Mengenal Sistem Politik dan Pemerintahan di Australia

Dari ujian akhir sekolah tingkat nasional di Australia, atau NAPLAN, menunjukkan kebanyakan pelajar kelas 10 di Australia tidak terlalu paham sistem demokrasi dan pemerintahan negaranya.

Mungkin banyak diantara kalangan muda Australia yang kurang begitu paham, tapi program Hack dari ABC Radio Triple J mencoba menjelaskannya.

Termasuk bagi Anda yang ingin membandingkannya dengan sistem demokrasi dan pemerintahan di Indonesia.

Tidak memilih langsung Perdana Menteri

Berbeda dengan sistem demokrasi Amerika dan Indonesia, warga Australia tidak secara langsung memilih pemimpin negaranya. Di Australia, partai-partai memilih sendiri pemimpinnya.

Setiap warga memilih anggota parlemen, atau istilahnya MP, untuk daerah lokal dimana mereka tinggal atau berasal.

Partai atau koalisi (sebuah kesepakatan Partai Liberal dan National) dengan anggota parlemen terbanyak duduk di House of Representatives, sama seperti DPR, kemudian membentuk pemerintahan.

Jadi siapa pun kepala partai pemerintahan atau koalisi akhirnya menjadi Perdana Menteri.

Bedanya anggota DPR dan Senat

Dalam pemilihan umum yang biasa, Anda memilih dua kali. Satu surat suara adalah untuk House of Representatives, dan satu suara lainnya adalah untuk Senat.

Australia dibagi menjadi 150 kursi DPR dari ukuran populasi yang kira-kira sama. Ukuran geografis kursi tidak penting untuk menentikan jumlah kursi. Jumlah kursi biasanya berdasarkan jumlah berapa banyak orang yang tinggal di lokasi pemilihan.

Sementara untuk senat, setiap negara bagian memiliki 12 senator. Jadi negara bagian Tasmania dengan jumlah warga 515 ribu orang, mendapat jumlah senator yang sama dengan New South Wales yang berpopulasi 7,5 juta.

Sementara untuk teritorial, seperti Kawasan Australia utara (NT) dan Kawasan Ibu Kota (ACT) masing-masing memiliki dua senator. Sehingga jumlah total senatornya adalah 76 orang.

Semua warga di negara bagian akan memilih senator dari kandidat yang sama. Jadi tidak masalah jika ada yang berada di daerah Batemans Bay atau Lismore, surat suaranya akan mendapat kandidat yang sama untuk negara bagian New South Wales. Jadi Senator harus mewakili negara bagiannya,

Pemerintahan yang dibentuk oleh anggota DPR, atau House of Representative kemudian disebut sebagai Lower House, atau Majelis Rendah. Pemerintah ini tentu diisi oleh partai atau koalisi yang merebut mayoritas kursi.

Lainnya halnya untuk pemerintahan berisi anggota senat, disebut Upper House, atau Majelis Tinggi. Kedua majelis ini tidak harus selalu berasal dari partai-partai yang sama. Malah sangatlah jarang bagi partai yang sedang berkuasa untuk juga bisa mendapat suara mayoritas di tingkat senat.

Untuk mengesahkan rancangan undang-undang menjadi undang-undang, harus melewati dua majelis tersebut. Tanpa mendapat dukungan mayoritas di Majelis Tinggi, maka kerja pemerintahan akan jadi sulit.

Senator bertugas selama enam tahun, sementara anggota DPR hanyalah tiga tahun.

Istilah frontbenchers, backbenchers dan crossbenchers

Anda mungkin pernah mendengar istilah-istilah ini dan tidak sepenuhnya mengerti artinya.

Seorang frontbencher adalah anggota parlemen atau senator yang memiliki tanggung jawab sebagai menteri. Dimana mereka bertanggung jawab atas sebuah departemen, termasuk membuat kebijakan dalam portofolio, seperti kesehatan dan keuangan

Di kalangan oposisi, lawan dari partai atau koalisi yang berkuasa, ada pula posisi frontbencher. Mereka mengawasi kebijakan-kebijakan pemerintah. Biasanya mereka memiliki sebutan shadow dalam gelarnya. Misalnya, Menteri Pendidikan Bayangan.

Ada pula asisten menteri, yang tugasnya membantu menteri senior untuk menjalankan portofolio, dan terkadang ikut bertanggung jawab. Misalnya, Menteri Imigrasi Peter Dutton bertanggung jawab atas pengungsi dan keamanan perbatasan, sementara Asisten Menteri Imigrasi Alex Hawke mengurusi hal berkaitan kewarganegaraan.

Backbencher adalah anggota parlemen dan senator yang tidak memiliki tanggung jawab seperti halnya menteri.

Crossbencher duduk diantara pemerintah dan oposisi. Mereka adalah anggota parlemen dan senator yang tidak termasuk dua partai mayoritas. Mereka biasanya berasal dari partai-partai kecil, seperti ‘Greens’ and ‘One Nation’, atau bisa juga anggota independen.

Bila jumlah komposisi anggota sangat ketat, crossbencher memegang kunci jika undang-undang ingin disahkan.

Apa itu preferensi?

Dalam pemilihan, Anda bisa mendengar istilah pemungutan suara ‘prefensi’. Saat hendak memilih House of Representative, Anda menentukannya sendiri, siapa yang ingin dipilih pertama, kedua, dan seterusnya.

Tapi saat hendak memilih senat , karena Anda harus memilih siapa yang harus menandai yang pertama, kedua, dan seterusnya.

Tapi saat milih Senat bisa sedikit rumit. Ada banyak kandidat dan partai di kerta suara Senat. Anda tidak perlu memasukkan pilihan pertama, kedua, dan seterusnya di semua kotak, jika tidak mau.

Sebenarnya, sebagian besar warga Australia (93 persen saat pemilihan federal 2016) hanya memilih partai atau kelompok kandidat. Artinya mereka membiarkan mereka untuk kemudian memutuskan preferensi yang akan mereka pilih.

Jadi jika Partai Liberal membuat kesepakatan dengan One Nation, atau Partai Buruh membuat kesepakatan dengan Partai Hijau, maka preferensi Anda disesuaikan dengan kesepakatan tersebut.

Kekuatan preferensi berkurang sedikit dalam pemilihan terakhir, karena perubahan cara warga Australia memilih.

Sebelum 2016, mereka hanya perlu menuliskan ‘1’ di kolom partai kertas suara yang mereka paling Anda sukai, lalu mereka melakukan sisanya. Tapi sekarang mereka harus menulis setidaknya di enam kotak.

Jika warga Australia sedikit khawatir tentang bagaimana preferensinya akan dialokasikan, atau Anda lebih memilih kandidat dari partai berada di daftar paling bawah, maka mereka bisa melakukan pemungutan suara. Mereka harus mengisi setidaknya 12 kotak, tapi tentu saja masih boleh jika ingin mengisi semua kotak.

Pemungutan suara by-election

Jika anggota DPR ada yang mengundurkan diri, meninggal dunia, dipenjara, atau dinyatakan tak memenuhi syarat, maka pemilihan sela atau by-election bisa dilakukan. Pemilihan sela hanya dilakukan untuk mengisi kursi tersebut, sementara anggota DPR lainnya terus bertugas seperti biasanya.

baru-baru ini pernah ada pemilihan sela, setelah sejumlah besar anggota parlemen Australia ditemukan memiliki kewarganegaraan ganda, sehingga dianggap tidak memenuhi syarat untuk duduk di kursi parlemen federal.

Sementara untuk kursi senat yang hilang, tidak ada pemilihan sela. Jika ada kekosongan di kursi senat, maka bisa diisi sesuai dengan keinginan partai atau senator yang mengundurkan diri.

Pemisahan kekuatan

Para perancang konstitusi harus memastikan kekuasaan mereka tidak disalahgunakan. Karenanya ada konsep pemisahan kekuatan.

Ini berarti parlemen, eksekutif dan yudikatif saling mengawasi.

Parlemen bertanggung jawab membuat undang-undang. Eksekutif , yang terdiri terdiri dari Ratu, Gubernur Jenderal dan PM dan para menteri , bertanggung jawab agar undang-undang diterapkan, dan peradilan, atau pengadilan, menafsirkan undang-undang dan memastikan mereka setia pada konstitusi.

Australia adalah negara monarki, jadi Ratu Inggris adalah kepala negaranya. Gubernur Jenderal menjadi perwakilan Ratu di Australia, yang juga menandatangani undang-undang setelah disahkan anggota parlemen. Gubernur Jenderal tidak dapat membuat undang-undang sendiri.

Tugas Speaker of the House?

Speaker of the House, setara dengan Ketua DPR di Indonesia, bertugas menjalankan parlemen dan memastikan anggota parlemen ada saat sidang. Mereka memastikan semua peraturan diikuti, karenanya biasanya yang menjadi Speaker of the House adalah politisi berpengalaman.

Mereka tidak berpartisipasi dalam perdebatan mengenai kebijakan atau prosedur, tidak juga memberikan suara kecuali jika jumlah suaranya bersaing ketat. Tapi karena mereka biasanya anggota dari partai berkuasa, mereka memilih sesuai partainya.

Tidak ada ketua Senat, karena biasanya di negara lain disebut presiden.