Malcolm Turnbull Dinilai Tak Mampu Jadi PM Australia
Dua sosok di Australia yang jarang sependapat, yaitu mantan PM Kevin Rudd dan penyiar radio Alan Jones, menemukan kesamaan dalam program Q&A ABC News pekan ini. Mereka sepakat bahwa Partai Liberal tidak akan memenangkan Pemilu berikutnya jika dipimpin Malcolm Turnbull.
Sejak Senin pekan lalu Pemerintahan PM Turnbull memasuki gejolak. Dia mengakui bahwa program broadband NBN Co merupakan “kecelakaan” yang mungkin tidak akan pernah mendatangkan keuntungan.
Pada hari Rabunya, Menteri Tenaga Kerja Michaelia Cash mengakui salah satu stafnya membocorkan rencana penggrebekan polisi ke kantor Serikat Buruh Australia.
Lalu pada hari Kamis, PM Turnbull membuyarkan harapan warga Aborigin untuk mengadakan referendum bagi pembentukan badan penasehat yang baru.
Dan pada hari Jumat, Mahkamah Agung (High Court) Australia memutuskan bahwa lima anggota parlemen sebenarnya tidak memenuhi syarat untuk duduk di lembaga tersebut.
Berbagai persoalan ini kemudian diperdebatkan para panelis program Q&A ABC. Mereka terdiri atas editor politik The Australian Financial Review Laura Tingle, Profesor (Emeritus) di Universitas La Trobe Judith Brett, mantan PM Kevin Rudd dan komentator radio Alan Jones . Mereka memperdebatkan apakah Turnbull “tidak mampu menjabat sebagai PM”.
Ketika Jones ditanya apakah PM Turnbull “menghancurkan nilai-nilai Partai Liberal”, dan apakah Tony Abbott (juga dari Partai Liberal) bisa menjadi PM kembali, Alan Jones mengatakan bahwa Pemerintah harus menangani “masalah yang begitu nyata”.
"Harus ada orang yang memiliki nyali dan menyatakan, ‘ada masalah yang begitu nyata’. Kita tidak bisa menang jika orang ini yang memimpin," kata Jones.
“Lalu siapa yang akan mengangkat tangan? Tergantung partai untuk memutuskan,” lanjutnya.
Jones mengatakan kelemahan Partai Liberal adalah karena meremehkan Pemimpin Oposisi Bill Shorten.
“Shorten bukan slogan, bukan slogan politik semata. Ketika dia datang ke supermarket dan pusat perbelanjaan – atau ke daerah yang dilanda banjir – Bill Shorten bisa nyambung dengan rakyat ini,” katanya.
Sementara Kevin Rudd mengatakan saat berkunjung ke Queensland, dia kaget melihat kemarahan warga terkait program boradband NBN.
“Saya sangat kaget bagaimana orang di Queensland kecewa dengan Malcolm. Di semua kalangan. Kalangan pengusaha. Para guru. Di sana-sini,” ujarnya.
"Saya belum pernah menemukan hal seperti itu dengan pemimpin konservatif terdahulu. Saya tidak mengerti apa yang telah lakukan sampai dia mendapatkan hal seperti itu," kata Rudd, yang mantan PM dari Partai Buruh.
“Hal terakhir yang ingin saya sampaikan, jangan remehkan kapasitas mismanajemen NBN yang luar biasa dalam memicu kemarahan rakyat di seluruh negeri di daerah yang tak diperkirakan,” katanya.
Sementara Laura Tingle mengatakan PM Turnbull sangat bagus dalam “memberikan semangat” namun “orang merasa dia tidak memimpin mereka”.
Ketika ditanya apakah Partai Liberal bisa memilih Menteri Luar Negeri Julie Bishop sebagai pemimpin mereka, Tingle menilai hal itu tidak mungkin terjadi.
“Semua orang melihat Julie Bishop sebagai Menteri Luar Negeri yang sangat kompeten. Dia piawai dalam hal itu. Namun mereka tidak melihat Julie Bishop sebagai alternatif,” katanya.
“Sebenarnya, dia punya banyak musuh. Maksudnya, saya mengagumi kesuksesannya bertahan selama dia melewati semua perubahan kepemimpinan. Namun dia menciptakan banyak musuh untuk itu,” jelasnya.
Pengakuan terhadap First Nations
Rudd dan Jones kembali menunjukkan kesamaan pendapat saat ditanya tentang penolakan pemerintah terhadap pernyataan Uluru Statement mengenai pembentukan badan penasehat urusan Aborigin.
Seorang penanya menyatakan:
"Tahun ini sudah 50 tahun sejak Referendum 1967 untuk menghitung jumlah warga Aborigin dan Torres Strait Islander. Pada Kamis lalu, Pemerintahan Turnbull menolak pernyataan Uluru Statement from the Heart, dengan dalih hal itu tidak mungkin diterima dalam referendum. Apakah panel setuju dengan warga Australia tidak mau memberikan pengakuan konstitusional kepada First Nations kita? "
“Jika Anda mempercayai hal itu, laksanakan saja,” kata Jones.
“Ini hanya memberi pengakuan konstitusional terhadap apa yang sudah ada. Lembaga itu akan berada di luar Parlemen, dan terkait masalah Penduduk Asli, Parlemen dapat berkonsultasi dengan orang-orang itu. Seberapa sulitnya?” katanya.
Sementara Rudd mendesak PM Turnbull mempertimbangkan keputusan yang “sangat merusak” itu.
“Hal yang mengejutkan saya – saat kembali ke negara ini minggu ini, melihat bagaimana keputusan itu diambil dan kemudian diumumkan – dengan sendirinya saya rasa telah menghina proses rekonsiliasi yang kita persiapkan cukup lama,” katanya.
"Saya sangat meminta Turnbull memikirkan hal yang satu ini. Dari segi kerusakan yang Anda timbulkan terhadap sesuatu yang kebanyakan dari kita telah banyak menghabiskan waktu coba menemukan jalan terbaik," tutur Kevin Rudd.
Simak beritanya dalam Bahasa Inggris di sini.