Pemerintah Australia Paling Sering Minta Akses Data Pengguna Apple

Apple merilis laporan tranparansi pertamanya mengenai permintaan yang diajukan pihak pemerintah kepada perusahaannya untuk mengakses informasi warga. Australia ternyata berada diurutan pertama dalam daftar yang dimiliki raksasa perusahaan komputer tersebut.

Dalam rilis yang diterbitkan Apple tercatat berdasarkan jumlah per kapita penduduk, Australia melampaui Jerman, Inggris, Selandia Baru, Switzerland dan Amerika Serikat dalam daftar Apple soal permintaan pemerintah untuk mengakses informasi warga.

Secara keseluruhan, pemerintah Australia pernah mengajukan permintaan lebih dari 1,200 kali atas data pengguna Apple di Australia dan lebih dari setengah dari permintaan itu dikabulkan pihak Apple.

Laporan yang diterbitkan perusahaan komputer bermarkas di Silicon Valey ini bertujuan untuk mengembalikan kepercayaan para penggunanya. Menyusul perdebatan soal isu pengawasan yang dilakukan pihak pemerintah terhadap percakapan telpon warga diseluruh dunia pasca terungkapnya praktek pengawasan itu oleh pegawai NSA Edward Snowden.

Data  pengguna ini berasal dari berbagai informasi yang terekam didalam iPhone atau seluruh produk Apple lain. informasi itu bisa tersimpan didalam alat komunikasi itu atau juga diserver Apple ketika data pribadi seperti foto, kontak atau kalender informasi diupload.

Apple mengatakan pihaknya hanya akan memberikan informasi seperti email dan foto dalam kasus yang sangat jarang dan jika disertai dengan surat perintah dari pengadilan.

Menanggapi rilis ini, Timothy Pilgrim dari Komisi Privasi mengatakan rilis ini membenarkan praktek yang diterapkan pemerintah atau penegak hukum diseluruh  dunia yang menyelidiki atau mencari informasi pengguna kepada perusahaan komputer.

Pilgrim  mengatakan lembaga pemerintah terkait  harus menjelaskan alasan mengapa mereka mengakses data pengguna komputer.

"Menurut saya sangat penjelasan ini sangat penting karena saat ini tingkat transparansi mengenai apa yang terjadi dengan data  pribadi seseorang saat ini sudah meningkat,” k ata Pilgrim.

Pilgrim mengatakan saat ini orang-orang di seluruh dunia, tidak  terkecuali Australia sangat sensitif dengan apa yang terjadi dengan data pribadi mereka. Hal itu terungkap dari hasil survey dikalangan warga Australia  mengenai privasi. Hasilnya menunjukan 90% dari mereka meminta transparansi baik dari pemerintah maupun sektor swasta mengenai apa yang terjadi dengan data informasi mereka.

Apple mengikuti  jejak Twitter, Microsoft dan Google mengungkapkan seberapa sering pemerintah meminta akses informasi pengguna produk telekomunikasi mereka.

Laporan google bahkan melaporakan permintaan pemerintah beberapa tahun ke belakang dan menunjukan setiap tahun permintaan pemerintah Australia untuk mengakses data  pribadi pengguna google di Australia semakin banyak.

Jon Lawrence dari organisasi pemerhati privasi dan hak online Electronic Frontiers Australia mengatakan laporan itu berhasil mengembalikan kepercayaan pengguna.

"Menurut saya, semakin mereka terlihat berjarak dengan kegiatan intelejen pemerintah dan pengawasan lembaga seperti NSA itu semakin baik. Sehingga sekarang terlepas apakah  laporan mereka benar-benar sah atau tidak, tapi tampaknya itu cukup berhasil meraih kepercayaan pengguna komputer kembali,” tegasnya.

Meskipun laporan itu bertujuan untuk kepentingan transparansi, namun Apple mengaku mereka tidak diperbolehkan mengungkapkan data-data kunci dari informasi  yang diminta oleh pemerintah. Apple dilarang oleh UU dan pemerintahan AS untuk mengungkapkan sejumlah informasi spesifik. Dan itu termasuk perintah keamanan nasional yang termasuk sejumlah informasi yang dapat terpengaruh atas perintah akses tersebut maupun muatan seperti isi email yang dinyatakan tertutup.

Dan tidak seperti negara lain didaftar Apple, jumlah permintaan mengakses data pengguna yang diajukan pemerintah Amerika Serikat dibulatkan hingga ke angka ribuan terdekat.