Pemerintah Australia Alami Kekalahan Bersejarah di DPR
Untuk pertama kalinmya Pemerintah Australia mengalami kekalahan dalam voting atas UU mereka sendiri terkait penanganan para pencari suaka yang berada di detensi imigrasi di luar negeri.
Kekalahan Pemerintahan PM Scott Morrison ini terjadi hari Selasa (13/2/2019) ketika oposisi Partai Buruh dan anggota DPR lintas fraksi bergabung dan memenangkan voting 75 melawan 74 suara.
Kekalahan pemerintah di DPR seperti ini baru terjadi lagi setelah hampir 80 tahun dalam sejarah politik Australia.
Hasil tersebut menggambarkan bahwa Pemerintahan PM Morrison tak lagi memegang mayoritas di parlemen, sehingga memicu spekulasi pemilu.
Namun PM Morrison sejauh ini menolak digelarnya pemilu lebih awal dari yang dijadwalkan pada Mei mendatang.
Dia berdalih, Koalisi Partai Liberal dan Nasional yang dipimpinnya masih memiliki kemampuan untuk memerintah.
Oposisi dan anggota parlemen lintas fraksi dalam voting itu mendukung UU baru yang akan merevisi UU Keimigrasian.
Di antaranya, agar pencari suaka yang sakit diperbolehkan mendapat perawatan di Australia setelah disetujui oleh setidaknya dua orang dokter.
Saat ini masih ada sekitar 1000 pencari suaka ditahan di detensi imigrasi yang dikelola Australia di negara lain, yaitu di Nauru dan Manus Island (PNG).
Setelah kalah di DPR, revisi UU Keimigrasian itu pada hari Rabu (13/2/2019) kemudian diperdebatkan di Senat atau Majelis Tinggi.
Dan dengan dukungan senator independen, usulan revisi tersebut juga lolos, dan dinyatakan sah menjadi UU.
ABC News: Andy Kennedy
Menanggapi kekalahan ini, PM Morrison mengumumkan pihaknya akan membuka kembali detensi imigrasi di pulau Christmas Island, wilayah Australia yang secara geografis dekat ke Indonesia.
Alasannya bahwa revisi yang disebut sebagai UU Evakuasi Kesehatan terhadap pencari suaka ini akan melemahkan kebijakan perlindungan perbatasan Australia.
UU baru ini, menurut pandangan pemerintah, akan menghidupkan kembali penyelundupan manusia ke Australia.
“Kami menyetujui pembukaan kembali fasilitas detensi Christmas Island, baik untuk menampung kemungkinan pendatang maupun untuk menangani pencari suaka yang akan ditransfer (dengan alasan kesehatan),” katanya.
Sementara itu pemimpin fraksi oposisi di DPR Tony Burke tidak menepis kemungkinan mengajukan mosi tidak percaya ke pemerintah.
Dia menolak tudingan bahwa UU baru ini akan memberikan insentif bagi penyelundupan manusia ke Australia.
"Ketentuan baru ini hanya berlaku bagi mereka yang sudah berada di pulau Manus Island dan Nauru," katanya.
Para pendatang yang mencoba masuk ke Australia secara ilegal, tidak tercakup dalam aturan baru ini.
Mereka tetap menghadapi aturan lama, yaitu akan ditolak menginjakkan kaki di wilayah Australia, baik dengan cara dipulangkan atau dikirim ke detensi imigrasi di luar Australia.
Selama ini, kebanyakan pendatang ilegal menggunakan perahu yang berangkat dari Indonesia.
Dan sejak Operasi Kedaulatan Perbatasan diterapkan Australia, perahu-perahu tersebut selalu dicegat dan diperintahkan balik ke Indonesia.
Karena itu, kemenangan oposisi dalam isu ini sebenarnya sangat berisiko bagi pemimpin oposisi Bill Shorten.
Jika terjadi penyelundupan manusia ke Australia sampai pemilu mendatang, maka Pemerintah Morrison bisa diperkirakan akan menuding Bill Shorten sebagai penyebabnya.