PBB diminta usut peran Australia dalam serangan drone AS

Kelompok pembela HAM mendesak PBB untuk mengusut peran Australia dalam program serangan pesawat tak berawak (drone) yang dijalankan Amerika Serikat (AS) selama ini.

Desakan kelompok HAM Australia itu disampaikan menyusul klaim bahwa pangkalan militer Pine Gap, dekat Alice Springs, digunakan untuk menentukan lokasi sasaran serangan drone.

Dalam surat bersama kepada PBB, Human Rights Watch dan Pusat Hukum HAM yang berkantor di Australia mengatakan, pengusutan yang dilakukan terhadap serangan pesawat tak berawak Amerika hendaknya diperluas dan memeriksa juga peranan Australia.

Menurut laporan media, fasilitas Pine Gap digunakan untuk melacak sasaran dalam program itu.

Direktur riset Pusat Hukum HAM, Emily Howie, mengatakan program serangan drone Amerika itu diliputi kerahasiaan.

Menurut dia, pihaknya telah meminta pemerintah Australia jujur mengenai peranan Pine Gap dan sejauh mana keterlibatan pangkalan ini dalam program itu.

Program serangan drone, kata Howie, sangat mengkuaitirkan, mengingat jumlah warga sipil yang tewas.

"Kami pikir ada ancaman nyata bahwa Australia bisa ikut-ikutan dalam pembunuhan yang melanggar hukum di Pakistan, Yaman, Somalia dan tempat-tempat lainnya," katanya.

Howie mengatakan, banyak kematian warga sipil yang dikaitkan dengan program serangan drone Amerika itu.

"Australia boleh jadi terlibat dalam serangan-serangan ini. Karenanya PBB sangat perlu mengusut apa peranan Australia," katanya. "Dan apakah keterlibatan Australia seperti itu telah melanggar hukum internasional."