Mogok Dibatalkan, Hak Pekerja Kereta di Sydney Dinilai Hampir Mati
Rencana aksi mogok para pekerja kereta di Sydney pada hari Senin (29/1/2018) tak bisa dilanjutkan, sesuai perintah Komisi Fair Work (Keadilan Kerja) Australia (FWC). Serikat pekerja tertinggi mengatakan bahwa keputusan ini menunjukkan hak mogok di Australia “hampir mati”.
Aksi mogok, yang dimulai Kamis (25/1/2018) pagi, telah menyebabkan gangguan pada jalur kereta Sydney dengan lebih dari 1.000 layanan dibatalkan saat pekerja menggelar larangan kerja lembur.
Semua aksi mogok ini diperintahkan untuk diskors selama enam minggu dari pukul 18:00 pada hari Kamis (25/1/2018) malam, membuat larangan lembur tersebut berakhir.
Pengacara untuk Pemerintah New South Wales (NSW) telah menentang aksi mogok tersebut, dengan mengatakan bahwa hal itu akan merugikan negara bagian sebesar $ 90 juta (atau setara Rp 900 miliar), membuat kota ini macet dan memaksa pembatalan operasi tertentu.
Wakil ketua senior FWC, Jonathan Hamberger, menemukan bahwa pemogokan tersebut mengancam membahayakan kesejahteraan masyarakat dan ribuan orang yang bergantung pada jaringan kereta untuk mulai bekerja dan sekolah.
Ia mengatakan, hal itu juga akan menyebabkan kerusakan signifikan pada ekonomi Sydney, yang ia sebut sebagai “yang terbesar” di Australia.
Sekretaris negara bagian dari Serikat Pekerja Kereta, Tram dan Bus (RTBU), Alex Claassens, mengatakan organisasinya akan menghormati keputusan FWC dan menghentikan aksi mogok.
“Kami adalah serikat yang taat hukum. Kami selalu mengikuti peraturan dan kami akan terus melakukan itu,” katanya.
Hak untuk mogok hampir mati
Keputusan tersebut telah dikecam oleh Dewan Perdgangan Australia (ACTU) yang mengatakan “hak dasar untuk mogok di Australia benar-benar hampir mati”.
“Pekerja kereta mengikuti setiap peraturan dan undang-undang, dan sampai saat ini Menteri bisa membatalkan larangan kerja lembur yang berlebihan,” kata sekretaris ACTU, Sally McManus.
ACTU mengatakan bahwa hak untuk menarik tenaga kerja adalah hak asasi manusia yang mendasar, yang seringkali tak dimiliki sebagian besar pekerja Australia.
“Kita perlu mengubah peraturan, karena Australia membutuhkan kenaikan gaji.”
Aktivitas berjalan biasa
Menteri Utama NSW, Gladys Berejiklian, mengatakan bahwa hal yang “sangat melegakan” melihat pemogokan tersebut tidak akan dilakukan pada hari Senin (29/1/2018) dan menyatakan dukungannya untuk Menteri Transportasi Andrew Constance.
“Sekarang kita punya kepastian. Aktivitas berjalan seperti biasa,” kata Berejiklian.
“Saya mendesak semua orang mulai hari ini untuk memulihkan itikad baik, dengan itikad baik, dalam semua negosiasi ke depan.”
“Saya khawatir bila langkah serikat pekerja tidak mencabut tindakan pemogokan -kami memberi mereka setiap kesempatan untuk melakukan itu.”
ABC News: Sarah Gerathy
Negosiasi pekerja dan perusahaan
Sejumlah perwakilan perusahaan kereta Sydney Trains dan RTBU telah sepakat dalam putaran negosiasi lain mengenai gaji dan syarat pada hari Kamis (25/1/2018).
CEO Sydney Trains, Howard Collins, mengatakan bahwa dokumen sedang disusun untuk kesepakatan pembayaran lain yang diusulkan untuk para pekerja kereta api.
“Kami akan bekerja Kamis (25/1/2018) siang selama yang dibutuhkan untuk menyusun paket yang ditawarkan ke anggota dan serikat pekerja,” kata Collins.
“Kami juga akan berbicara tentang bagaimana mereka bisa bekerja sama dengan kami untuk memastikan agar kami mendapatkan layanan yang berfungsi normal sesegera mungkin.”
Claassens mengatakan bahwa ia “cukup optimistis” mereka bisa mencapai kesepakatan tentang syarat dan upah.
“Pada akhirnya, kami selalu peduli dengan sistem transportasi kita,” kata Claassens.
“Kami ingin itu bekerja dan kami ingin bekerja.”
Menanggapi kritik
RTBU melakukan jajak pendapat via pesan teks untuk anggotanya pada Selasa (23/1/2018) malam, mengirimkan sebuah pesan dengan penawaran Sydney Trains yakni kenaikan gaji tahunan sebesar 2,75 persen dan penambahan tunjangan.
Para nggota diminta untuk memberi tahu kembali jika mereka ingin membatalkan pemogokan tersebut. Tanggapan yang tidak dibalas dihitung sebagai “tidak”.
Kurang dari 6 persen anggota memilih untuk membatalkan aksi mogok.
Menteri Utama NSW mengkritik metode komunikasi itu.
“Saya mendesak serikat pekerja untuk bertindak demi kepentingan publik, bekerja sama dengan manajemen Sydney Trains Pemerintah untuk bergerak maju, untuk memastikan bahwa anggotanya … berkesempatan untuk mempertimbangkan kesepakatan yang adil dan wajar,” kata Berejiklian.
“Bukan dengan pesan teks, tidak dengan waktu yang singkat, tapi pekerja berhak mempertimbangkan posisi mereka, kesepakatan, melalui proses yang adil.”