Pemerintah Australia Prioritaskan Pemotongan Pajak Perusahaan dan Infrasturktur

Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull bertekad menjadikan pemotongan pajak perusahaan sebagai isu pemilu, meskipun mengakui pemerintahannya kekurangan suara di Senat untuk menjadikannya UU.

PM Turnbull menyatakan siap menghadapi pemilu dengan isu ini, menjadikan pemotongan pajak perusahaan sebagai agenda politik utama.

Partai Buruh yang beroposisi menentang rencana pemotongan pajak perusahaan dari 30 menjadi 25 persen.

Pemimpin Oposisi Bill Shorten berjanji akan membatalkan pemotongan itu jika partainya memenangkan pemilu mendatang.

Pada Rabu pekan ini, Senator independen asal Australia Selatan Tim Storer menyatakan belum yakin untuk mendukung RUU yang diajukan pemerintah.

Senator Storer bersama Senator asal Victoria, Derryn Hinch, merupakan dua senator Australia yang tidak dapat diyakinkan oleh pemerintah. Padahal, mereka telah dilobi oleh Menteri Keuangan Mathias Cormann dan kelompok bisnis besar.

Senator Storer berdalih perlunya pembicaraan yang lebih luas mengenai keberlanjutan sistem pajak secara keseluruhan.

Dia mengatakan pendapatan negara yang akan hilang dari pemotongan pajak perusahaan, akan lebih baik jika dibelanjakan untuk populasi yang berkembang pesat.

Senator Storer berpendapat dana tersebut sebaiknya dibelanjakan untuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan upaya mengurangi ketidaksetaraan.

Akan terus maju

Menteri Perbendaharaan Negara (Treasurer) Scott Morrison mengatakan Pemerintah Koalisi sudah kian dekat untuk meloloskan pemotongan pajak perusahaan ini.

“Kita harus menangani isu ini selangkah demi selangkah,” kata Morrison kepada ABC Australia.

“Enam minggu ang lalu (partai) One Nation menyatakan mereka tidak akan pernah mendukung hal ini. Kami membahasnya dan kami membuat banyak kemajuan,” jelasnya.

“Kami ingin terus membuat banyak kemajuan,” tambahnya.

Morrison mengatakan mitra Koalisinya akan terus melobi Senat setelah liburan Paskah.

RUU Pajak Perusahaan tidak akan diperdebatkan lagi sampai pengajuan RAPBN pada Mei. Dan jika tidak lolos di Senat, maka RUU ini harus menunggu hingga pertengahan Juni 2018.

Anggaran infrastruktur

ABC mendapatkan informasi bahwa proyek-proyek infrastruktur akan mendapatkan anggaran besar dalam RAPBN bulan Mei, namun anggarannya akan dialokasikan bersama sejumlah syarat.

Pemerintah Federal bersedia mendanai proyek-proyek infrasturktur besar, seperti peningkatan Jalan Lingkar di Melbourne, hanya jika mendapat bagian dari pemasukan jalan tol tersebut.

Pendekatan yang lebih tegas terhadap pendanaan infrastruktur ini juga akan berlaku ke proyek lainnya seperti proyek kereta api dan transportasi umum.

Hal ini bertujuan untuk menghindari terulangnya pembiayaan proyek Bypass Toowoomba, dimana Pemerintah Federal mengucurkan lebih dari $ 1 miliar, namun Pemerintah negara bagian Queensland yang justru membebani pengguna jalan tol itu dengan biaya hingga $ 30.

Diterbitkan oleh Farid M. Ibrahim dari artikel berbahasa Inggris di sini.