Menhan Australia Dukung Peningkatan Armada Pertahanan Jepang

Menteri Pertahanan (Menhan) Australia telah mendukung rencana Jepang untuk meningkatkan pembelanjaan pertahanannya secara besar-besaran, meskipun ada kekhawatiran langkah-langkah tersebut bisa melanggar konstitusi negara dan menyebabkan kekhawatiran di kawasan Indo-Pasifik.

Christopher Pyne mengatakan ia berharap Australia dan Jepang akan melakukan lebih banyak operasi di Laut China Selatan yang diperebutkan.

Menteri Pyne berada di Tokyo untuk pertemuan dengan Menteri Pertahanan Jepang dan selama kunjungannya ia memeriksa salah satu kapal paling kontroversial di armada angkatan laut Jepang – kapal induk helikopter, Izumo.

Sebagai bagian dari peningkatan pengeluaran pertahanan utama, Pemerintah Jepang akan mereparasi Izumo untuk mengubahnya menjadi sebuah kapal yang bisa digunakan untuk mengangkut jet tempur mahal buatan Amerika F35.

Para kritikus mengatakan memiliki kapal induk akan memberikan Jepang kemampuan menyerang -yang melanggar konstitusi pasifis yang membatasi penggunaan kekuatan hanya untuk pertahanan diri.

Jepang, di bawah pedoman pertahanan baru, juga berencana untuk memiliki rudal jelajah yang dirancang untuk mengenai target musuh, yang menurut lawan bisa melanggar prinsip pasifis Jepang.

“Pemerintah Australia mendukung Jepang meningkatkan kemampuan militernya baik dari sudut pandang pertahanan maupun dari sudut pandang memastikan Jepang memiliki kapasitas penempatan ke depan,” kata Pyne kepada ABC.

“Jadi Izumo yang mampu membawa F35 … adalah sesuatu yang disambut oleh Pemerintah Australia dan kami ingin melihat Jepang mengambil lebih banyak tanggung jawab di Asia utara untuk keamanan dan stabilitas kawasan.”

Pejabat Pertahanan Jepang telah menampik kritik terhadap perbaikan Izumo, dengan alasan bahwa kapal itu hanya akan digunakan sebagai kapal induk yang diperlukan untuk pertahanan nasional.

Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe telah lama ingin merevisi konstitusi negara yang meninggalkan perang, yang dirancang oleh AS.

Pedoman pertahanan baru Tokyo yang disetujui akhir tahun lalu mengidentifikasi perlunya peningkatan pertahanan rudal dan kemampuan tempur karena ancaman rudal dan nuklir Korea Utara tetap tidak berubah.

“Pertemuan lain antara Presiden Trump dan Presiden Korea Utara adalah perkembangan yang disambut baik selama itu mengarah pada hasil – dan hasil yang kami inginkan adalah denuklirisasi Semenanjung Korea,” katanya.

“Kami belum melihat langkah konkret dari DPRK dalam denuklirisasi.”

Pedoman pertahanan Jepang juga menemukan bahwa kegiatan militer China di Laut Cina Timur dan perairan lain di sekitarnya adalah sumber “keprihatinan kuat” di wilayah tersebut.

China mendesak Jepang untuk tetap berpegang pada kebijakan pertahanan saja dan pembangunan yang damai.

Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri China berpendapat bahwa Tokyo membuat “tuduhan yang tak berdasar dan tak bertanggung jawab terhadap pembangunan pertahanan dan kegiatan militer China yang normal” untuk menggunakan dalih ancaman China.

Pyne – yang akan mengunjungi Beijing untuk pertama kalinya sebagai Menteri Pertahanan Australia pekan ini – mengatakan ia akan sangat terkejut jika hal itu muncul sebagai masalah selama pembicaraan.

Perjanjian kerjasama pertahanan

Menteri Pyne dan mitra pertahanan Jepangnya juga akan melanjutkan negosiasi atas perjanjian kerja sama pertahanan yang akan membantu pasukan pertahanan Australia dan Jepang bekerja sama lebih lancar.

Menurut Profesor John Blaxland dari Pusat Studi Pertahanan dan Strategi Universitas Nasional Australia (ANU), misalnya, selama gempa bumi dan tsunami Fukushima, pesawat C17 Australia menerbangkan peralatan tetapi berjuang untuk mengeluarkannya karena prosedur adminisratif yang belum disetujui sebelumnya.

Negosiasi atas Perjanjian Akses Timbal Balik telah berlangsung selama bertahun-tahun – dan ABC memahami diskusi berfokus pada status hukum pasukan Australia di Jepang.

Menteri Pyne mengatakan ia berharap perjanjian itu akan ditandatangani pada kuartal pertama tahun ini, tetapi tidak akan menjelaskan mengapa negosiasi belum selesai.

Ini adalah masalah sensitif bagi Tokyo karena beberapa masalah, baru-baru ini, dengan pasukan AS yang ditempatkan di negara itu.

Ada sekitar 50.000 tentara Amerika di Jepang di beberapa pangkalan, dan ada ketegangan yang berasal dari serangkaian kecelakaan pesawat dan kejahatan serius.

Pada tahun 2016, pembunuhan seorang perempuan dikaitkan dengan seorang mantan marinir yang dipekerjakan di salah satu pangkalan, yang menyebabkan larangan sementara terhadap alkohol serta jam malam.

Tetapi perbedaan besar antara AS dan Australia di Jepang adalah bahwa tidak akan ada pangkalan permanen.

Simak berita ini dalam bahasa Inggris di sini.

Ikuti berita-berita lain di situs ABC Indonesia.