Papua Nugini Hentikan Kontrak Kerja Pembalakan Kayu Ilegal

Pemerintah Papua Nugini telah berjanji akan menghentikan izin sewa pembalakan liar yang telah memperkaya perusahaan asing dan terampasnya hak-hak para pemilik tanah tradisional.

Menteri Pertanahan Papua Nugini yang baru, Justin Tkatchenko, telah membentuk sebuah komite untuk meninjau kembali 175 Kontrak Bisnis Pertanian Khusus (SABL) yang kontroversial.
“Para pemilik tanah adat kami mengalami masa-masa sulit dengan situasi ini, dan kami harus memastikan bahwa hak mereka dijunjung tinggi dan mereka mendapatkan keadilan sejati karena mendapatkan tanah mereka kembali untuk tujuan yang benar,” katanya.

SABL memungkinkan perusahaan untuk membersihkan lahan untuk melakukan pembangunan pertanian.
Kebijakan ini telah banyak dieksploitasi, terutama oleh perusahaan penebangan kayu Asia yang menjual kayu-kayu berharga di Papua Nugini sambil melakukan investasi token di bidang pertanian.

Sebuah komisi penyelidikan mengenai pelaksanaan praktik SABL ini menemukan banyak sewa ilegal dan merekomendasikan dihapuskannya kebijakan ini.
Pemerintah sebelumnya telah membentuk komite lain untuk memeriksa sewa ini dan menanggapi temuan komite tersebut.
Tapi temuan mereka tidak diikuti dan penebangan terus berlanjut sampai hari ini, bahkan ketika pengadilan PNG telah memutuskan bahwa hal itu ilegal.
Tkatchenko mengatakan bahwa dirinya secara pribadi akan menjamin bahwa tindakan penutupan ini akan dilakukan, dan diharapkan implementasinya akan dilakuka pada akhir tahun ini.
“Ada beberapa SABL yang sah, ada beberapa yang telah bekerja sangat baik, tapi ada banyak yang tidak,” katanya.

Sebagian dari masalah ini di masa lalu adalah pengaruh politik perusahaan penebangan kayu yang kuat, beberapa di antaranya merupakan investor besar di PNG.

Ragukan kesungguhan pemerintah

Awal tahun ini, Pemerintah PNG mendeportasi seorang misionaris Katolik yang mencoba membantu tuan tanah dalam perjuangan hukum mereka melawan perusahaan penebangan kayu terbesar, raksasa Malaysia, Rimbunan Hijau.
Aktivis anti-korupsi Eddie Tanago, yang telah berkampanye melawan SABL selama bertahun-tahun, mengatakan bahwa pengumuman Pemerintah tersebut terdengar seperti janji kosong sebelumnya.
“Saya sangat ragu dengan janji yang dibuat Menteri,” katanya.

“Batalkan sewa, berikan tanah itu kembali kepada rakyat dan biarkan orang menentukan sendiri apa yang harus dilakukan di tanah mereka daripada Pemerintah memberi tahu orang-orang apa yang harus dilakukan di tanah mereka.”
Pengumuman menteri tersebut menyarankan beberapa SABL akan diizinkan untuk dilanjutkan, karena Pemerintah tidak ingin mencegah investasi.
Tanago mengatakan bahwa Pemerintah perlu menunjukkan kepada mereka bahwa warga mereka lebih penting daripada perusahaan asing.
“Pemerintah harus membuktikan bahwa saya salah dan membuktikan bahwa saya salah dengan menerapkan dan benar-benar membatalkan SABL ini, dan melakukannya untuk selamanya demi kebaikan rakyat kita,” katanya.

Diterjemahkan pada 31/8/2018 oleh Iffah Nur Arifah dari artikel Bahasa Inggris disini.