‘Orang Papua Hidup Dalam Ketakutan’: Benny Wenda Pidato di Forum Melanesia

Pemimpin Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat (ULMWP) Benny Wenda hadir dalam forum pertemuan Menteri Luar Negeri dan Pejabat Senior negara-negara Melanesia di Suva, Fiji, dan menyampaikan pidato pada hari Rabu (12/2/2020). Dia menyebut tanah airnya Papua tidak memiliki masa depan dengan Republik Indonesia.

Forum Melanesian Spearhead Group (MSG) merupakan organisasi negara-negara Melanesia yang terdiri atas Papua Nugini, Fiji, Kepulauan Solomon, Vanuatu dan Kanak Kaledonia Baru.

Indonesia menjadi assosiace member sejak 2015 sementara ULMWP diberi status sebagai peninjau.

Benny Wenda menyatakan, ULMWP dibentuk tahun 2014 sebagai tanggapan atas permintaan para pemimpin Melanesia di MSG.

“Kami telah membentuk Komite Eksekutif, Dewan Legislatif, Dewan Yudisial, serta 9 biro termasuk di Papua dan kelompok-kelompok solidaritas di Indonesia,” katanya dalam rilis pidato yang diterima ABC Indonesia.

“Kami telah tumbuh menjadi kekuatan yang menyatukan gerakan kemerdekaan Papua, baik di dalam maupun di luar negeri,” tambah Benny.

Karena itu, katanya, ULMWP sudah saatnya diterima sebagai anggota penuh MSG.

Benny menyebutkan pada Oktober tahun lalu, pihaknya telah menyampaikan enam permintaan kepada Presiden Joko Widodo, sebagai wujud niat baik untuk mengakhiri konflik berkepanjangan.

Permintaan itu termasuk menarik 16 ribu pasukan tambahan yang diturunkan selama aksi demonstrasi besar-besaran, pembebasan para tahanan politik, serta mengizinkan utusan khusus Komisi HAM PBB untuk datang ke Papua.

“Sampai hari ini kami belum mendapat tanggapan apa-apa (dari Presiden),” katanya seraya menambahkan, saat ini ada 57 tahanan politik Papua.

Menurut Benny, kasus Nduga merupakan contoh nyata dari penindasan yang dialami orang Papua.

“Sejak Desember 2018, operasi militer yang luas di Kabupaten Nduga telah menyebabkan sekitar 45 ribu penduduk asli Melanesia mengungsi, 243 orang meninggal termasuk 34 wanita, 110 anak-anak, dan 95 pria,” jelasnya.

“Orang Papua sehari-hari hidup dalam ketakutan,” ujarnya.

Para pemimpin Papua yang terlibat dalam aksi demonstrasi tahun lalu sekarang ditangkap. Tujuh di antaranya, termasuk dari ULMWP dipindahkan ke Kaltim dan kini mulai diadili di PN Balikpapan.

Aktivis Indonesia Suria Anta Ginting juga ditangkap dan mulai diadili di Jakarta. Sedangkan Veronica Koman berhasil meninggalkan Indonesia ke Australia.

Sikap Australia

Sikap Pemerintah Australia sendiri sangat jelas dalam isu Papua. Baik partai koalisi yang berkuasa maupun Partai Buruh yang beroposisi sama-sama mengakui kedaulatan RI atas Papua.

Namun ada satu partai politik yaitu Partai Hijau yang secara tegas mendukungan gerakan kemerdekaan Papua.

Bahkan, pada saat Presiden Jokowi datang dan berpidato di Parlemen Australia, Senin (10/2/2020), para pemimpin Partai Hijau secara terang-terangan menunjukkan dukungan untuk ULMWP.

Mantan pemimpin partai ini Senator Richard Di Natale sempat memberikan keterangan pers dan membentangkan bendera Bintang Kejora yang dilarang Pemerintah Indonesia.

Pemimpin Partai Hijau yang juga anggota DPR Adam Bandt yang mengenakan pin Bintang Kejora bahkan sempat berjabat tangan dengan Presiden Jokowi usai pidato di ruang sidang utama DPR Australia.

Saat itu Presiden Jokowi berkeliling untuk berjabat tangan dengan para anggota DPR dan senator, ketika Adam Bandt mendekatinya dan menyampaikan:

Aktivis HAM Veronica Koman yang dimintai komentar terkait pidato Benny Wenda menyatakan masih berharap Indonesia akan memperbaiki situasi di Papua.

“Sebagai orang Indonesia, saya masih terus berharap negara ini akan memperbaiki situasi di West Papua,” kata Veronica kepada ABC.

“Tapi memang betul judul pidato Benny Wenda, bahwa makin lama Indonesia hanya makin menunjukkan tidak adanya masa depan bagi West Papua untuk bersama Indonesia,” katanya.

“Daftar nama korban pelanggaran HAM saja dibilang ‘sampah’, bagaimana mungkin berharap akan adanya keadilan bagi orang Papua?” tanya Veronica.

Dia menambahkan, upaya diplomasi Indonesia di Pasifik memang makin meningkat pesat terutama dua tahun belakangan ini.

“Ini adalah ujicoba bagi saudara-saudara Melanesia West Papua, apakah kemanusiaan akan dibiarkan tunduk di bawah pengaruh ekonomi Indonesia,” ujarnya.

Sikap Indonesia

Tak lama setelah dilantik untuk masa jabatan kedua sebagai Presiden RI, tepatnya 28 Oktober 2019, Jokowi datang ke Wamena sebagai upaya menunjukkan besarnya perhatian pemerintah kepada masyarakat Papua.

“Saya hanya ingin menunjukkan, setelah pelantikan pada periode kedua ini, yang pertama saya kunjungi adalah tanah Papua. Pesan yang ditangkap mestinya jelas. Pesannya apa? Jelas. Nggak usah saya jelaskan,” kata Jokowi saat itu, seperti dikutip media setempat.

Sebelumnya pada September 2019 ketika bertemu dengan tokoh-tokoh Papua di Jakarta, Presiden Jokowi juga berjanji akan memerintahkan BUMN untuk menerima karyawan dari putra-putri Papua sebanyak 1000 orang sebagai tahap awal.

Terkait dengan kiprah ULMWP sendiri, aparat keamanan Indonesia menuduh kelompok ini bersama Komite Nasional Papua Barat (KNPB) sebagai penggerak aksi demonstrasi anti pemerintah tahun lalu. Para aktivisnya yang diduga terlibat pun ditangkapi.

Pekan ini Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi langkah aktivis HAM Veronica Koman menyebarluaskan data korban pelanggaran HAM di Papua sebagai “sampah”.

“Veronica Koman itu adalah seorang yang selalu menjelek-jelekkan Indonesia dan anti-Indonesia, selalu Papua. Kalau orang menyerahkan surat seperti itu, itu banyak setiap hari menyerahkan surat. Kok mau diistimewakan gitu?” kata Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2020).

Simak berita-berita menarik lainnya dari ABC Indonesia.