Oposisi Australia akan hapus hak banding pencari suaka
Pemimpim Koalisi Oposisi Australia Tony Abbott mengatakan pada hari Jum'at (16/8) bahwa, bila terpilih dalam Pemilu bulan depan, pemerintah di bawah pimpinannya akan mengurangi jumlah pencari suaka di Australia yang dinyatakan bukan pengungsi dengan cara menghapus hak mereka untuk mengajukan banding.
"Ini negara kita, dan kita yang menentukan siapa yang boleh datang ke sini," ucapnya dalam kesempatan yang sama.
Abbott mengisyaratkan pihaknya akan mengembalikan kebijakan era pemerintahan John Howard, yang memimpin Australia dari tahun 1996 sampai 2007, dan menjanjikan dikeluarkannya lagi visa perlindungan sementara.
Sebelumnya, jurubicara oposisi, Scott Morrison, menyatakan bahwa rencana itu ditujukan pada 30 ribu pencari suaka yang datang dengan kapal dan sedang menunggu diproses.
Unsur utama dalam rencana itu adalah menghapuskan hak banding, yang diakui Morrison tidak akan mudah untuk dilakukan.
"Ini bidang hukum yang sangat sulit. Oleh karena itu, kami menggariskan tujuan yang ingin dicapai, dengan merombak sistem. Dan itu berarti mengembalikan ke keadaan sebelumnya di bawah pemerintah Howard," kata Morrison.
Juru bicara oposisi bidang immigrasi itu mengatakan, orang-orang yang kecil kemungkinan dinyatakan sebagai pengungsi akan didahulukan pemrosesannya, sementara orang-orang yang bertekad menjadi pengungsi hanya akan diberi visa perlindungan sementara.
Ahli hukum HAM, Julian Burnside, mengatakan, kebijakan Koalisi itu kejam dan tidak bisa dilaksanakan, dan akan mengakibatkan terkatung-katungnya nasib kaum pengungsi.
Menurut Burnside, penarikan pasukan internasional dari Afghanistan akan mendorong gelombang baru pengungsi menuju Australia.
Apabila Koalisi menang dalam pemilu, para pengungsi itu akan menghadapi kekejaman kebijakan Koalisi, lanjutnya.
"Taliban (di Afghanistan) bakal ingin membunuh semua golongan Hazara yang mereka temukan," .