ABC

Koalisi Revisi Kesepakatan Anggaran Dana Sekolah

Pemerintah federal mengumumkan penghapusan rencana kebijakan pemerintah Partai Buruh yang akan mengucurkan dana bagi sekolah-sekolah dan akan menegosiasikan ulang rencana tersebut dengan seluruh negara bagian tahun ini.

Menteri Pendidikan Christopher Pyne mengatakan kesepakatan dengan pemerintah Partai Buruh akan tetap dilaksanakan tahun depan, namun kemudian akan dirombak.

Menteri  Pyne mengatakan pemerintahan Partai  Buruh menghapus  anggaran sebesar AUS$1,2 milyar dari anggaran pendidikan sebelum pemilu, ketika gagal mencapai target "sekolah yang lebih baik" berkaitan dengan Australia Barat, Queensland dan Kawasan Teritori Utara.

Pyne mengatakan itu artinya lebih sedikit dana yang tersedia namun ia berkomitmen untuk memastikan kekurangan itu akan tersebar di semua negara bagian dan teritori, termasuk orang-orang yang tidak mendaftar dalam kesepakatan awal dengan Partai Buruh.

Pyne bertekad menerapkan sistem yang baru dengan menggunakan janji serupa yang ditawarkan Partai  Buruh lebih dari 4 tahun lalu.

Koalisi menilai kesepakatan yang dikenal dengan sebutan Model Gonski yang dinegosiasikan Partai Buruh berantakan dan sulit dimengerti. Sistem baru yang ditawarkan Koalisi menurut Pyne akan tetap didasarkan pada sistem pendanaan berbasis kebutuhan, tapi akan disederhanakan sistemnya.

"Sistemnya akan menjadi datar dan lebih sederhana, itu akan adil antara negara bagian dan teritori dan itu akan adil bagi siswa sehingga pembiayaan sekolah bisa menjangkau orang-orang yang membutuhkannya," kata  Pyne kepada wartawan di Canberra.

Selain disederhanakan, sistem yang baru menurut Pyne nantinya  juga akan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada sekolah-sekolah milik pemerintah negara bagian dan teritori. Koalisi juga membuat kesepakatan ini lebih longgar dengan bisa dievaluasi oleh setiap pemerintahan di masa depan.

“Cara kerja sistem kami adalah tidak ada pemerintahan yang dapat mengikat setiap pemerintah di masa depan - apa yang dilakukan pemerintah saat ini, bisa dibatalkan oleh  pemerintah lain," katanya.

Namun perubahan ini dipertanyakan pemimpin oposisi, Bill Shorten  yang menepis pertanyaan apakah pemerintah sebelumnya memindahkan $1,2 miliar dana dari anggaran pendidikan.

"Kesepakatan adalah kesepakatan. Christopher Pyne dan Tony Abbott, silakan keluar dari garis besar sekolah Australia, dari kerja keras guru dan orang tua di Australia, lakukan saja apa yang anda janjikan sebelum pemilu,” katanya.

Ditentang banyak negara bagian

Kontroversi terhadap rencana perubahan kesepakatan pendanaan sekolah ini mencuat menjelang pertemuan pertama antara Pyne dan semua Menteri Pendidikan negara bagian dan teritori.

Pemerintah Negara Bagian New South Wales, Victoria, Tasmania dan Australia Selatan semuanya  tetap menginginkan kesepakatan pendanaan untuk enam tahun ke depan yang telah ditandatangani dan kesepakatan itu harus dihormati.

Komisi Pendidikan Katolik Nasional menyambut baik kesempatan untuk negosiasi ulang persyaratan pengaturan pendanaan.

"Banyak yang dicapai melalui Undang-Undang Pendidikan dan pengaturan pendanaan Gonski Australia sebagaimana telah dijelaskan," kata direktur eksekutif Ross Fox.

"Tapi kesepakatan itu dapat ditingkatkan dan kami semua menantikan tawaran yang lebih adil dan merata dari hasil diskusi dengan Pemerintah."
Presiden serikat guru, Angelo Gavrielatos, yang menuduh Pemerintah Federal  mengulur waktu.

"Kami memiliki formula pendanaan yang sudah terbukti dan apa yang harus dilakukan pemerintah adalah pertama dan terutama sekali menghormati komitmen pra-pemilu dari pada berusaha mengulur waktu penerapannya diseluruh Australia,” katanya.