Komisi Anti Korupsi di Queensland Ingin Kembalikan Independensinya

Komisi Anti Korupsi di Queensland, Australia, ingin mengembalikan independensi dan efektivitas kerjanya di bawah pemerintahan baru di negara bagian tersebut. Pemerintah sebelumnya telah mengurangi independensi lembaga ini.

Sebuah komite di Parlemen Queensland kini sedang melakukan pembahasan UU yang mengatur kewenangan Crime and Corruption Commission (CCC).

Dalam usulannya untuk pembahasan itu, pihak CCC menyatakan meskipun sejumlah peraturan yang dibuat pemerintahan sebelumnya meningkatkan fokus CCC pada kejahatan korupsi, namun aturan lainnya justru membatasi kemampuan lembaga ini melindungi kepentingan publik.

Salah satu aturan yang dianggap membatasi itu, adalah ketentuan bahwa CCC harus meminta persetujuan menteri terkait sebelum melakukan penelitian bagi pencegahan tindak kejahatan dan korupsi.

Kathleen Florian yang mewakili CCC dalam penyataannya di Parlemen Queensland menyebut aturan itu telah menimbulkan permasalahan bagi lembaganya.

"Persyaratan agar program penelitian CCC harus mendapatkan persetujuan menteri terlebih dahulu, jelas-jelas melemahkan independensi CCC," katanya.

Ketentuan lainnya yang dianggap berpeluang menghambat kerja CCC adalah keharusan membuat pernyataan bagi setiap orang yang melaporkan kasus ke CCC.

Menurut Ketua CCC Alan Macsporran, ketentuan ini mungkin saja menghalangi orang untuk mau berurusan dengan CCC.

Dalam pembahasan revisi UU saat ini pihak CCC juga menginginkan definisi baru kejahatan terorganisasi, karena definisi hukum yang ada sangat sulit diterapkan bagi kelompok selain geng motor.

Parlemen Queensland akan mempertimbangkan masukan dari CCC ini.

Di Australia, komisi anti korupsi berbasis di setiap negara bagian dengan ruang lingkup kewenangan sesuai dengan ketentuan di masing-masing negara bagian.