ABC

Memahami Bantuan Baru dari Pemerintah Untuk Membeli Rumah di Australia

Semakin banyak generasi muda Australia yang kembali tinggal dengan orangtuanya agar mereka bisa menabung untuk uang muka cicilan rumah.

Mahalnya harga rumah di Australia membuat warga kesulitan untuk mewujudkan impian mereka memiliki rumah.

Untuk mengatasinya, Pemerintah Australia yang sekarang dikuasai Partai Buruh mengaktifkan kembali skema Help to Buy, yang akan memperbolehkan warga membeli rumah dengan uang muka dua persen saja.

Dengan skema ini warga bisa menyewa rumah untuk kemudian dibelinya. Tapi apa saja risiko dan siapa yang bisa daftar? Ini penjelasannya.

Cara kerja skema Help to Buy

Skema ini dikenal juga sebagai "skema ekuitas bersama" dan merupakan bagian dari janji kampanye Partai Buruh di tahun 2022.

Artinya, peserta skema bisa membeli rumah bersama, dengan bantuan pemerintah.

Skema ini akan memberi pesertanya "kontribusi ekuitas" hingga 40 persen dari biaya rumah baru, atau 30 persen untuk rumah yang bukan baru.

Bentuknya bisa berupa rumah, unit atau townhouse.

Peserta tidak perlu membayar sewa atas saham milik pemerintah.

Skema ini berjalan selama empat tahun dimulai tahun 2024 dengan target 40.000 keluarga berpenghasilan rendah dan menengah agar bisa mendapatkan tempat tinggal.

Dalam konferensi nasional Partai Buruh di Brisbane pekan ini, Perdana Menteri Anthony Albanese menyatakan:

"Seringkali orang Australia melakukan semuanya dengan baik, bekerja keras, menabung, berkorban. Tapi uang muka untuk membeli rumah masih juga belum terjangkau."

"Penurunan terbesar dalam kepemilikan rumah terjadi di kalangan warga Australia berpendapatan rendah dan sedang, yang terpaksa mengubur impian warga Australia memiliki rumah sendiri."

"Empat puluh tahun lalu, hampir 60 persen generasi muda Australia berpenghasilan rendah dan sederhana memiliki rumah sendiri."

Menurut lembaga think tank Garttan Institute, angka itu sekarang tinggal 28 persen, dan merekomendasikan skema Help to Buy sebagai solusi krisis perumahan.

Siapa saja yang bisa mendapat bantuan


  • Warga negara Australia, minimal berusia 18 tahun.

  • Penghasilan tahunan maksimal $90.000 atau kurang untuk individu, serta $120.000 atau kurang untuk pasangan.

  • Harus tinggal di rumah yang dibeli.

  • Bukan pemilik rumah atau properti lain di Australia atau di luar negeri.

Minimum yang disyaratkan adalah uang muka sebesar dua persen dari harga rumah, dan pembeli harus mampu membiayai sisa pinjaman.

Peserta harus membuktikan mampu membayar semua biaya terkait, seperti bea meterai, biaya legal, dan biaya bank.

Peserta bertanggung jawab atas biaya berkelanjutan yang terkait dengan properti seperti pajak, strata, hingga berbagai tagihan bulanan.

Batas harga rumah yang dapat dibeli

Ada batasan tentang berapa banyak peserta dapat menawar di setiap negara bagian, tergantung pada harga rata-rata rumah.

Misalnya, batas harga properti untuk perkotaan di Queensland adalah $700.000 dan $550.000 untuk pedalaman.

Sedangkan di Sydney dan kota regional di ngeara bagian New South Wales maksimal harganya $950.000, dan $750.000 di seluruh negara bagian lainnya.

Negara Bagian

Batas Harga Properti

Kota metropolitan dan regional 

Wilayah lain di negara bagian

NSW

$950.000

$750.000

VICTORIA

$850.000

$650.000

QUEENSLAND

$700.000

$550.000

AUSTRALIA BARAT

$600.000

$450.000

AUSTRALIA SELATAN

$600.000

$450.000

TASMANIA

$600.000

$450.000

CANBERRA

$750.000

$600.000

NORTHERN TERRITORY

$600.000

$550.000

Berapa banyak yang bisa dihemat?

Pemerintahan Partai Buruh menyatakan skema Help to Buy dapat memangkas biaya cicilan rumah hingga $380.000, tergantung harga yang dibayarkan.

Tapi Anda harus membayar kembali sebagian dari keuntungan modal kepada pemerintah.

Keuntungan modal akan dihitung dengan mengacu pada ukuran bagian pemerintah di properti.

Misalnya, jika pemerintah memegang 30 persen saham di properti tersebut, maka berhak atas 30 persen hasil penjualan, yang mencakup 30 persen keuntungan modal yang diperoleh.

Direktur Riset Ekonomi di REA Group Cameron Kusher menjelaskan, dari segi pembayar pajak, pada dasarnya ini merupakan pinjaman gratis yang diberikan oleh pemerintah untuk membantu rakyatnya masuk ke pasar properti.

"Mereka hanya perlu membayar ekuitas yang dijual, tanpa komponen sewa selama masa pinjaman," jelasnya.

“Jadi ada biaya yang ditanggung pemerintah untuk menjalankan skema ini. Tapi kasusnya ini hanyalah mengalihkan dana pembayar pajak untuk membantu mereka yang kurang beruntung," tambahnya.

Opsi membeli kembali bagian pemerintah

Peserta skema dapat meningkatkan besaran kepemilikan bagiannya di rumah tersebut dengan membeli minimum 5 persen dari bagian pemerintah.

Dengan begitu peserta dapat membayar pinjamannya lebih cepat, setelah melunasi pinjaman hipotek tradisional.

Peserta hanya dapat memulai membeli kembali ekuitas pemerintah setelah dua tahun pertama, tapi setelah itu dapat membeli sesering mungkin.

Skema ini hanya akan tersedia bagi penduduk di negara bagian yang telah mengesahkan UU terkait mendukung skema tersebut.

Tempat akan dialokasikan antara negara bagian dan teritori dengan basis per kapita yang sama.

"

Dasar kepesertaan skema ini adalah siapa cepat dia dapat.

"

Pemerintah akan memberikan informasi lebih lanjut tentang cara menyatakan minat untuk ikut dalam skema ini pada waktunya.

Manfaat skema Help to Buy


  • Peserta dapat masuk ke pasar properti lebih cepat

  • Pemerintah tidak membebankan biaya atau bunga apapun

  • Asuransi KPR tidak dikenakan meskipun uang muka kurang dari 20 persen harga pembelian

  • Jumlah pinjaman dan pembayarannya lebih sedikit daripada jika saldo pinjaman untuk jumlah ekuitas penuh

Apa saja risikonya?

Cameron Kusher menjelaskan skema ini ada risikonya: jika harga properti turun, peserta bisa berutang kepada pemerintah lebih dari yang mereka pinjam.

Tapi hal itu hanya terjadi jika terjadi penurunan harga rumah 30 sampai 40 persen.

"Jika pemerintah memiliki bagian di properti tersebut, artinya justru merupakan insentif untuk menaikkan harga," katanya.

Namun belum jelas apa yang terjadi jika peserta gagal membayar cicilan pada skema ini.

Bagaimana jika penghasilan peserta naik?

Hal ini juga belum jelas.

Jika penghasilan peserta melebihi ambang batas tahunan selama dua tahun berturut-turut, mungkin mereka perlu membayar kembali kontribusi pemerintah, sebagian atau seluruhnya. 

Juga tidak jelas apakah pemerintah akan memaksa peserta menjual properti tersebut.

Semua negara bagian sepakat pada pertemuan kabinet nasional untuk mengesahkan UU pendukung tahun ini, agar skema Help to Buy bisa terealisasi.

Skema ini tidak akan berlaku sampai undang-undangnya disahkan parlemen pada awal tahun 2024.

Diproduksi oleh Farid Ibrahim dari artikel ABC News yang selengkapnya dapat dibaca di sini.