Partai Liberal Australia Ubah Cara Penggantian Perdana Menteri
Perdana Menteri Australia Scott Morrison telah mengusulkan agar partainya Partai Liberal tidak akan bisa lagi mengganti Perdana Menteri ketika sedang berkuasa dengan membuat peraturan penggantian yang lebih ketat.
Mulai dari sekarang, diperlukan dua pertiga suara dari anggota parlemen dari Partai Liberal untuk melakukan penggantian perdana menteri.
Namun aturan ini tidak berlaku ketika partai tersebut menjadi partai oposisi, dan juga tidak berlaku untuk Morrison karena dia belum pernah memenangkan pemilu sebagai pemimpin partai tersebut.
Peningkatan suara minimum dua pertiga itu merupakan perubahan terbesar dalam partai Liberal selama lebih dari 70 tahun terakhir.
Bila aturan tersebut sudah berlaku sejak bulan Agustus lalu, Scott Morrison sebenarnya tidak akan memiliki cukup dukungan guna mengganti Malcolm Turnbull yang akan tetap menjadi perdana menteri.
Usulan perubahan ini dilakukan setelah adanya kekalahan partai Liberal di pemilihan sela di Wentworth, kursi yang dikosongkan oleh Malcolm Turnbull dan juga kekalahan telak Partai Liberal di pemilihan negara bagian Victoria tanggal 24 November lalu.
Dikhawatirkan bahwa Partai Liberal akan juga mengalami hal yang sama dalam pemilihan umum federal tahun depan.
Dalam aturan yang ada sekarang satu orang anggota parlemen saja sudah bisa mengajukan tantangan kepada Perdana Menteri yang berkuasa untuk diigantikan.
“Kami mengerti rasa frustrasi tersebut, kami mengerti kekecewaan tersebut, kami mengakui dan mengambil tanggung jawab.” kata Morrison.
"Mereka muak dengan hal ini dan itu harus dihentikan dan itulah kami menerapkan aturan tersebut."
PM Scott Morrison mengatakan mayoritas dua pertiga itu ‘jarang sekali bisa terpenuhi’, yang berarti perubahan ini akan memastikan pemimpin Partai Liberal ketika menjadi Perdana Menteri akan menjalani jabatan sampai pemilu berikutnya.
“Saya akan tetap menjadi PM dan terus bertugas sebagai PM, menerapkan rencana kami bagi ekonomi yang lebih kuat yang bisa dipercayai oleh warga Australia.” kata Morrison.
Usulan peruibahan ini disusun berdasarkan konsultasi dengan mantan perdana menteri John Howard dan didukung oleh (mantan PM) Tony Abbott dan (mantan Menlu dan Wakil Ketua Partai) Julie Bishop, yang keduanya pernah dijatuhkan dalam pemilihan ketua dan wakil partai.
Partai besar lain, Partai Buruh yang sekarang menjadi oposisi juga sudah memiliki peraturan serupa yang diusulkan oleh mantan PM Kevin Rudd.
Partai Buruh juga menerapkan aturan adanya 75 persen suara mayoritas untuk mengganti Perdana Menteri dan 60 persen suara mayoritas untuk mengganti ketua ketika mereka berada di pihak oposisi.