ABC

Pasca Kesepakatan Iklim Paris, Kebijakan Penurunan Emisi Australia Dinilai Belum Cukup

Pemerintah Federal telah berhasil memperjuangkan kesepakatan perubahan iklim dalam  Konferensi Iklim PBB di Paris. Kesepakatan ini akan memandatkan masyarakat global untuk berusaha membatasi peningkatan suhu global dibawah 2 derajat Celcius. Meski demikian sempat muncul  aspirasi untuk mematok peningkatan suhu global 1,5 derajat Celsius.

Kesepakatan Paris ini tidak mengubah target penurunan emisi global Australia pada tahun 2030 mendatang, yakni sebesar 26 - 28 persen di bawah tingkat suhu bumi pada tahun  2005 lalu..
 
Namun kesepakatan di Paris ini memberikan tekanan yang lebih besar pada  Pemerintah Australia untuk melakukan upaya yang lebih besar.
 
Karena kesepakatan ini melahirkan mekanisme untuk melakukan peninjuan target penurunan emisi global setiap lima tahun mulai dari tahun 2020 yang juga akan mencakup Australia.
 
Setiap tahapan harus menghasilkan target yang lebih ambisius.
 
Menteri Luar Negeri Julie Bishop mengakui bahwa kesepakatan ini akan menjadi tantangan bagi pemerintah, tetapi menurutnya kesepakatan itu akan memberikan "fleksibilitas" lebih lanjut untuk melakukan upaya yang lebih pada perubahan iklim.
 
"Tentu kita akan lebih ambisius seiring dengan waktu kita perlu berusaha lebih keras,” kata Bishop kepada reporter di Paris usai menandatangani kesepakatan tersebut.
 
"Tapi kita tidak ingin merusak ekonomi kita tanpa memberi dampak bagi lingkungan,” katanya.
 
Australia juga merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat pembuangan emisi tertinggi di dunia.
 
Menteri Lingkungan Hidup Australia, Greg Hunt mengatakan kebijakan Dana Pengurangan Emisi (ERP) yang sebelumnya dikenal dengan sebutan kebijakan
 
Tindakan Langsung (Direct Action)  merupakan cara terbaik bagi Australia untuk memenuhi target kewajiban penurunan emisi tersebut.
 
Kebijakan yang dikenal dengan "reverse auction" ini pemerintah bersedia membayar proposal yang dikemukan oleh perusahaan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.
 
Namun sejumlah tokoh lingkungan dan ekonom memperingatkan ERF, dan sejumlah kebijakan pemerintah Australia lainnya tidak cukup untuk memenuhi kewajiban Australia mencapai target iklim.
 
Kelompok pencinta lingkungan menilai Australia bisa membantu menurunkan emisi global dengan membekukan izin tambang barubara yang baru maupun yang sudah beroperasi dan secara perlahan meninggalkan Pembangkit listrik bertenaga batubara. 

Namun demikian pemerintah menyatakan masih akan mempertahankan penggunaan batubara dan mengakui hingga kini batubara masih menjadi energi yang penting bagi pembangunan Australia.
 
Aspek lain dari kesepatan Paris adalah rencana mengumpulkan dana sebesar $US100 miliar untuk membantu negara-negara berkembang beralih ke energi hijau. Dana itu juga akan digunakan untuk membangun pertahanan dari terus meningkatnya permukaan air laut, badai dan juga kekeringan.
 
Australia telah mengajukan dana $1 miliar dari  Green Climate Fund yang dikelola oleh PBB, anggaran dana bantuan asing untuk difokuskan pada negara-negara Pasifik.