Mahasiswa Internasional di Australia Akan Bisa Perpanjang Visa Kerja
Mulai November 2021, para mahasiswa internasional yang menempuh studi di pedalaman Australia akan bisa mengajukan perpanjangan visa kerja. Kebijakan ini terungkap setelah Pemerintah Australia menyampaikan RAPBN pada hari Selasa (2/4/2019).
Mahasiswa internasional di pedalaman itu bisa mengajukan perpanjangan satu tahun untuk visa kerja pasca studi kedua. Kebijakan tersebut dianggap sebagai upaya Pemerintahan Koalisi Australia untuk menarik lebih banyak mahasiswa internasional ke wilayah pedalaman.
Rencana ini terungkap setelah Menteri Keuangan Utama Australia, Josh Frydenberg, menyampaikan pidato RAPBN di Gedung Parlemen Canberra pada Selasa (2/4/2019) malam waktu setempat.
Baik mahasiswa internasional dan domestik di Australia akan didorong untuk belajar di wilayah pedalaman dengan kucuran dana beasiswa senilai 94 juta dolar (atau setara Rp 940 miliar) selama 4 tahun.
Secara umum, Pemerintah Koalisi Australia mendorong para imigran terampil untuk menetap di wilayah pedalaman dengan insentif sebesar 50 juta dolar (atau setara Rp 500 miliar) selama 5 tahun.
Dua visa baru akan diluncurkan pada bulan November 2019 untuk mendukung kebijakan itu, yakni ‘Skilled Work Regional’ visa dan ‘Skilled Employer Sponsored Regional’ visa.
Kedua visa ini akan memungkinkan residensi permanen di akhir tahun ketiga.
Di sisi lain, Pemerintahan Koalisi Australia juga akan melakukan penyesuaian terhadap tes imigran terampil, kebijakan yang dinilai akan menguntungkan mereka yang berbahasa Inggris.
Calon imigran yang memiliki pasangan dengan kompetensi bahasa Inggris, namun tak memenuhi syarat sebagai pasangan yang terampil, akan mendapat poin tambahan dalam tes imigrasi mereka.
Sebelumnya, kubu Koalisi telah mengumumkan pemerintahan mereka akan mengurangi kuota penerimaan imigran dari 190.000 ke 160.000 orang selama 4 tahun dari periode 2019-2020.
Bantuan luar negeri dipangkas lebih dari Rp 1,1 Triliun
Dalam RAPBN yang disampaikan hari ini, Pemerintah Koalisi Australia juga akan memangkas anggaran bantuan luar negeri senilai 117 juta dolar (atau setara Rp 1,1 triliun).
Hal ini menjadikan anggaran bantuan luar negeri Australia turun dari 4,16 miliar dolar (atau setara Rp 41,6 triliun) pada tahun keuangan saat ini menjadi 4,04 miliar dolar (atau setara Rp 40,4 triliun) untuk periode 2019/2020.
AP: Aaron Favila
Dokumen RAPBN yang diterbitkan hari ini juga menjelaskan bagaimana sebagian anggaran bantuan luar negeri digunakan untuk mendanai Fasilitas Pendanaan Infrastruktur Australia untuk Pasifik senilai 2 miliar dolar (atau setara Rp 20 triliun).
Sebagian besar uang itu akan masuk ke pos pinjaman, namun 500 juta dolar (atau setara Rp 5 triliun) akan diperuntukkan sebagai hibah bagi proyek infrastruktur besar di Kawasan Pasifik selama 4 tahun mendatang.
Penurunan anggaran bantuan luar negeri ini dinilai akan memunculkan reaksi negatif dari beberapa pihak, utamanya lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di sektor tersebut.
“Kalau dilihat dari nilai pemotongan bantuannya serta wilayah yang terdampak dari pemotongan tersebut, Asia Tenggara dan Asia Selatan, nampaknya memang cukup sigifikan.”
“Sehingga kemungkinan besar akan mendapat reaksi negatif dari pihak-pihak seperti NGO yang selama ini telah bekerja di sektor bantuan luar negeri,” ujar Visensio Dugis, pengamat hubungan internasional dari Universitas Airlangga, Surabaya.
Menurut doktor lulusan Flinders University ini, Australia, tampaknya, melihat negara-negara di Asia Tenggara dan Asia Selatan sudah cukup nyaman dengan bantuan yang diperoleh dari China.
“Saya kira ini dimaksudkan untuk tetap menjaga peran besar Australia di kawasan ini, serta berupaya menghindarkan negara-negara di Kawasan Pasifik Selatan ini dari perebutan pengaruh China dan Taiwan,” jelasnya.
Dalam keterangan pers yang diterima ABC, Dewan Pembangunan Internasional Australia (ACFID) mengatakan Pemerintah gagal menaikkan anggaran bantuan luar negeri dan membiarkan pos ini turun drastis sebelum berjanji untuk memperbaiki angkanya pada periode 2022-23.
Di tahun 2019-2020, anggarannya adalah 21 sen untuk setiap $ 100 (atau setara Rp 1 juta) penghasilan, dan turun menjadi 19 sen (atau setara Rp 1900) pada periode 2021-2022.
“Secara efektif ini adalah pemotongan karena kegagalan untuk menumbuhkan anggaran bantuan sejalan dengan inflasi.”
“Pemerintah telah membuat pemotongan untuk program bantuan di Asia, mengurangi pengeluaran ke lima negara, termasuk Bangladesh, Indonesia dan Kamboja. Yang mengkhawatirkan, Pemerintah mengurangi separuh bantuan ke Pakistan dan Nepal, dua negara termiskin di Asia,” kata CEO ACFID, Marc Purcell.
Purcell menganggap langkah Pemerintah Australia tersebut merupakan pendekatan yang berani untuk keterlibatan kawasan.
Ia menambahkan jika Australia berisiko kehilangan komitmen internasionalnya. Pemerintah Australia, sebut Purcell, seperti membuka lubang hitam besar dalam rencana kontribusi untuk mengatasi tantangan global utama, seperti perubahan iklim.
“Sangat mengkhawatirkan bagi Pemerintah untuk tidak membuat ketentuan atas komitmen internasionalnya dalam jangka pendek hingga menengah. Ini akan sangat bermasalah untuk Pemerintahan selanjutnya.”