ABC

Kunjungi Indonesia, PM Baru Australia Dinilai Ikuti Jejak Pendahulunya

Sebagai Perdana Menteri Australia ke-30, yang baru saja terpilih, Scott Morrison dianggap sebagai sosok yang, bisa jadi, sangat beruntung.

Kemunculan pertamanya di panggung dunia terwujud berkat sisa-sisa petualangan Asia yang dirancang untuk Malcolm Turnbull.

Apakah ia bisa dengan mudah menguasai seni kenegarawanan yang halus dan diplomasi regional hanyalah salah satu dari banyak tes yang akan dihadapi oleh Morrison.

Namun dalam memilih Indonesia sebagai tujuan pertamanya, ia membuat pernyataan yang sama tentang hirarki hubungan luar negeri Australia yang banyak dilakukan oleh para pendahulunya.

Tidak mengherankan, Tony Abbott memiliki slogan tiga kata untuk hal itu.

“Jakarta, bukan Jenewa” adalah slogannya, untuk menggambarkan kebijakan luar negeri yang dimaksudkan untuk menolak jebakan multilateralisme Eropa-sentris, yang mendukung hubungan yang mungkin paling kuat dengan negara demokrasi berpenduduk Muslim terbesar di dunia.

Kevin Rudd, seorang pro kebijakan luar negeri yang berpengalaman, menerapkan penilaian serupa, ketika dalam beberapa hari setelah terpilih, ia menyampaikan sinyal untuk bergabung dengan Susilo Bambang Yudhoyono di Bali untuk mengaplikasikan komitmen pemotongan karbon dari lusinan pemimpin dunia.

Di luar simbolisme kebijakan luar negeri yang dipimpin Morrison, misi untuk bertemu Presiden Joko Widodo ini adalah kesepakatan besar.

Kedua pemimpin diagendakan untuk mengumumkan peningkatan hubungan formal, dari “Kemitraan Strategis” menjadi “Kemitraan Strategis Komprehensif”.

Dalam istilah praktis, ini memformalkan jadwal pertemuan bilateral, mengirim masing-masing Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan ke pertemuan tahunan.

Associate Professor Greg Fealy, dari Australian National University (ANU), mengatakan Australia berharap peningkatan hubungan itu akan membuat kedua negara mengatasi isu-isu sensitif secara bersamaan, seperti peran ekonomi China di wilayah tersebut dan ekspansi militernya di Laut China Selatan. .

“Harapannya adalah bahwa kemitraan ini akan memberikan dasar yang lebih substansial untuk diskusi tentang kepentingan strategis bersama,” katanya.

Kevin Rudd bertemu dengan mantan Presiden SBY, beberapa hari setelah ia terpilih sebagai Perdana Menteri.
Kevin Rudd bertemu dengan mantan Presiden SBY, beberapa hari setelah ia terpilih sebagai Perdana Menteri.

AAP: Ketut Karna

Perdagangan isu utama

Kedua pemimpin juga akan mengumumkan kesepakatan perdagangan penting, yang memakan waktu delapan tahun.

Meski sempat diperlambat oleh sentimen proteksionis Indonesia, Australia berharap kesepakatan perdagangan bebas itu akan melengkapi hubungan yang selama ini telah difokuskan terutama pada keamanan, bukannya ekonomi.

Jika tidak ada hambatan di menit-menit terakhir, beberapa sumber mengatakan bahwa itu akan menjadi “kesepakatan yang bisa dilaksanakan” yang sebagian besar akan menguntungkan para peternak dengan menghapuskan atau menurunkan tarif pada produk seperti susu bubuk.

Lembaga pendidikan Australia juga seharusnya akan lebih mudah untuk membuka kantor di Indonesia setelah Jakarta setuju untuk meliberalisasi akses ke sektor pelatihannya.

Sementara Australia meninggalkan tuntutannya yang paling ambisius untuk akses pasar, sumber-sumber di Pemerintahan masih mengklaim bahwa kesepakatan itu adalah “tonggak sejarah”, dengan alasan itu adalah pakta perdagangan paling “terliberalisasi” yang pernah ditandatangani Indonesia.

Sebelum mundur dari jabatannya sebagai PM, Turnbull telah merencanakan untuk melakukan perjalanan ke Indonesia demi mengumumkan kesepakatan itu, sebelum memulai tur empat negara di kawasan tersebut.

Meski Morrison telah membatalkan sebagian besar perjalanan itu, ia tetap berkomitmen keJakarta untuk memastikan perubahan kepemimpinan di Australia tidak menggagalkan negosiasi perdagangan.

Kedua negara juga diperkirakan menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) tentang keamanan siber dan transportasi, termasuk kereta api, penerbangan sipil dan keselamatan transportasi.

Scott Morrison menyusun kebijakan-kebijakan pencari suaka kontroversial yang dilaksanakan di bawah pemerintahan Tony Abbott.
Scott Morrison menyusun kebijakan-kebijakan pencari suaka kontroversial yang dilaksanakan di bawah pemerintahan Tony Abbott.

AAP: Dan Peled

Hubungan personal Morrison

Selain menandatangani upacara dan pakta perdagangan, semua mata akan tertuju pada kedua pemimpin itu sendiri, menganalisis jenis hubungan seperti apa yang dimiliki Morrison dengan Presiden Indonesia Joko Widodo dan penerimaan macam apa yang diterimanya.

Seperti yang dikatakan mantan Menteri Luar Negeri Australia, Julie Bishop, pekan ini, hubungan pribadi begitu penting.

Ia terkenal sebagai “teman ngobrol” Menlu Indonesia, Retno Marsudi. Pasangan ini memiliki hubungan yang erat meskipun awalnya sangat goyah berkat bencana diplomatik akibat eksekusi Bali Nine.

“Saya telah mengembangkan sejumlah koneksi pribadi dengan para pemimpin, dengan para Menteri, khususnya para Menteri luar negeri. Saya menganggap banyak dari mereka sebagai teman saya,” katanya pekan ini.

Tetapi, mantan Menlu Bishop bukan satu-satunya koneksi penting untuk menjaga hubungan bilateral yang kompleks berada di jalurnya.

Associate Professor Fealy mengatakan hubungan antara Australia dan Indonesia telah berjalan dengan lancar selama tiga tahun terakhir, sebagian besar karena “ikatan pribadi” antara Turnbull dan Jokowi.

“Itu hubungan yang sangat baik,” katanya.

“Kita mungkin harus kembali ke hubungan antara Paul Keating dan [Presiden Indonesia] Suharto pada awal hingga pertengahan 1990-an untuk menemukan paralel dari jenis hubungan yang Malcolm Turnbull dan Jokowi miliki.”

“Apa yang dipikirkan kedua kepala pemerintahan tentang satu sama lain begitu sangat penting.”

Malcolm Turnbull memiliki hubungan yang dekat dengan Presiden Jokowi saat ia masih menjabat sebagai Perdana Menteri.
Malcolm Turnbull memiliki hubungan yang dekat dengan Presiden Jokowi saat ia masih menjabat sebagai Perdana Menteri.

AAP: Eka Nickmatulhuda

Harusnya bebas dari prasangka kebijakan pencari suaka

Di sisi lain, Morrison adalah arsitek dari kebijakan pencari suaka yang kontroversial yang dilaksanakan di bawah pemerintahan Abbott.

“Secara umum, kebijakan-kebijakan itu sangat tidak populer di Indonesia,” kata Associate Professor Fealy.

Pada tahun 2014, Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natelegawa menggambarkan kebijakan Australia mengirim perahu pencari suaka kembali ke Indonesia sebagai hal yang “tidak membantu” untuk hubungan bilateral.

Setahun kemudian Panglima TNI, Jenderal Moeldoko, menggambarkan praktik membayar awak Indonesia untuk membawa perahu pencari suaka kembali sebagai perbuatan yang “tidak pantas”.

“[Di Indonesia] hal itu terlihat sebagai kasus unilateralisme Australia,” kata Associate Professor Fealy.

“Salah satu momen dalam hubungan bilateral di mana ada banyak ketegangan dan tidak banyak tujuan bersama.”

Namun ia mengatakan, mantan Perdana Menteri Abbott-lah yang kemudian menjadi “penangkal petir” bagi media dan kritik politik, tidak bukannya Morrison yang kala itu menjabat Menteri Imigrasi.

Matthew Busch, seorang rekan non-residen dari Lowy Institute, mengatakan akan sangat penting bagi Morrison untuk mencoba menjalin hubungan dengan Jokowi setara dengan pendahulunya, Malcolm Turnbull.

“Yang positif adalah bahwa Scott Morrison, meskipun ia adalah arsitek dari kebijakan [pencari suaka] itu, ia akan memiliki koneksi yang cukup baik di Indonesia dari waktunya dalam portofolio itu,” katanya.

Busch menyambut keputusan Morrison untuk menjadikan Indonesia sebagai destinasi kunjungan pertamanya sebagai Perdana Menteri.

“Ini adalah hubungan yang kaya perbedaan … karena perbedaan dalam budaya, pembangunan ekonomi, kepentingan keamanan, agama … jadi Indonesia dan Australia selalu perlu berinvestasi dalam hubungan itu,” katanya.
Mengenai Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (IA-CEPA), Busch mengatakan Australia mendorong akses ke pasar pertanian dan lingkungan yang lebih terbuka untuk investasi Australia, khususnya di sektor pendidikan di Indonesia.

Indonesia menginginkan akses yang lebih besar bagi orang Indonesia untuk bekerja di Australia serta mendukung industri minyak sawit mentah Indonesia.

Ini adalah masalah-masalah penting dalam diplomasi yang tidak pernah diimpikan oleh Morrison, ketika ia melancarkan usahanya menjadi Perdana Menteri kurang dari seminggu yang lalu.

Simak berita ini dalam bahasa Inggris di sini.