Pemerintah Dikecam Karena Kurangi Masa Sidang Parlemen Australia

Partai Buruh yang beroposisi menuding Pemerintah Australia berusaha menghindar dari kritikan dan pengawasan. Pasalnya, pemerintah mengurangi masa sidang parlemen menjadi hanya 13 hari terhitung sejak pekan ini hingga April 2019.

Hari Selasa (27/11/2018) malam, faksi pemerintah di DPR mengajukan Jadwal Masa Sidang yang berhasil lolos voting dengan selisih satu suara.

Posisi suara faksi pemerintah kini telah kehilangan mayoritas setelah anggota dari dapil Chisholm, Julia Banks, menyatakan mundur dari Partai Liberal dan pindah menjadi independen.

Komposisi suara DPR sekarang memungkinkan Partai Buruh dan anggota lintas fraksi bekerja sama memveto UU yang diajukan pemerintah. Mereka juga kini dapat meloloskan suatu RUU.

Menurut hitungan Partai Buruh, begitu pemilu digelar pada awal Mei 2019 sebagaimana diperkirakan, maka DPR hanya akan bersidang selama 10 hari untuk delapan bulan pertama 2019.

"Jika rakyat biasa yang berperilaku seperti kelakuan pemerintah ini, mereka pasti akan dipecat," kata Pemimpin Oposisi Bill Shorten.

Dia menilai tindakan pemerintah mengurangi masa sidang ini menujukkan pemerintahan sebenarnya telah berhenti bekerja.

Ketika ketua faksi pemerintah Christopher Pyne mengajukan Jadwal Masa Sidang tersebut, dia menggambarkannya “agak tidak lazim”.

Menurut Pyne jadwal sidang mingguan diatur merata antara paruh pertama dan paruh kedua setiap tahun.

Namun penjelasan itu langsung dibantah oleh Partai Buruh.

Ketua faksi oposisi Tony Burke mengatakan sejak 2014, selalu dijadwalkan lima minggu masa sidang sebelum pengajuan APBN pada April. Sementara jadwal baru ini hanya akan memiliki dua minggu masa sidang.

“Apa yang ada di depan kita sekarang adalah dokumen penyerahan diri (dari pemerintah),” kata Burke.

“Mereka memutuskan bahwa mereka tak ingin mengambil risiko demokrasi terhadap Pemerintahan ini,” katanya.

“Mereka tak ingin mengambil risiko dari kenyataan bahwa mereka tinggal 73 suara dan mereka tak tahu apakah memiliki kemampuan untuk memerintah,” tambah Burke.

Anggota DPR dari Partai Liberal Andrew Laming membela jadwal masa sidang tersebut.

"Banyak hal yang bisa dilakukan dalam masa sidang mingguan. Tapi seperti yang kita lihat, mengubah jadwal sama sekali tak berdampak pada apa yang sebenarnya terjadi di Parlemen," kata Laming.

“Sebagian besar pekerjaan kami bukan di sini. Untuk meloloskan undang-undang, jarang yang bisa disahkan dalam beberapa minggu terakhir sebelum pemilu,” tambahnya.

Politisi oposisi Anthony Albanese mengatakan jadwal masa sidang itu mengecawakan dan merusak proses demokrasi.

Diterbitkan oleh Farid M. Ibrahim dari artikel ABC Australia.