KPU Afghanistan mulai jaring kandidat presiden

Pejabat Pemilu Afghanistan mulai menerima pendaftaran calon presiden pada Pemilu Presiden yang akan digelar tahun depan. Namun proses ini sudah dibebani oleh masalah keamanan karena Taliban telah bersumpah akan mengganggu proses pemungutan suara.

Ketentuan konstitusi Afghanistan membatasi seorang presiden hanya boleh menjabat dua kali saja. ketentuan ini otomatis melarang petahana Hamid Karzai untuk mencalonkan diri lagi. Namun demikian Afghanistan dikenal sebagai negara yang kaya dengan tradisi etnis dan politik kesukuan.

Karenanya Hamid Karzai menginginkan Pemilu Presiden April  mendatang agar menjadi kontes yang  didasarkan pada lebih sedikit loyalitas lama dan lebih kepada keyakinan dan ide-ide untuk arah tujuan negara di masa depan.

Masa pencalonan akan ditutup awal Oktober mendatang dan sistem yang baru akan diterapkan untuk mencoba  membatasi jumlah kandidat capres.

Komisi Independen Pemilu Afghanistan Noor Mohammad Noor mengatakan tidak ada batasan dalam pencalonan, namun faktanya pembatasan itu ada.

Pembatasan itu didesain untuk mengurangi jumlah kandidat hanya menjadi sekitar 10 daripada puluhan kandidat.

Untuk bisa mencalonkan diri seorang kandidat capres harus menghasilkan biaya sebesar sekitar $ 20.000 dan mengirimkan rincian identifikasi pemilih dari 100.000 pendukung dari setidaknya 20 provinsi.

Analis Pertahanan Independen Raspal Khosa mengatakan persaingan terbuka luas.

"Ketika saya di Afghanistan tentu saja ada banyak negosiasi hebat antara kelompok-kelompok politik utama yang mengusung beberapa calon konsensus atau gabungan partai, "katanya.

"Ada beberapa kandidat. Dalam kamp Karzai bisa jadi Menteri Pendidikan Farooq Wardak, atau mungkin juga kakak Karzai, Qayum Karzai, atau mungkin juga Menteri Luar Negeri saat ini.

"Meskipun kebijakan pemilu sudah berbeda, namun semua calon pasti akan bersatu di belakang tujuan umum yakni mengamankan transfer kekuasaan yang damai untuk pertama kalinya  dalam sejarah Afghanistan.

Namun pihak Taliban tampaknya memiliki ide lain menurut Mr Khosa.

"Mereka telah menyatakan bahwa mereka akan duduk di luar pemilu," ujarnya.

"Mereka tentu akan berusaha mengganggu pemilu dengan melakukan intimidasi para pemilih. Dan juga melakukan serangan terorsi."

Menanggapi ancaman keamanan ini, militer  Afghanistan terus membangun kekuatan.

Pekan ini pihak militer menerima 3 helikopter Mi-17 buatan Rusia.

Kekuatan penuh Angkatan Udara Afghanistan baru bisa tercapai dalam waktu dua tahun untuk bisa independen dan siap tempur.

Peralatan militer NATO harus ditarik keluar dari Afghanistan pada 2014

Kehadiran personil militer Amerika dalam pelatihan komando udara menggarisbawahi berlanjutnya ketergantungan pasukan keamanan Afghanistan pada alat pertahanan berteknologi tinggi dari pasukan yang dipimpin NATO. Tapi setelah 2014 banyak perangkat keras militer NATO yang akan ditarik.

Sebagai gantinya akan hadir pasukan AS di sejumlah pangkalan militer. Berapa banyak pastinya pasukan yang akan ditempatkan, di mana, dan pada kondisi apa markas militer Amerika ini akan dibangun masih dalam pembahasan untuk disepakati.

Karzai mengatakan ia tidak terburu-buru menandatangani perjanjian keamanan dengan Amerika.

"Jika Amerika tidak memberi kita jaminan, kita mau hanya sampai Oktober dan jika kami tidak bisa  mencapai kesepakatan tentang hal itu, mereka bisa menunggu sampai pemerintahan berikutnya," kata Karzai.

"Pemerintahan berikutnya bisa jadi menilai, sepertinya kita tidak perlu menandatangani perjanjian dengan Amerika ini."

Setelah semua miliaran dolar yang dihabiskan dan nyawa yang melayang masih ada pertanyaan  apakah seluruh bantuan yang diakui Afghanistan masih tetap akan dipertahankan.  Komisaris HAM PBB Navi Pillay menerbitkan penilaian yang kurang menguntungkan di Kabul.

"Keprihatinan saya bahwa momentum perbaikan dalam hak asasi manusia mungkin tidak hanya memuncak tetapi dalam kenyataannya malah memudarnya dan belum disembuhkan," kata Pillay.

"Saya mendesak upaya ekstra oleh Presiden dan pemerintahnya untuk memastikan bahwa pencapaian hak asasi manusia selama 12 tahun terakhir tidak dikorbankan karena pertimbangan politik selama beberapa bulan terakhir sebelum pemilu."