Layanan Berbagi Akomodasi Dianggap Ancam Keamanan

Dengan lebih banyaknya wisatawan di negara bagian New South Wales (NSW), Australia, menggunakan layanan akomodasi seperti Airbnb dan Stayz, Pemerintah Negara Bagian NSW telah mengusulkan sebuah tindakan keras yang mengklaim bahwa peningkatan jumlah wisatawan itu mengganggu lalu lintas, mengancam keamanan tetangga dan memberi tekanan terhadap fasilitas bersama.

Pada hari Jumat (21/7/2017), Pemerintah NSW menerbitkan sebuah usulan kebijakan yang menguraikan opsi untuk mengatur liburan jangka pendek di seluruh negara bagian itu, yang bermaksud untuk mengambil alih proses ad-hoc dari dewan ke dewan yang berlaku saat ini.

Surat-surat jangka pendek harus memperoleh lisensi dan membayar retribusi untuk menutupi biaya penyediaan keamanan ekstra dan memelihara fasilitas bersama yang digunakan oleh tamu mereka, di bawah perubahan baru tersebut.

Pemerintah NSW mungkin juga mengenakan batas waktu pada surat-surat tersebut, seperti di New York di mana mengiklankan sebuah apartemen kosong selama lebih dari 30 hari dianggap ilegal.

Airbnb perlahan-lahan menjadi pelopor akomodasi wisatawan, dengan jumlah sekitar 42.000 properti di NSW.

Menteri Perencanaan dan Perumahan NSW, Anthony Roberts, mengatakan, sebuah kerangka kerja diperlukan untuk mengatasi kekhawatiran pemilik bangunan dan tetangga yang terganggu.

"Ini tentang mendapatkan keseimbangan yang tepat untuk memastikan bahwa tetangga memiliki hak dan perlindungan tertentu serta melayani orang-orang yang memilih untuk menyewakan akomodasi mereka dalam waktu yang singkat," ujarnya.

Pemerintah NSW mengusulkan untuk menyerahkan lebih banyak kewenangan kepada pengadilan sipil dan administratif negara bagian (NCAT) dan pemilik perusahaan untuk menyelesaikan sejumlah sengketa.

Selama tiga bulan ke depan, perubahan yang diusulkan itu akan terbuka untuk konsultasi publik dan industri, sementara Pemerintah Negara Bagian mengembangkan kerangka kerja untuk mengendalikan industri persewaan jangka pendek.

Punya hak menyewakan

Airbnb mengatakan bahwa mereka menyambut baik langkah untuk mengurangi penyalahgunaan layanan mereka dan peraturan yang berlaku di seluruh negara bagian akan membawa kejelasan kepada para pelanggan mereka.

“Kami tak sabar untuk duduk bersama Pemerintah dan melakukan apa saja yang masuk akal dan apapun yang adil, tapi itu harus melindungi hak masyarakat untuk menyewakan rumah mereka dengan terhormat,” kata manajer kebijakan publik Airbnb untuk Australia dan Selandia Baru, Brent Thomas.

Thomas menunjuk Australia Selatan dan Tasmania sebagai penyedia kebijakan yang adil.

Pada bulan Juni 2016, Australia Selatan menjadi negara bagian pertama yang menyingkirkan aplikasi pembangunan.

Awal tahun itu, keputusan pengadilan di Tasmania mengizinkan tuan rumah untuk menyewa properti sampai enam minggu tanpa izin.

Negara bagian Victoria dan Queensland tidak memiliki peraturan khusus mengenai Airbnb.

“Sungguh memalukan jika NSW memutuskan menjadi negara bagian yang paling tidak inovatif dan negara bagian yang paling tidak mendukung pariwisata di Australia,” kata Thomas, seraya mengutip $ 5.000.000 (atau setara Rp 50 miliar) per tahun yang disuntikkan Airbnb ke perekonomian NSW.

Tak cukup bagus

Juru bicara kelompok ’Neighbours not Strangers’, Trish Burt, mengatakan, gagasan untuk membatasi jumlah hari menginap yang bisa ditawarkan sebuah properti di situs-situs akomodasi tidak cukup baik.

Ia telah berjuang selama bertahun-tahun untuk menghentikan pemilik properti menyewakan apartemen di blok propertinya di Circular Quay, Sydney.

"Ini adalah bangunan tempat tinggal dan kami telah mencoba untuk menekankan bahwa gangguan setiap hari dalam setahun tidak bisa ditolerir. Satu malam bisa menjadi bencana dan bagaimana Anda menguasainya, dan siapa yang akan membayar untuk memantau itu?" tanya Trish Burt.

Ia mengatakan bahwa undang-undang NSW sudah memastikan bahwa properti dikategorikan tempat tinggal atau disetujui oleh dewan kota lokal, seperti akomodasi losmen, di mana pemiliknya tinggal di tempat.

Doug Luke dari kelompok ‘Victims of Holiday Letting’, mengatakan, 60 persen rumah di satu jalan di Bryon Bay disewakan untuk liburan.

"Ada banyak orang berteriak, menjerit, dan orang-orang yang terjun ke kolam renang larut malam. Anda melalui insiden dari satu lot dan dalam beberapa hari, ada lot lainnya. Anda hidup dalam ketakutan konstan. Banyak orang terintimidasi," kata Luke.

“Kebijakan yang ada sangat luas. Kami membutuhkan kode etik liburan yang diperketat. Kami ingin dewan kota kami memiliki lebih banyak kewenangan di wilayah mereka.”

Diterbitkan Senin 24 Juli 2017. Simak berita ini dalam bahasa Inggris di sini.