Pejabat Tasmania Minta Gratifikasi untuk PNS Dirahasiakan

Pejabat di Tasmania meminta parlemen negara bagian di Australia itu agar merahasiakan nama-nama PNS yang telah menerima hadiah gratifikasi. Alasannya, hal itu akan merusak nama para PNS.

Sebelumnya Komisi Integritas Tasmania menyerahkan laporan ke parlemen mengenai hasil investigasi mereka terhadap penerimaan hadiah oleh para PNS.

Laporan setebal 174 halaman itu memuat perincian mengenai bagaimana oknum-oknum PNS menerima hadiah bernilai ribuan dolar dalam bentuk barang, minuman, voucher belanja, peralatan elektronik serta perjalanan liburan ke luar negeri.

Namun Kepala Perbendaharaan Negara Tasmania Tony Ferrall dan Greg Johannes dari Tasmanian State Service (TSS), menyatakan keberatan jika laporan ini diumumkan ke publik.

Keduanya menyurati Komisi Integritas untuk menyampaikan keberatan mereka dan mengingatkan Komisi untuk tidak menyerahkan laporannya ke parlemen.

"Laporan itu bisa, dan pastinya akan dilihat oleh publik sebagai serangan terhadap integritas dan nama baik para PNS," kata Johannes dalam suratnya.

Tony Ferrall menyatakan sependapat dengan Johannes. "Apalagi ada data yang tidak akurat dalam laporan itu," katanya.

Namun Ketua Komisi Integritas Tasmania Diane Merryfull menolak ajakan pejabat untuk menyelesaikan masalah ini di balik layar.

"Kami bekerja berdasarkan kepentingan umum. Publik berhak mengetahui laporan ini," katanya.

Ketua serikat buruh PNS setempat, Tom Lynch, juga khawatir dengan laporan itu.

Dia mengatakan seharusnya departemen terkait diberi kesempatan menangani isu-isu itu terlebih dahulu. Jika tidak ditangani barulah laporan itu diumumkan ke publik.

Pemerintah Tasmania sejauh ini masih mempertimbangkan kebijakan yang akan diambil menyangkut rekomendasi Komisi Inntegritas, termasuk yang melarang penerimaan hadiah senilai lebih dari 20 dolar (Rp 200 ribu) bagi PNS.