ABC

Pelajar Indonesia Diduga Kerja 40 Jam Seminggu di Pabrik Taiwan

Media lokal Taiwan memberitakan adanya 300 pelajar Indonesia yang 'dipaksa' kerja 40 jam seminggu di pabrik lensa kontak setempat. Akibat dari laporan ini, perekrutan dan pengiriman mahasiswa skema kuliah-magang ke Taiwan dihentikan sementara.

Taiwan News menurunkan laporan adanya enam universitas Taiwan yang mengirim mahasiswa-mahasiswa asing untuk bekerja di pabrik setempat. Mahasiswa asing ini berasal dari negara-negara yang termasuk dalam kebijakan NSP atau New Southbound Policy, di mana Indonesia merupakan salah satu negara target.

Dalam laporan itu disebutkan bahwa ada 300 pelajar Indonesia di bawah usia 20 tahun yang terdaftar di Universitas Hsing Wu melalui jasa agen.

Media Taiwan tersebut mengutip pernyataan politisi lokal, yakni Ko Chih-en, yang mengatakan para pelajar hanya dibolehkan mengikuti kelas dua hari seminggu dan satu hari libur. Sementara empat hari lainnya digunakan untuk bekerja di pabrik, di mana mereka mengemas 30.000 lensa kontak dalam satu shift kerja selama 10 jam.

Menteri Pendidikan Taiwan sebenarnya melarang program magang selama tahun pertama kuliah. Namun terlepas dari larangan ini, kampus yang dilaporkan mengatur para pelajar tersebut untuk bekerja dalam kelompok.

Menanggapi laporan itu, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu), mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti dengan meminta keterangan dan berkoordinasi dengan otoritas di Taiwan untuk mendalami skema kuliah-magang, nama resmi program yang memungkinkan pelajar asing untuk belajar sambil bekerja.

"KDEI (Kantor Dagang Ekonomi Indonesia) Taipei sedang mendalami informasi itu ke 8 universitas yang menampung mereka."

"Kemlu telah mendapat laporan dari KDEI di Taipei terkait adanya pengaduan tentang berbagai permasalahan yang dihadapi sejumlah mahasiswa Indonesia peserta skema kuliah-magang di Taiwan," tulis juru bicara Kemlu, Arrmanatha Nasir, melalui pesan teks kepada ABC (3/1/2019).

Lebih lanjut, Kemlu juga mengatakan Pemerintah Indonesia akan menghentikan sementara perekrutan serta pengiriman mahasiswa skema kuliah-magang hingga disepakatinya tata kelola yang lebih baik.

Berdasarkan keterangan Kemlu, dari 6000 mahasiswa Indonesia yang belajar di Taiwan, 1000 di antaranya mengikuti skema kuliah-magang di 8 universitas Taiwan untuk periode 2017-2018.

ABC telah menghubungi Kantor Dagang dan Ekonomi Taipei (TETO) di Jakarta, namun hingga berita ini ditulis belum ada tanggapan.

Ada yang menikmati

Arif -bukan nama sebenarnya, adalah mahasiswa doktoral di sebuah kampus swasta di Taiwan. Ia mengaku telah mengetahui adanya skema kuliah-magang dengan jam kerja di luar ketentuan ini sejak lama, meski tak pernah menjalaninya.

Ia tak sepakat dengan penyebutan 'kerja paksa' untuk skema kuliah-magang tersebut, karena tak semua mahasiswa yang menjalaninya jengah.

"Mahasiswanya sendiri ada yang menikmati. Mereka enjoy dengan sistem ini," ujarnya kepada ABC lewat pesan teks.

Pernyataan pers yang dikeluarkan PPI Taiwan terkait dugaan 'kerja paksa' pelajar Indonesia.
Pernyataan pers yang dikeluarkan PPI Taiwan terkait dugaan 'kerja paksa' pelajar Indonesia.

Supplied; PPI Taiwan

Arif menuturkan, tak semua pelajar yang mengikuti program itu berasal dari keluarga tidak mampu. Beberapa di antaranya bahkan pelajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), bukannya mahasiswa.

"Mereka membayar dua puluhan juta untuk ke sini, sebagai biaya administrasi ke agen di Indonesia. Padahal dari Taiwan, setahu saya tidak mempersyaratkan itu."

Arif mengatakan, ia berbicara dengan sejumlah kawan pelajar yang menjalani skema kuliah-magang itu, sesuatu hal yang menurutnya tak mudah.

"Saya sendiri agak kesulitan mengorek informasi dari mereka, karena malu, takut dan sebagainya."

"Jadi saya memakai pendekatan kultural untuk mencari informasi dari mereka," tuturnya kepada ABC (3/1/2019).

Ia menduga, keengganan rekan pelajar di Taiwan yang menjalani skema kuliah-magang untuk menceritakan pengalaman kerjanya disebabkan alasan pribadi.

"Satu, sudah diumumkan ke orang sedesa kalau mereka kuliah di luar negeri. Orang tua dan sekolah (asal) mereka sudah bangga sekali."

"Sudah habis puluhan juta juga," imbuhnya.

Menurunnya jumlah mahasiswa turut jadi faktor

Profesor Yinghuei Chen dari Asia University, Taiwan, mengatakan, penurunan jumlah mahasiswa yang sangat cepat di Taiwan, ditambah dengan rendahnya angka kelahiran di sana sementara jumlah universitas mencapai 153 -dibandingkan dengan populasi 23 juta -bisa menjadi salah satu faktor munculnya kejadian tersebut, jika dugaan kerja 40 jam itu benar.

"Beberapa universitas khususnya sistem politeknik sangat berjuang keras."

"Untuk bertahan mereka mengandalkan agen untuk merekrut siswa dari Indonesia," jelas Profesor Chen kepada ABC.

Di sisi lain, ada pula masalah kelangkaan tenaga kerja di sektor industri.

"Karena itu, universitas dan industri (pabrik) menemukan kepentingan yang sama untuk saling menguntungkan satu sama lain dengan mempekerjakan mahasiswa Indonesia melebihi waktu yang ditentukan, yang harusnya mereka lebih banyak menghabiskan waktu untuk belajar," jelas Chen (3/1/2019).

Meski demikian, ia mengatakan bahwa orang tua dan sekolah asal siswa di Indonesia harusnya ikut bertanggung jawab.

"Kita semua tahu pendidikan adalah investasi yang mahal dan tak ada yang gratis, bagaimana orang tua dan sekolah-sekolah ini naif mempercayai bahwa anak atau siswa mereka bisa mendapat pendidikan gratis di Taiwan?," tanyanya.

Ia menyebut insiden ini seharusnya dikategorikan pengecualian karena tak semua lembaga pendidikan di Taiwan meminta siswa Indonesia untuk bekerja di pabrik.

Tak hanya pelajar Indonesia

Kondisi kuliah-magang di luar ketentuan Pemerintah Taiwan tak hanya dialami oleh pelajar Indonesia.

Dalam laporan lainnya, media Taiwan News juga menulis perihal ditemukannya mahasiswa Sri Lanka yang bekerja secara ilegal di negara itu.

Sebanyak 40 mahasiswa Sri Lanka dipekerjakan tanpa izin di rumah jagal yang ada di kota Taipei dan Tainan.

Akibatnya, universitas yang menampung puluhan pelajar itu, yakni Universitas Kang Ning, didenda sekitar Rp 230 juta.

Ikuti berita-berita lainnya di situs ABC Indonesia.