Melihat Kinerja Presiden Jokowi dari Australia
Tanggal 20 Oktober setahun yang lalu, Joko Widodo secara resmi dilantik menjadi Presiden Indonesia yang ketujuh menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam masa 12 bulan terakhir,m bagaimana warga Indonesia di Australia melihat pemerintahan Presiden Jokowi? Berikut beberapa pendapat warga dari Perth di Barat Australia sampai ke Brisbane di bagian Timur kepada ABC Australia Plus.
Presiden Jokowi di sela-sela pertemuan G-20 di Brisbane tahun lalu dijamu oleh Perdana Menteri Australia ketika itu Tony Abbott.
"Menurut pendapat saya, pemerintahan Pak Jokowi setahun terakhir ini ada beberapa hal yang sudah kelihatan cukup baik. Seperti penggadaan Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar," tutur Novi Wilkinson, seorang warga Indonesia yang tinggal di Perth, Australia Barat.
Novi Wilkinson
Novi, wiraswasta dan baru pindah ke Perth selama setahun, mengatakan konsep pengadaan kartu-kartu tersebut sudah cukup baik jika dilaksanakan dengan benar dan ditujukan pada sasaran yang tepat yaitu pada masyarakat Indonesia yang benar-benar membutuhkan.
"Yang perlu diperhatikan adalah dari mana anggaran yang digunakan untuk membiayai Kartu Indonesia Sehat dan Indonesia Pintar tersebut, sehingga tidak menambah hutang-hutang Indonesia dari negara lain." kata Novi kepada wartawan ABC L. Sastra Wijaya.
Di bidang ekonomi, naiknya harga bahan bakar, diikuti dengan naiknya harga-harga komoditi di pasar serta melemahnya nilai rupiah terhadap dollar AS menyebabkan kualitas kehidupan masyarakat Indonesia semakin menurut karena sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
"Pak Jokowi dan tim perlu melakukan program yang real untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Indonesia." katanya.
Novil Wilkinson juga mengatakan bahwa dalam masalah lingkungan pemerintahan Pak Jokowi dan tim perlu melakukan tindakan yang tepat untuk menangani masalah kebakaran hutan di Sumatra dan Kalimatan, illegal logging, illegal tambang dan pencurian ikan.
Haris Rahman Risa
Sementara dari Adelaide, Australia Selatan, Haris Rahman Risa, mahasiswa dari University of South Australia yang sudah berada di sana selama 3,5 tahun terakhir menyoroti kebijakan pemerintah yang sudah dijalankan khususnya dalam soal kelautan.
"Meskipun banyak kendala dan tantangan di bidang ekonomi tapi sekarang yang paling kelihatan dan terdengar adalah banyaknya kemajuan dari segi penegakan hukum di perairan Indonesia. Dan sangat mendukung tercapainya Indonesia sebagai "Poros Maritim" yang dicanangkan di kepemimpinan Presiden Joko Widodo."
"Semoga dengan terwujudnya Poros maritim ini, masyarakat pesisir bisa lebih sejahtera serta pencurian pasir, perdagangan manusia, dan pencurian Ikan di perairan kita bisa diberantas habis." kata Haris mahasiswa jurusan Commerce tersebut.
Di Melbourne (Victoria), Ade Tsalasi yang tinggal di Australia selama sembilan tahun, dan sekarang bekerja sebagai Konsultan di bidang IT memuji keberanian Presiden Jokowi untuk melaksanakan hukuman mati terhadap dua warga Australia Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, bulan April lalu.
Keputusan Presiden Jokowi mengeksekusi Andrew Chan (kiri) dan Myuran Sukumaran mendapat dukungan dari seorang warga Indonesia.
Akibat pelaksanaan hukuman mati tersebut, hubungan Indonesia dan Australia sempat dingin selama beberapa bulan, dengan Australia menarik Dubesnya Paul Grigson dari Jakarta.
Ade Tsalasi
"Sejauh ini saya masih melihat Jokowi sebagai konsumsi media saja. Semua di karena kan banyak orang yang meng-share berita tentang tentang Jokowi di media social, baik dari yang fanatik Jokowi ataupun yang gagal move on. Sepertinya hal baik apa pun yang dilakukan Jokowi atau kalua ada cerita yang bisa menjatuhkan Jokowi, selalu jadi berita."
"Secara kinerja, untuk keberanian Jokowi menghadapi tekanan seperti dari Australia misalnya, menurut saya perlu di acungi jempol, apalagi terkait eksekusi mati dua warga negara Australia yang terbukti membawa narkoba. Banyak teman-teman non Indonesia di Australia yang bilang 'Your president is very brave' (Presiden anda berani sekali).
Tapi kebijakan untuk warga negara Indonesia di luar negeri sepertinya masih sama saja tidak ada perubahan. Program-program Jokowi juga sepertinya masih dalam tahap perencanaan, masih jauh untuk bisa dibilang sukses.
Di Brisbane (Queensland), Fiona Suwana, salah seorang pengurus PPIA Queensland yang sedang menempuh program doktoral di QUT (Queensland University of Technology) memberikan pendapat yang lugas mengenai pencapaian pemerintahan selama dua belas bulan terakhir.
Fiona Suwana
Menurutnya, Jokowi – JK masih belum berhasil melakukan kemajuan yang berarti untuk Indonesia. Ini disebabkan karena reaksi Jokowi-JK yang cenderung lambat dan kurang tegas dalam mengambil keputusan-keputusan penting, misalnya reshuffle kabinet yang seharusnya bisa dilaksankan lebih cepat dan penyelesaian pelanggaran hak-hak azasi yang tak kunjung selesai.
Namun, Fiona percaya pemerintahan Jokowi – JK bisa semakin maju, tambah bijaksana, dan lebih tegas dalam membawa perubahan yang lebih baik untuk Indonesia.
Pandangan serupa disampaikan oleh Fauzul Aufa, seorang mahasiswa doktoral dari University of Melbourne yang lulus program master bidang applied linguistic dari UQ tahun 2013.
“Sepertinya pemerintahan Jokowi-JK tidak mandiri di dalam mengambil keputusan. Banyak kepentingan yang bermain di dalamnya termasuk partai politik pendukungnya,” katanya.
Selanjutnya, beberapa contoh sempat dikemukakannya. “Beberapa menteri kurang kompeten sehingga kebijakan yang diambil kurang mengena. Dibandingkan dengan era SBY, sepertinya masyarakat sekarang lebih kurang puas,” katanya.
Calon doktor di bidang teknologi pendidikan dari Sumatra ini berharap agar apapun situasinya sekarang ini, semoga hanya yang terbaik yang terjadi bagi negara dan bangsa Indonesia.
Presiden Jokowi dalam pertemuan dengan masyarakat Indonesia di Brisbane 2014 di sela-sela KTT G-20 (Foto: Ahmad Almaududdy Amry)
Setelah menjabat sebagai Presiden, Joko Widodo sudah pernah berkunjung ke Australia yaitu guna menghadiri KTT G-20 di ibukota Queensland, Brisbane.
"Satu tahun ini mengajarkan bahwa orang baik memang kita perlukan, namun tidak mencukupi. Indonesia membutuhkan Presiden yang 'know how to govern' sekaligus kuat secara politik; dua-duanya tak melekat pada sosok Jokowi; posisinya di dalam partai politiknya yang sangat lemah, demikian juga [berakibat] di Dewan Perwakilan Rakyat," kata Achmad Salman, seorang edtor foto dan kurator independen yang mulai menetap di Melbourne sejak pertengahan Maret 2015.
"Presiden Jokowi tak mampu menghadang pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terus saja berlangsung hingga kini. Surat Keputusan Presiden yang ditandatangani tanpa memeriksanya secara seksama terlebih dulu adalah kekonyolan," katanya.
"Kecenderungan nasionalistik di dalam perekonomian, seperti menutup keran impor bahan pangan: sapi dan beras misalnya – juga membuat ekonomi kita semakin melemah dan menyulitkan masyarakat," kata Deny, panggilan Achmad Salman.
Astri Regina Kamila
Masalah kabut asap yang sedang melanda beberapa bagian Indonesia selama dua tiga bulan terakhir menjadi titik perhatian Astri Regina Kamila, mahasiswa mahasiswi bachelor double degree Universitas Indonesia -University of Queensland bidang komunikasi.
Menurutnya, kekurangsigapan Jokowi-JK dalam menangani masalah asap adalah salah satu penyebab memudarnya kesan “Jokowi-JK datang dari dan untuk masyarakat” sekarang ini, tetapi yang begitu kental di masa-masa awal pemeritahannya.
Sementara itu, seorang mahasiswa lainnya Meinanda Kurniawan yang juga sedang menyelesaikan pendidikan doktoral di Queensland University of Technology, cukup prihatin dengan pemerinthan Jokowi – JK. Menurutnya, Jokowi-JK kewalahan karena menerima warisan yang perlu banyak pembenahan di sana-sini.
Belum lagi gejolak ekonomi global yang melanda belakangan ini juga memberikan kontribusi terhadap beban berat pemerintahan Jokowi-JK. Meinanda percaya kalau program-program pemerintah akan bisa berjalan dengan lebih baik karena adanya dukungan politik yang semakin kuat.
Saat masih masa kampanye presiden di Melbourne tahun lalu, Ami Hopman adalah salah satu pendukung Joko Widodo. Ia seringkali terlihat aktif bersama kelompok yang menamakan dirinya ‘Dari Australia Untuk Jokowi’.
“Saya sudah lama tinggal di Australia, dan saya sedih melihat kondisi yang dialami oleh orang-orang di Indonesia. Jadi melihat ada orang baik yang akan jadi presiden, saya mendukungnya,” ujar Ami pada bulan Juli 2014 lalu.
Ami Hopman
Kini, presiden Joko Widodo sudah setahun memimpin Republik Indonesia dan Ami tetap mengikuti perkembangan berita soal presiden pilihannya di tengah kesibukan sebagai seorang guru di Minaret Islamic College, Melbourne.
“Saya tetap memantaunya, tapi hanya lewat jejaring sosial, seperti Facebook, YouTube, dan Twitter,” ujar Ami yang sudah belasan tahun tinggal di Melbourne.
Dari pengamatannya lewat jejaring media, ia merasa jika Jokowi seringkali menjadi sosok yang sering dipersalahkan di media.
“Karena itu saya tidak mau mencoba untuk mencari-cari masalah,” kata Ami. “Berilah ia kesempatan untuk mengatasi sejumlah permasalahan bangsa yang memang sudah kronis.”
Menurutnya beberapa kebijakan Jokowi telah menjadikan sejumlah masalah bisa terselesaikan. Ami pun tidak menaruh harapan terlalu tinggi kepada presiden pilihannya, asalkan “menjadikan Indonesia menjadi lebih baik lagi.”