Mahasiswa Asal Indonesia ‘Sangat Sulit’ Bisa Kembali ke Australia Tahun Ini

Mahasiswa internasional yang belum diizinkan kembali ke Australia karena perbatasan yang ditutup di tengah pandemi COVID-19 menyatakan rasa frustasi dan kegelisahan mereka, setelah mendengar pernyataan Menteri Utama (Premier) Victoria, Daniel Andrews Senin lalu (18/1).

Dalam konferensi pers di Melbourne, Premier Andrews menekankan kecilnya kemungkinan untuk menerima kembali mahasiswa internasional tahun ini.

“Kami ingin mengembalikan industri [pendidikan mahasiswa internasional] ini secepat mungkin. Namun … pemerintah tidak akan menghabiskan waktu untuk mengusahakan sesuatu yang menurut saya tidak mungkin, menjadi mungkin.”

Namun, dalam konferensi pers terpisah hari Selasa kemarin, Premier Andrews mengatakan negara bagiannya belum membuat keputusan atau rencana soal memperbolehkan mahasiswa asing kembali ke Victoria.

“Saya membuat beberapa komentar tentang mahasiswa internasional [pada hari Senin] dan saya yakin beberapa di sektor itu tidak menyukai saya yang mencoba mengatakan apa adanya dan jujur soal ini,” katanya.

Mendengar hal tersebut, mahasiswi asal Indonesia, Ester Fresyela merasa “sangat sedih”.

Sejak kepulangannya ke Jakarta April lalu, mahasiswi S1 Sains Aktuaria di Monash University Melbourne tersebut sudah kuliah secara online dan mengaku mengalami kesulitan.

“Karena kalau kuliah online terus di sini [Indonesia] berat banget dan saya harus menghabiskan tahun terakhir saya di indonesia, kalau misalnya tidak bisa balik [ke Australia],” katanya.

Ester yang terpaksa pulang karena alasan kesehatan dan terisolasi akibat ‘lockdown’ Melbourne tersebut berharap untuk segera kembali dan mewujudkan keinginannya mencari pengalaman kerja di kota itu.

‘Bersedia dikarantina, mematuhi aturan, dan menanggung semua biaya’

Nasib yang dialami Ester dialami juga oleh sekitar 140.000 mahasiswa internasional lainnya yang saat ini “terjebak” di negara mereka masing-masing, menurut lembaga Universities Australia.

Sebanyak 12.300 mahasiswa internasional dari beberapa negara telah menandatangani petisi agar mereka diberikan pengecualian untuk dapat masuk ke Australia.

“Mahasiswa internasional menyumbang jutaan dolar bagi komunitas Australia dan menguntungkan Australia di berbagai bidang,” demikian isi petisi tersebut.

Tertulis juga dalam petisi tersebut, bahwa mahasiswa internasional “bersedia untuk dikarantina, mematuhi aturan yang ada, dan menanggung semua biayanya”.

Zhan Huang, salah satu penanggung jawab petisi tersebut mengatakan “tidak adil bagi siswa yang terjebak di luar Australia untuk membayar uang sekolah yang sama namun tidak dapat mengakses fasilitas kampus”.

Menurutnya, banyak siswa tetap harus membayar uang sewa rumah dan telah terpisah dari teman, pasangan, dan hewan peliharaan mereka.

Program penjemputan jadi pilihan alternatif

Brendan Murphy dari Departemen Kesehatan Australia memperingatkan jika perbatasan Australia masih akan ditutup selama tahun 2021.

“Bahkan jika banyak yang sudah divaksinasi, kita tidak tahu apakah itu akan membantu menghambat penularan virus,” katanya.

Desember lalu, Charles Darwin University di Australia Utara menjemput 70 mahasiswa internasional, yang tiga di antaranya adalah mahasiswa Indonesia.

Dalam program tersebut, mahasiswa diwajibkan untuk melakukan karantina selama dua minggu di Fasilitas Karantina Howards Springs dan semuanya mengembalikan hasil tes negatif COVID-19.

Beberapa industri, termasuk ‘International Education Association of Australia’ (IEAA), melihat program tersebut sebagai bentuk kesuksesan.

“Sebelum Natal, kami telah membuat rencana untuk Premier, di mana kami akan menggunakan akomodasi mahasiswa [untuk karantina], sehingga tidak memakai uang pajak warga Australia,” katanya dalam wawancara dengan ABC Radio Melbourne.

Pemerintah Victoria dan Australia Selatan mengatakan negara bagian tersebut sedang bekerja sama dengan sektor pendidikan dan Pemerintah Federal untuk menerima kembali mahasiswa internasional “ketika sudah aman”.

Juru bicara Pemerintah Australia Selatan mengatakan mereka sedang berencana untuk bekerja sama dengan tiga universitas publik dan pemerintah pusat untuk menjemput mahasiswa.

“Di bulan November, kami telah memutuskan untuk memindahkan program penjemputan ke awal tahun 2021 untuk memastikan keselamatan warga Australia Selatan, repratriasi warga Australia, dan keselamatan para siswa ketika tiba,” katanya.

ABC telah menghubungi Pemerintah NSW, juga Menteri Pendidikan Australia, Alan Tudge, yang menolak untuk berkomentar.

Laporan tambahan oleh Kai Feng dan Shamsiya Hussainpoor dari artikel bahasa Inggris yang bisa dibaca di sini.

Ikuti berita seputar pandemi Australia dan lainnya di ABC Indonesia