Pemerintah Australia akan gugat RUU pernikahan gay negara bagian

Pemerintah Federal Australia akan mengajukan gugatan terhadap aturan pernikahan sesama jenis yang berlaku di Wilayah Ibukota Australia atau Australian Capital Territory (ACT) jika disahkan menjadi undang undang.

Pemerintah ACT dari Partai Buruh mengharapkan bisa meloloskan undang undang itu dengan dukungan dari Partai Hijau dalam forum parlemen yang bakal digelar Oktober ini.

Dengan demikian jika mendapat persetujuan, maka undang undang itu bisa mulai berlaku pada Desember mendatang.

Jaksa Agung ACT, Simon Corbell menggukapkan kekecewaannya kalau sampai Pemerintah Federal mengajukan gugatan terhadap undang undang itu.

Corbell menyampaikan informasi soal gugatan itu dalam sebuah pertemuan Jaksa Agung se-Australia, termasuk Jaksa Agung dari federal, negara bagian dan teritori di Sydney hari ini (10/10).

Dalam pertemuan itu Jaksa Agung Federal, George Brandis, mengkonfirmasi upaya federal di bawah Pemerintahan Koalisi pimpinan Tony Abbott akan menggugat rancangan itu segera jika disahkan.

Brandis juga mengaku sudah memberikan saran buat RUU Kesetaraan Pernikahan ACT yang dinilai “tidak sah oleh alasan inkonsistensi" dengan UU Perkawinan Persemakmuran.

"Saat ini, UU Perkawinan Commonwealth konsisten. Aturan yang diusulkan di ACT merupakan ancaman kemapanan itu,” tegasnya.

Dia juga sudah meminta Pemerintah ACT agar tidak mengijinkan pernikahan sesama jenis sampai Mahakamah Agung memberikan keputusan atas RUU itu.

Namun dilain pihak, Corbell, menyatakan siap membela hak pemerintah ACT terkait RUU pernikahan sesama jenis itu.

"Seperti kita ketahui, kami berharap bahwa ada dukungan mayoritas dalam pertemuan untuk meloloskan reformasi penting ini dan ACT akan berkeras membela RUU jika menjadi UU dan saat digugat di Mahkamah Agung," bela Corbell.

Dia juga menyatakan kekecewaannya terhadap banyak negara bagian dari teritori yang tidak berusaha mengenalkan RUU pernikahan sesama jenisnya di masing masing wilayah mereka.

Selama kampanye pemilu federal 2013, dari survey 1,4 juta warga Australia menunjukkan mayoritas responden mendukung pernikahan sesama jenis.

52 persen responden mendukung pernikahan sesama jenis, sementara 36 persen menentangnya dan 12 persen netral.

Pemilih yang mengidentifikasi diri mereka sebagai berhaluan kiri sangat mendukung pernikahan sesama jenis (78 persen), dibandingkan dengan hanya 18,6 persen pemilih berhaluan kanan.