Pemerintah Australia Batalkan Uji Narkoba Untuk Penerima Tunjangan Sosial
Pemerintah Australia mengatakan membatalkan rencana untuk melakukan uji narkoba terhadap para penerima tunjangan sosial karena tidak mendapat dukungan memadai di Senat Majelis Tinggi Parlemen.
Rencana kontroversial tersebut sebelumnya sudah mendapat kritikan keras dari kelompok medis dan juga pakar mengenai kecanduan yang mengatakan bukti menunjukkan langkah seperti itu tidak akan berhasil.
Rencana ini pertama kali diumumkan dalam rancangan APBN Australia Juli lalu, dengan uji coba akan dilakukan di New South Wales, Queensland,dan Australia Barat.
Menteri Urusan Sosial Australia Christian Porter mengatakan usulan tersebut tidak mendapat dukungan memadai dari anggota Senat, dan karenanya dibatalkan dan mungkin diusulkan di masa depan.
“Rancangan UU mengenai ini akan tetap diajukan namun bagian soal uji narkoba tidak akan diikutkan sekarang ini.” kata Porter.
“Namun kami tetap berkomitmen bahwa uji narkoba terhadap penerima tunjangan sosial akan dilakuan dalam uji coba untuk melihat apakah mereka yang menjalani perawatan kemudian akan meningkatkan kemungkinan mendapat pekerjaan.”
“Uji coba itu harus memiliki aturan dan namun sekarang ini kami belum memiliki dukungan memadai, untuk membuat peraturan sehingga uji coba bisa dilakukan.”
Menurut rencana aturan tersebut, 5 ribu pencari kerja di tiga tempat akan menjalani uji narkoba random mulai tahun depan.
Pemerintah mengatakan langkah tersebut akan membantu warga yang menerima tunjangan sosial tidak lagi terkena narkoba dan bisa masuk ke dunia kerja.
Bila seorang penerima tunjangan sosial positif menggunakan ganja, ice, ekstasi atau narkoba lain, uang tunjangan sosial yang mereka terima hanya bisa digunakan untuk hal tertentu saja.
Bila mereka positif dalam tes kedua kali, maka penerima tunjangan harus membayar biaya uji narkoba tersebut dan harus menjalani perawatan.
Kelompok medis menyambut baik penarikan usulan
Rencana tersebut sebelumnya sudah ditentang oleh beberapa kelompok medis di Australia.
Dalam masukan yang dikirimkan ke Senat yang mengkaji masalah tersebut, sebuah lembaga yaitu Royal Australasian College of Physicians (RACP) mengatakan bahwa rencana itu hanya akan menyebabkan semakin panjangnya antrian bagi pengobatan mereka yang kecanduan narkoba.
“Tidak ada saja kebijakan ini penghamburan sumber daya, uang dan kesempatan, kami juga prihatin bahwa langkah ini akan memberikan dampak buruk kelompok masyarakat yang sangat rentan.” kata masukan tersebut.
Presiden Asosiasi Medis Austtalia (AMA) Michael Gannon menyambut baik penarikan usulan dari pemerintah.
“Hal ini sudah diujicobakan di negara lain. Tidak ada bukti sama sekali bahwa ini mengurangi jumlah pengguna narkoba di kalangan penerima tunjangan sosial.” kata Dr Gannon.
“Tidak ada bukti sama sekali bahwa ini berguna membantu orang bisa bekerja lagi.”
Menurut Dr Gannon, yang perlu dilakukan pemerintah adalah membangun lebih banyak fasilitas untuk menangani mereka yang kecanduan narkoba.