Lawan Pilpres Masuk Kabinet, Pengamat: ‘Bukti Tak Ada Perbedaan Prinsip’

Rabu pagi ini, Presiden Joko Widodo melantik enam menteri dan wakil menteri baru kabinet Indonesia Maju serta dua pejabat setingkat menteri.

Keenam menteri yang diambil sumpahnya adalah Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial, Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan, M Lutfi menjadi Menteri Perdagangan, Yaqut Cholil Qoumas sebagai Menteri Agama, Wahyu Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, dan Sandiaga Salahuddin Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Aliansi Relawan Jokowi (ARJ) mengatakan nama-nama yang ditunjuk oleh Presiden Jokowi menjawab “kegelisahan rakyat”, seperti yang dilaporkan kantor berita Antara.

“Hari ini kami mengapresiasi Presiden Jokowi dalam hal reshuffle kabinetnya yang memang menurut kami ini sangat mengakomodir apa yang menjadi kegelisahan rakyat saat ini,” kata Koordinator ARJ Aidil Fitri dalam keterangan di Jakarta, kemarin malam.

Di antara enam menteri baru yang dipilih Jokowi, nama Sandiaga Salahuddin Uno mendapat sorotan publik karena riwayatnya sebagai mantan wakil gubernur DKI Jakarta yang bersama Prabowo Subianto pernah berpasangan dalam Pemilihan Presiden 2019 bersaing melawan pasangan Joko Widodo – Ma’ruf Amin.

Politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Irma Suryani Chaniago mengatakan, penunjukan Sandiaga sebagai menteri membuat perjuangan partai politik yang tergabung di koalisi pendukung Jokowi-Ma’ruf menjadi “percuma”.

Namun menurut Irma, tanggapannya ini bukanlah bentuk ketidaksetjuannya pada pilihan Jokowi pada Sandiaga.

“Bukan tidak setuju. Kalau capres dan cawapres lawan dua-duanya masuk kabinet, untuk apa ada Pilpres kemarin yang hampir saja membelah Indonesia menjadi dua? Terpikirkan enggak sih jika sampai Jokowi-Ma’ruf kalah? Apa yang terjadi dengan kami-kami yang bertarung habis-habisan?” ujar Irma.

“Ini bukan soal pamrih atau tulus, tapi ini soal apresiasi,” ujarnya, seperti yang dikutip dari CNN Indonesia.

‘Kepentingan mereka bertemu’

Sementara itu Profesor Vedi Hadiz dari University of Melbourne mengatakan masuknya Sandiaga, dan sebelumnya Prabowo Subianto, ke jajaran kabinet Indonesia Maju telah menunjukkan sebenarnya tidak ada perbedaan prinsip di antara kedua pasangan yang bersaing dalam Pilpres 2019 lalu.

“Ini menunjukkan bahwa masyarakat yang telah sedemikian terpolarisasi ketika Pemilu kemarin itu, sampai gontok-gontokan, ternyata hanya menjadi lelucon di kalangan elit, karena dengan mudah rupanya mereka bisa berekonsiliasi apabila kepentingan mereka bertemu,” ucap Profesor Vedi.

“Bahwa mereka bersatu sekarang bukan berarti mereka tidak akan bercerai-berai di tahun 2024. Aliansi-aliansi ini sifatnya transaksional. Jadi nanti 2024 ya [mereka] akan melihat lagi, kawan jadi lawan kemudian jadi kawan lagi. Biasa ini.”

Selain itu, kabinet ini juga mengkonfirmasi adanya politik oligarki di Indonesia, yakni struktur pemerintahan yang kekuasaannya berpusat hanya pada sekelompok orang.

Profesor Vedi menilai kekuatan yang mendominasi politik Indonesia adalah representasi dari pertemuan antara kekuatan politik birokratis dan ekonomi yang sebenarnya hubungannya telah “terstrukturkan sejak zaman Orde Baru.”

“Dan di zaman Reformasi ini ternyata fusi kepentingan ini dalam bentuk kekuatan oligarkis masih bertahan.”

“Orang-orangnya sih bisa datang dan pergi, … tapi pada dasarnya mereka merupakan perpanjangan tangan dari struktur relasi kekuasaan yang telah terbentuk sejak Orde Baru dan bisa dilestarikan pada zaman demokrasi ini.”

“Karena [para oligark] itu ternyata bisa mendominasi partai politik, parlemen, ormas, media, dan sebagainya.”

Reshuffle untuk kepentingan jangka pendek

Meski tidak menampik bahwa ada berbagai pihak yang sudah memasang kuda-kuda dan “bermain catur” untuk Pilpres 2024, Profesor Vedi menilai yang dilakukan Jokowi dalam mengganti beberapa menterinya adalah upaya untuk memenuhi kepentingan-kepentingan jangka pendek lebih dulu.

“Untuk merangkul segala sumber oposisi setidaknya untuk jangka pendek sehingga tidak ada rintangan untuk menjalankan kebijakan-kebijakan apapun yang ingin diajukan oleh pemerintahan Jokowi ini.”

Profesor Vedi mengingatkan saat ini hanya ada dua partai politik yang tidak tergabung dalam koalisi, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN)

“Dan dua partai politik ini, di dalam sistem yang seperti ini, praktis seperti berada di dalam hutan belantara, karena tidak mempunyai dampak apa-apa dalam pertarungan politik di tingkat parlemen.”

Menanggapi reshuffle kabinet secara umum, Prof Vedi Hadiz mengatakan ada semacam keinginan untuk memasukkan apa yang dianggap oleh Jokowi sebagai “kebaikan dari pola-pola organisatoris dan manajemen dari dunia usaha.”

“Ini di banyak bidang, sampai di bidang kesehatan, misalnya. Kemudian kita juga lihat, sekarang praktis dalam kabinet ada geng pengusaha HIPMI, Erick Tohir, Sandiaga Uno, dan M Lutfi, yang meskipun mereka terhubung ke partai atau tokoh politik, tapi sebenarnya hubungan bisnis antara mereka sudah dari dulu.”

Dr Terawan Agusputranto telah digeser posisinya sebagai Menteri Kesehatan oleh Budi Gunadi Sadikin.

Budi tidak memiliki latar belakang di bidang ilmu kedokteran atau kesehatan masyarakat, melainkan berpengalaman sebagai pengusaha yang pernah menjadi direktur utama Bank Mandiri.

Ketua Gerakan Pemuda Ansor dari Nahdlatul Ulama, Yaqut Cholil Qoumas, telah ditunjuk sebagai Menteri Agama, dan Duta Besar RI untuk Amerika Serikat, M Lutfi menjadi Menteri Perdagangan.

Ini bukan jabatan menteri yang pertama untuk M Lutfi. Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Lutfi juga pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan.

Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta Sarman Simanjorang berharap masuknya Lutfi ke dalam jajaran kabinet bisa kembali mengendalikan harga pangan serta memperkuat sinergi antara Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian.

“Selain itu diharapkan dapat meningkatkan pasar ekspor, meningkatkan pemakaian produk dalam negeri, mengurangi ketergantungan impor, membuat pelayanan izin ekspor dan impor yang lebih baik, serta merevitalisasi pasar rakyat,” ungkap Sarman, seperti yang dikutip dari Kompas.com.

Sarman juga mengatakan, tantangan ekonomi di tahun depan “masih sangat berat” karena pandemi COVID-19 yang belum usai, sehingga ia menilai enam menteri baru ini dapat membuat terobosan untuk percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Harapan juga banyak digantungkan pada Menteri Sosial yang baru, Tri Rismaharini, yang sebelumnya menjabat sebagai Wali Kota Surabaya.

Risma menggantikan Juliari Batubara yang menjadi tersangka KPK atas dugaan menerima suap terkait bantuan sosial di masa pandemi COVID-19.

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo yang juga menjadi tersangka KPK dengan dugaan menerima suap terkait izin ekspor benih lobster juga digantikan Wahyu Trenggono yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan.