Pemerintah Australia: Kredibilitas Facebook Sebagai Sumber Berita Makin Diragukan
Raksasa media sosial Facebook telah menutup unggahan dari akun-akun media dan lainnya di Australia terhitung sejak hari Kamis (18/02/2021).
Para pengguna Facebook tak bisa lagi mendapatkan unggahan konten berita dan informasi di linimasa atau ‘newsfeed’ mereka.
Langkah ini disesalkan oleh Menteri Komunikasi Australia, Paul Fletcher yang menuding kredibilitas Facebook sebagai sumber untuk mencari berita akan semakin dipertanyakan.
“Facebook harus berpikir hati-hati soal apa artinya ini bagi reputasi dan posisi mereka,” ujar Paul kepada ABC.
“Saat sudah ada pertanyaan soal kredibilitas informasi di Facebook, maka semakin jelas ini harus dipikirkan.”
Ia menyebutkan dengan tidak adanya lagi unggahan berita dari perusahaan media dan lainnya di Facebook Australia, maka kekosongan ini akan diisi oleh informasi yang tidak diverifikasi dan tidak dicek kebenarannya.
Langkah Facebook ini dilakukan di tengah upaya Pemerintah Australia meloloskan Undang-Undang yang akan mewajibkan Facebook untuk membayar perusahaan media bila ada unggahan berita di linimasa penggunanya.
ABC News: Matt Roberts
Menteri Perbendaharaan Negara (Treasurer) Australia, Josh Frydenberg telah berbicara dengan pendiri Facebook, Mark Zuckerberg dalam suasana yang “baik dan konstruktif”.
“Kami punya perbedaan pendapat tapi kita lihat saja bagaimana ke depan,” ujarnya dalam keterangan pers.
Facebook menuding UU yang dibuat Pemerintah Australia merupakan suatu kesalahpahaman dan ketidakmengertian terhadap hubungan platform Facebook dengan perusahaan media pemberitaan yang menyebarkan produk beritanya melalui FB.
Facebook mengaku dengan berat hati terpaksa menghentikan layanan untuk akun-akun media pemberitaan di Australia.
Rancangan undang-undang ini telah lolos di DPR atau majelis rendah Rabu malam kemarin (17/02) dan masih harus lolos di Senat atau majelis tinggi sebelum resmi menjadi undang-undang.
Dalam pernyataannya, Facebook bersikukuh tindakan mereka hanya ditujukan kepada akun-akun media pemberitaan dan akun lainnya yang membagikan konten berita.
Sejumlah akun lembaga milik pemerintah ikut ditutup
Namun beberapa akun Facebook milik lembaga pemerintah, termasuk Biro Meteorologi dan Layanan Darurat dan Pemadam Kebakaran juga kini tidak bisa lagi diakses.
“Kami akan memulihkan setiap laman Facebook yang secara tidak sengaja turut terdampak,” kata pernyataan Facebook.
Australians react to Facebook's news ban.
Play
Space to play or pause, M to mute, left and right arrows to seek, up and down arrows for volume.
Menkes Negara Bagian Victoria, Martin Foley menyesalkan langkah Facebook dan menyebut ditutupnya akses informasi resmi di tengah pandemi COVID-19.
Menteri Utama Negara Bagian Queensland, Premier Annastacia Palaszczuk juga mendesak agar akses terhadap unggahan berita dari lembaga-lembaga resmi perlu dipulihkan hari ini juga.
Direktur Utama ABC, kantor berita publik di Australia, David Anderson menegaskan konten-konten yang diproduksi oleh ABC tetap bisa diakses melalui website dan aplikasi.
“Meskipun isu utama seperti pandemi COVID-19 masih terus mempengaruhi seluruh rakyat Australia, namun Facebook telah menutup sumber informasi penting dan kredibel dari platform mereka,” ujarnya.
Kelompok media Nine menyatakan langkah ini sekali lagi membuktikan posisi monopoli dan perilaku tak beralasan dari Facebook.
Sejumlah akun Facebook usaha kecil juga terdampak dan tak bisa diakses, seperti yang dialami Sallie Jones dari Gippsland Jersey di pedalaman Victoria.
Sallie mengaku selama ini memperluas jangkauan usahanya melalui sosial media, termasuk membagikan informasi dari media pemberitaan.
Supplied: Treasurer’s Office
Undang-undang yang dibuat Pemerintah Australia tampaknya akan lolos di Senat pekan depan.
Pemimpin Oposisi dari Partai Buruh Anthony Albanese menyatakan pemerintah perlu menjelaskan strateginya dalam menangani permasalahan ini.
“Kita harus memastikan adanya aturan yang melindungi kesehatan rakyat, memastikan mereka bisa mengakses informasi yang diperlukan dan kapan mereka memerlukannya,” ujarnya.
Juru bicara Partai Hijau, yang juga beroposisi dengan Pemerintahan saat ini, menyebut pihak Facebook harus bersikap dewasa.
“Facebook hari ini membuktikan diri terlalu besar, sehingga semakin perlu untuk diregulasi,” kata Sarah Hanson-Young.
Undang-undang media yang dibuat pemerintah bertujuan untuk memastikan agar perusaan media pemberitaan mendapatkan bayaran bila konten-konten mereka muncul di mesin pencari internet serta di platform jejaring media sosial.
Perusahaan media utama di Australia seperti Seven West Media, Nine, dan News Corp dilaporkan telah mencapai kesepakatan dengan perusahaan mesin pencari internet Google pekan ini.
Sejauh ini lembaga penyiaran publik ABC yang juga akan tercakup dalam Undang-undang baru tersebut, namun belum mengumumkan kesepakatan baik dengan Google maupun Facebook.
Diproduksi oleh Farid M. Ibrahim dari laporannya dalam bahasa Inggris dan berbagai sumber