Komentari Vonis Hakim, Tiga Menteri Australia Dipanggil ke Pengadilan

Tiga orang menteri dalam pemerintahan Australia dipanggil menghadap ke pengadilan di negara bagian Victoria setelah ketiga mengomentari vonis terkait kasus terorisme.

Ketiga menteri itu masing-masing Menteri Kesehatan Greg Hunt, Menteri Layanan Sosial Alan Tudge dan Asisten Menteri Perbendahaan Negara Michael Sukkar. Ketiganya atau pengacara mereka diminta hadir di pengadilan banding Victoria Jumat (16/6/2017).

Ketiga menteri tersebut akan mengirim pengacara mereka besok bukannya datang sendiri. Ketiganya menolak berkomentar lebih lanjut.

Ketiga pejabat ini melontarkan kritik kepada hakim negara bagian Victoria dalam sebuah artikel di suratkabar The Australian sehubungan dengan putusan banding yang membatalkan putusan pengadilan sebelumnya dalam dua kasus.

“Pernyataan yang dimaksud itu tampaknya dimaksudkan membuat pengadilan menjadi tidak terhormat, menegaskan bahwa hakim memiliki dan akan menerapkan kecenderungan ideologis dalam memvonis kasus atau kasus-kasus bahwa hakim tidak akan menerapkan undang-undang,” demikianisi surat dari pengadilan yang ditujukan ke Jaksa Agung George Brandis.

“Pernyataan yang dimaksud itu, dalam maknanya, juga tampaknya disampaikan untuk mempengaruhi keputusan atau keputusan-keputusan pengadilan serta untuk mengganggu administrasi peradilan yang berlaku di negara bagian ini,” tambahnya.

Senator dari Partai Demokrat Liberal David Leyonhjelm menyebut tindakan pengadilan tersebut sebagai serangan terhadap kebebasan berbicara.

“Terus terang saya rasa penghinaan terhadap pengadilan adalah ketika Anda mencaci-maki. Bukanlah penghinaan untuk mengkritik hakim atas keputusan pengadilan,” katanya.

“Para politisi sering dikritik. Seringkali dengan cara yang sangat menghina, dan mereka orang terpilih. Hakim tidak terpilih, dan kembang mungil ini mengatakan ‘kita seharusnya tidak dikritik atas cara kita melakukan pekerjaan’,” ujarnya.

Namun Pemimpin Partai Hijau Richard di Natale mengatakan bahwa para menteri seharusnya lebih dibatasi.

“Salah satu prinsip dasar demokrasi adalah pemisahan antara pemerintah dan pengadilan,” katanya kepada Program Lateline ABC.

“Saya pikir ada ironi besar di sini. Para pengkritik vonis pengadilan ini secara efektif melakukan hal serupa dengan yang dilakukan rezim yang kita kritisi karena tidak menghormati peraturan hukum,” jelasnya.

“Pesan saya ke mereka adalah hormati peraturan hukum,” tambahnya.

Anggota DPR Australia dari Partai National Andrew Broad menyebut kejadian itu sebagai peringatan bagi politisi.

“Ini peringatan bagi kita semua untuk mengingat apa yang bisa kita katakan secara bebas dalam majelis ini. Dimana kita seharusnya sedikit menahan mulut dan biarkan semuanya berjalan sendiri,” kata Broad.

Perlu keseimbangan

Dosen hukum senior di Universitas Melbourne Jason Bosland mengatakan kasus tersebut melibatkan “penghinaan yang memalukan”.

Bosland mengatakan tiga menteri atau pengacara mereka harus mempertahankan bahwa komentar mereka tidak mengurangi kepercayaan pada peradilan.

“Agar bisa memenuhi penghinaan memalukan, suatu komentar harus dianggap serius. Sehingga hal-hal sepele tidak akan memenuhi kategori,” jelasnya.

“Alasannya adalah hukum yang mengatur penghinaan dimaksudkan menyeimbangkan antara melindungi peradilan di satu pihak dan juga melindungi kebebasan berbicara, termasuk hak mengkritik pengadilan,” katanya.

“Jadi ada keseimbangan yang sangat baik yang perlu diraih dalam hal itu,” tambahnya.

Diterbitkan Kamis 15 Juni 2017 oleh Farid M. Ibrahim dari berita ABC News.