ABC

Mosi Pembentukan KPK Akan Uji Posisi Pemerintah Australia

Sebuah mosi untuk membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tingkat nasional di Australia, akan menjadi ujian pertama terhadap posisi mayoritas Pemerintahan Koalisi Liberal Nasional pimpinan PM Scott Morrison.

Dalam Pemilu sela pekan lalu di dapil Wentworth yang ditinggalkan mantan PM Malcolm Turnbull, calon independen Dr Kerryn Phelps mengalahkan calon dari Partai Liberal, menyebabkan posisi pemerintah di DPR berkurang satu kursi.

Senator Partai Hijau Larissa Waters menyatakan, pembentukan badan anti korupsi tingkat nasional sekarang mendapat dukungan mayoritas di parlemen, setelah Partai Liberal kehilangan satu kursi tersebut.

Sementara di DPR, ada enam anggota lintas fraksi yang sebelumnya menyampaikan akan mendukung KPK tingkat nasional yang juga sering disebut ICAC (Independent Commission Against Corruption).

Saat ini lembaga khusus pemberantasan korupsi di Australia hanya dikenal di tingkat negara bagian, dan belum ada di tingkat nasional.

Dukungan mereka ini sejalan dengan tekad oposisi Partai Buruh untuk membentuk KPK jika menang dalam pemilu mendatang.

Untuk menguji komposisi suara di parlemen terkait hal ini, Partai Hijau akan mengajukan sebuah mosi di Senat untuk membentuk ICAC.

Senator Waters mengatakan mosi tersebut kemungkinan lolos jika mendapatkan dukungan penuh Partai Buruh.

Dalam sistem parlementer di Australia, mosi di Senat (Majelis Tinggi) masih harus lolos dalam pembahasan di DPR atau Majelis Rendah, sebelum menjadi UU.

"Kita tahu seiring dengan jatuhnya Wentworth, mayoritas anggota lintas fraksi, Partai Buruh dan Partai Hijau di kedua kamar parlemen menginginkan ICAC," kata Senator Waters.

Menurut dia, para politisi lintas fraksi dalam beberapa pekan terakhir telah menunjukkan sikap mereka mendukung adanya KPK di tingkat nasional.

Mosi ini juga akan diajukan oleh anggota DPR dari partai Centre Alliance Rebekha Sharkie.

Juru bicara Sharkie mengatakan masalah ini mendapat dukungan dari semua anggota DPR lintas fraksi.

Sementara anggota DPR dari dapil Wentworth yang baru terpilih Kerryn Phelps mengatakan dirinya yakin KPK dapat segera terbentuk. Dia bahkan sudah meminta masukan dari para mantan hakim mengenai model KPK yang ideal.

"Sebenarnya agak mengejutkan juga bahwa tidak ada badan federal untuk ini," katanya. "Saya melihat hal ini sangat bisa dibentuk."

Anggota DPR independen Cathy McGowan sebelumnya dalam sesi Tanya Jawab mendesak pemerintah membentuk KPK untuk menyelidiki pelanggaran-pelanggaran korupsi.

Jaksa Agung Australia Christian Porter dalam suratnya ke Partai Buruh awal tahun ini mengatakan tak ada bukti persuasif bagi pembentukan KPK di tingkat nasional.

"Kerangka kerjanya saat ini terdiri atas sejumlah lembaga federal yang berperan dan bertanggungjawab khusus mencegah, mendeteksi dan menangani tuduhan dan situasi korupsi dan pelanggaran," kata Porter.

"Tercatat bahwa dari 20 negara peringkat tertinggi dalam Indeks Persepsi Korupsi Transparency International, hanya Singapura (peringkat 6) dan Hong Kong (peringkat 13 bersama Australia) yang memiliki KPK tingkat nasional," katanya.

Diterbitkan oleh Farid M. Ibrahim dari artikel ABC Australia.