ABC

Oposisi: Diplomasi Pencari Suaka Abbott Bisa Rusak Hubungan Dengan Indonesia

Kubu Oposisi Australia menuding PM Australia Tony Abbott beresiko semakin merusak hubungan dengan Indonesia setelah menyarankan soal sudah saatnya Indonesia melanjutkan kerjasama terkait operasi pencari suaka.

Juru Bicara kubu oposisi untuk isu imigrasi Ricard Marles menuding kalau Abbott mendahulukan diplomasi megaphone dengan penekanan desakan dibukanya kembali hubungan kerjasama.

“Pemerintah tidak punya insting tentang bagaimana berhubungan diplomatik dengan Indonesia soal masalah pencari suaka,” tuding Marles.

Seperti diberitakan sebelumnya Tony Abbott dalam konferensi pers 100 hari kerja sebagai Perdana Menteri  Australia mengatakan sudah saatnya Indonesia melanjutkan lagi kerjasama dengan Australia untuk menghentikan arus manusia perahu pencari suaka ke Australia.

Abbott menggambarkan kebijakan untuk menangguhkan kerjasama militer juga tidak membantu dan meminta Indonesia untuk memperbaiki hubungan.

"Mengingat bahwa penyelundupan orang adalah kejahatan di Indonesia, sama seperti halnya di Australia. Saya kira sudah saatnya kerjasama dilanjutkan,” pinta Abbott.

“Tapi saya pada akhirnya bisa menerima, apa yang Indonesia lakukan adalah penting buat Indonesia,” lanjutnya.

Indonesia memutuskan kerjasama strategis dengan Australia setelah terungkapnya sebuah dokumen yang dibocorkan bekas agen intelijen NSA AS Edward Snowden yang menyebut Australia melakukan operasi spionase dengan meretas telepon Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, beserta istri dan sejumlah pejabat politisi Indonesia.

Sementara dalam kesempatan yang sama, Abbott, menyatakan gembira dan menyatakan puas dengan capaian selama 100 hari kerja pemerintahannya, terlepas dari opini survei yang menyebut dukungan public terus menurun.

“Akan selalu ada kritik. Pertanyaannya adalah: Apakah kritik itu beralasan?” tanya Abbott.

Abbott merilis dokumen sebanyak 28 halaman yang berisi apa saja yang telah dilakukan sesuai dengan janji saat kampanye.

Dia mengatakan Pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk meniadakan pajak karbon dan pertambangan, seperti halnya menghentikan perahu pencari suaka.