ABC

Pajak 10 Persen Untuk Pembalut Wanita di Australia Akan Dihapus

Setelah adanya kampanye selama 18 tahun, seluruh pemerintah negara bagian di Australia setuju untuk tidak lagi menerapkan pajak 10 persen untuk pembalut wanita dalam istilah yang dikenal sebagai 'tampon tax'.

Para menteri keuangan dari seluruh negara bagian Australia bertemu hari Rabu (3/10/2018) dan secara aklamasi menyetujui usulan pemerintah Federal untuk menghapus pajak tersebut.

Pajak barang dan jasa yang di Australia disebut GST (Goods and Services Tax) terhadap produk-produk sanitasi untuk perempuan termasuk pembalut sudah lama dianggap tidak adil karena produk lain seperti kondom dan obat Viagra dikecualikan.

Dua partai besar di Australia, Partai Liberal yang memerintah dan partai oposisi Partai Buruh juga baru-baru ini mengubah kebijakan mereka berkenaan dengan pajak pembalut wanita tersebut.

Produk yang kemungkinan tidak lagi dikenai pajak antara lain adalah tampon, pembalut wanita, celana dalam tahan air, produk untuk membantu ibu yang menyusui, namun daftar lengkapnya akan dikeluarkan setelah adanya konsultasi dengan publik.

Pengurangan pajak ini diperkirakan akan mengakibatkan pengurangan pendapat sekitar $AUD 30 juta (sekitar Rp 300 miliar) bagi seluruh negara bagian, namun pemerintah partai Koalisi mengatakan bahwa hal itu dengan mudah ditutupi karena negara bagian sudah menerima pajak yang lebih tinggi dari perkiraan.

Menteri Urusan Perempuan Australia Kelly O'Dwyer mengatakan dia menyambut gembira keputusan para menteri keuangan negara bagian untuk tidak lagi menerapkan pajak untuk produk sanitasi perempuan tersebut.

"Ini sudah lama menjadi pembicaraan. Dulu Menteri Keuangan Joe Hockey menjadi menteri keuangan pertama yang mengangkat masalah tersebut, namun tidak mendapat banyak dukungan dari negara bagian." kata O'Dwyer kepada Sky News.

"Kami senang bahwa sekarang semua pihak setuju untuk menghapuskannya, karena ini adalah pajak yang tidak adil."

"Jutaan perempuan di seluruh Australia akan menyambut baik keputusan ini."

Perdana Menteri Australia Scott Morrison juga mengatakan menyambut baik keputusan tersebut.

"Saya kira ini adalah keputusan akal sehat. Kami sudah lama berpandangan bahwa hal ini memang harus diubah." katanya kepada stasiun radio di Perth 6PR.

Pajak untuk produk sanitasi perempuan ini sudah menjadi masalah politik hangat di Australia sejak diberlakukan di tahun 2000.

Lihat beritanya dalam bahasa Inggris di sini