Pemerintah Australia harus sikapi kritik Downer terhadap Indonesia

Pemimpin sementara Partai Buruh Australia, Chris Bowen, menyatakan bahwa Pemerintah Koalisi, yang saat ini berkuasa di Australia, harus tegas mendukung atau menolak kritik pedas mantan Menteri Luar Negeri Alexander Downer terhadap sikap Indonesia terkait masalah pencari suaka. 

Hari Kamis (26/08/2013) malam, Downer melontarkan kritik terhadap Menteri Luar Negeri Indonesia, Marty Natalegawa, melalui stasiun televisi ABC. Menurut Dowen, awak-awak kapal Indonesia melanggar kedaulatan Australia dan seharusnya tidak mengkritik Pemerintah Koalisi. 

Sebelumnya, Marty merilis rincian pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Australia, Julie Bishop, di New York. Rilis tersebut menyatakan bahwa Marty dan Bishop mendiskusikan rencana Pemerintah Koalisi, untuk menghalau dan memutar balikkan kapal-kapal pencari suaka, dan bahwa Australia ingin membahas isu pencari suaka "di balik layar".  Pernyataan tersebut juga memperingatkan bahwa rencana Australia tersebut dapat mengancam kepercayaan dan kerjasama antara Indonesia dan Australia. 

Downer sekarang memang bukan menteri luar negeri lagi, namun pernah menjabat sebagai menteri dalam Pemerintah Koalisi yang dipimpin mantan Perdana Menteri John Howard, dari tahun 1996 sampai 2007. 

Chris Bowen dari Partai Buruh, yang saat ini bertindak sebagai oposisi di Australia, berkata bahwa Pemerintah Koalisi harus "keluar dari persembunyian". Menurutnya, kritik Downer dapat dilihat sebagai cerminan sikap Koalisi, dan oleh karena itu harus disikapi. 

Downer berkata dalam acara televisi The Drum bahwa Indonesia memiliki tanggung jawab berat dalam membantu Australia menghadapi pencari suaka. 

Sementara itu, penasehat senior Wakil Presiden Indonesia, Dewi Fortuna Anwar, menyatakan bahwa tindakan Angkatan Laut Australia menghalau sebuah kapal kembali ke Indonesia dapat memicu insiden.

"Saya rasa (tindakan) itu akan menciptakan konflik yang tidak perlu," nyatanya dalam program radio RN Breakfast.

"Tindakan apapun oleh angkatan laut luar negeri yang melanggar teritori laut negara tetangga, seperti anda tahu, bisa mengakibatkan insiden-insiden di laut."

"Jelas, ini tidak sesuai dengan semangat rencana kerjasama strategis yang telah ditandatangani Australia dan Indonesia," jelas Dewi.

Perdana Menteri Australia, Tony Abbott, rencananya akan berkunjung ke Indonesia hari Senin depan.