan, kebencian dan prasangka '.
 
Dia meminta Perdana Menteri untuk menegaskan pentingnya sertifikasi halal untuk sektor dunia usaha.
Perusahaan susu dan yoghurt Fleurieu terpaksa menghentikan kotrak suplai yoghurt dengan maskapai Emirates, untuk mengatasi tekanan di media sosial yang dilakukan kelompok anti produk halal.
 
Penyembelihan halal
 
Hukum Syariah, berarti 'jalan lurus', bermakna hewan yang sehat dan bebas dari luka atau penyakit, menurut informasi yang dihimpun oleh Consultancy Almanar.
 
"Aturan ini mewajibkan untuk disembelih hewan harus hidup, tidak mati, dengan alat kejut listrik," kata Gaafar Muhammad.
 
"Dalam 10 sampai 15 detik, hewan harus mati setelah disembelih ,  urat nadinya di bagian tenggorokan harus terputus dan hewan harus mati karena pendarahan. Jika hewan mati sebelum disembelih, tengkorak rusak atau bagian tubuhnya terputus dan hewan mati, itu tidak halal."
 
Namun bagaimana dengan rekaman yang menunjukan perlakuan yang salah pada hewan bagi Gaafar Muhammad?
 
"Kami meyakini hewan-hewan itu diciptakan Tuhan untuk dikonsumsi oleh manusia,'
 
"Untuk menyembelihnya merupakan tradisi dari Nabi Ibrahim, dan itu telah dilakukan dalam masa yang sangat lama,"
 
"Sehingga tidak ada masalah mengenai kehalalan, kecuali perlakuan terhadap binatang yang tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan kesejahteraan hewan.
 
Gafar Muhammad juga menjelaskan biaya sertifikasi yang dibayarkan oleh perusahaan dan rumah jagal yang menghendaki produknya mendapat sertifikasi halal hanya digunakan 1% saja oleh lembaganya, sisanya digunakan untuk membangun pusat pendidikan dan mesjid di seluruh Australia.
 
Dia khawatir kampanye anti produk halal dipolitisir dan mencoreng Islam.
 
Ketika ditanya mengenai tudingan biaya sertifikasi disalurkan kepada organisasi teroris, juru bicara Departemen Jaksa Agung Australia mengatakan pemerintah tidak bersedia mengomentari hal-hal yang menjadi subjek penyelidikan.
 
"Pemerintah menegaskan untuk mendeteksi dan mencegah sumbangan keuangan untuk membiayai kegiatan terorisme di Australia dan menindak siapa saja yang terbukti menyediakan keuangan untuk mendukung organisasi teroris,"
"Dan itu merupakan bagian dari paket senilai $630 juta yang digelontorkan pemerintah untuk kebijakan kontra terorisme yang dilakukan oleh AUSTRAC untuk memperbaiki deteksi dari pendanaan terorisme,'