Pakar Konservasi Laut Australia Nilai Kebijakan Menteri Susi Efektif

Dr Julian Clifton dari Universitas Australia Barat (UWA) mengatakan, kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia, Susi Pudjiastuti, untuk menenggelamkan kapal asing yang melakukan penangkapan ikan ilegal tergolong efektif dalam mendukung upaya konservasi laut, utamanya di wilayah segitiga terumbu karang.

“Tentu saja (kebijakan tenggelamkan kapal efektif). Penangkapan ikan ilegal dan penangkapan ikan yang tak diatur sangat sulit untuk diukur dan diidentifikasi di mana terjadinya,” kata Dr Julian Clifton kepada Nurina Savitri dari Australia Plus selepas kuliah umum bertajuk ‘Mengolah konservasi di Segitiga Terumbu Karang’ di Jakarta, Rabu (14/06/2017).

Dr Clifton memahami, penangkapan ikan ilegal adalah masalah yang khususnya terjadi di perairan Indonesia, dengan kedatangan kapal Thailand dan Vietnam dalam jumlah besar.

Indonesia sendiri adalah salah satu dari 6 negara yang berada di segitiga terumbu karang dunia.

Negara lainnya adalah Malaysia, Papua Nugini, Filipina, Kepulauan Solomon dan Timor-Leste.

Di sisi lain, menurut peneliti UWA -yang pernah mengamati habitat laut di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tengara -ini, penangkapan ikan secara berlebihan adalah sumber kerusakan habitat laut yang mengancam konservasi.

“Jika (kebijakan) itu memutar balikkan kapal, maka itu termasuk upaya konservasi yang efektif pula. Saya tahu reaksi Kementerian Indonesia (terkait) sangat tegas belakangan ini, dan saya rasa ini memperbaiki kondisinya (laut),” terang pakar konservasi laut yang telah melakukan penelitian di Indonesia selama 17 tahun ini.

Meski demikian, Dr Clifton menegaskan, jika hal itu tak diimbangi dengan program pengawasan kapal yang efektif, pula bukan tak mungkin penangkapan ikan ilegal, dan -lebih luas lagi -rusaknya habitat laut, masih akan menjadi sebuah masalah.

Selama ini, pemanfaatan sumber daya laut dinilai membuat program konservasi mengalami hambatan. Dalam kuliah umumnya, Dr Clifton mengatakan, permintaan pangan adalah salah satu faktor yang menimbulkan penangkapan ikan secara berlebihan.

Selain itu, pengembangan wilayah pantai dan pariwisata juga membuat hilangnya sejumlah habitat penting di laut.

Belum lagi masalah perubahan iklim yang menimbulkan ketidakpastian dan tekanan pada sumber daya laut.

Hal itu membuat upaya konservasi laut menjadi begitu penting bagi negara yang berada di segitiga terumbu karang.

“Sekitar 37 persen dari spesies ikan yang hidup di karang berada di wilayah segitiga terumbu karang,” ungkapnya.

Kepada Nurina Savitri dari Australia Plus, Dr Clifton mengatakan bahwa upaya di level kebijakan adalah salah satu solusi penting.

Namun hal itu harus didukung dengan penelitian yang kompeten. Di tingkat dasar, pemahaman ilmu STEM (sains, teknologi, teknik, dan matematika) menjadi salah satu kuncinya.

Negara-negara dalam segitiga terumbu karang, kata Dr Clifton, bisa melakukan kerjasama atau kolaborasi yang didukung dengan penelitian, tak hanya dengan sesama negara di wilayah itu tapi juga dengan negara lain yang wilayah perairannya bersinggungan atau yang memiliki kesamaan isu konservasi laut.

“Australia dan Indonesia, misalnya, memiliki masalah pemutihan terumbu karang, kita memiliki masalah pengasaman laut (penurunan tingkat Ph di laut) yang sama.”

“Meski Australia punya tekanan masalah yang berbeda dengan Indonesia tapi pada akhirnya, perlu dilakukan penelitian berlanjut untuk mengidentifikasi masalahnya dalam skala penuh begitu juga konsekuensinya,” jelas Dr Clifton.

“Jadi ya, kolaborasi di antara kedua negara begitu esensial,” imbuhnya.

Yang juga tak kalah penting, kata Dr Clifton, masyarakat di sekitar wilayah laut yang terlindungi atau MPA harus dilibatkan untuk menjaga habitat mereka.

“Salah satunya, kita harus mencari tahu mengapa mereka melanggar aturan untuk menangkap ikan berlebih. Alasan ekonomi-kah? Tekanan sosial-kah?. Lalu mereka bisa di-edukasi mengenai dampak yang ditimbulkan dan konsekuensi-nya.”